Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
"Masyarakat Tidak Butuh Basa-Basi Presiden"

Tgl terbit: Kamis, 19 November 2009

“Masyarakat Tidak Butuh Basa-Basi Presiden“


Tim 8 telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan rekomendasi pada Presiden SBY Selasa (17/11)  lalu. Kini SBY harus menentukan sikap. Rakyat tidak butuh lagi jargon anti korupsi yang gencar disuarakan pada saat kampanye tapi hanya omong kosong belaka. Kasus makelar kasus yang berhubungan dengan aparat penegak hukum dalam kasus Bibit-Chandra hanyalah seperti fenomena gunung es. Kenyataanya, hukum di negara ini masih bisa terbeli oleh uang.

Oleh karena itu, seharusnya SBY menjadikan kasus ini menjadi tonggak pembersihan “Persekongkolan Jahat” dan mafioso di lembaga hukum. Sudah cukup masyarakat melihat sikap diam SBY yang tidak melakukan pembenahan dalam kasus suap markus Arthalyta Suryani pada salah satu Ketua Tim Penyelidik BLBI Sjamsul Nursalim yang diduga melibatkan petinggi Kejaksaan Agung lainnya. Tidak ada tawar-menawar, kami mendesak SBY untuk melaksanakan rekomendasi Tim 8 dengan langkah tegas sebagai berikut:

No Rekomendasi
Penjelasan
1 Menghentikan Kasus  Bibit-Chandra

a)      Melalui SP3
b)      SKPP, atau
c)       Deponering oleh Jaksa Agung.

Koalisi sepakat bahwa prinsip equality before the law bahwa tidak ada yang kebal hukum, Supremasi hukum harus ditegakkan, dan tidak boleh diintervensi. Tapi itu digunakan dalam kondisi ideal. Bukan dalam kasus yang dibangun dari konstruksi yang dipaksakan, direkayasa dan mengandung persekongkolan jahat.

Koalisi menegaskan, SP3, SKPP atau Deponering merupakan sebuah proses hukum yang memiliki landasan peraturan perundangan yang sah.

2

Terkait problem Institusional

a. Memberi sanksi pada pejabat yang bertanggungjawab terhadap proses hukum yang dipaksakan

SBY harus MENCOPOT
1.       Jaksa Agung Hendarman Supandji
2.       Kapolri Bambang Hendarso Danuri
Kedua pucuk pimpinan institusi ini harus bertanggungjawab atas tragedi hukum ini. Tidak ada alasan untuk mempertahankan meraka.

Selain itu, melalui jajaran dibawahnya, SBY harus memerintahkan  pencopotan Kabareskrim Susno Duadji. Penyidikan Bibit- Chandra dilakukan dibawah koordinasi Susno Duadji. Sementara, Susno diselidiki oleh KPK terkait suap pencairan dana Bank Century. Rekomendasi Tim 8 jelas tidak mempercayai pernyataan Susno bahwa dia melakukan kontraintelijen terhadap tindakan KPK. Karena itu, dia harus dicopot. Tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan Susno.

Penyidik polisi yang berhubungan aktif dengan Anggodo harus diberi sanksi.

Mantan JAMINTEL Wisnu Subroto dan Mantan JAMPIDUM Ritonga harus diusut soal penerimaan suap berupa mobil dari Anggoro. Menurut pemilik showroom, Anggodo membeli 2 mobil. Satu diantaranya dibayar dengan mobil Wisnu yang dihargai Rp 500 juta dan sisanya Rp 1,1 miliar dibayar Anggodo.

b. reformasi instituisonal dan reposisi personel

Pelru ada reformasi dan reposisi sistematis di Kepolisian dan Kejaksaan.

a. KEPOLISAN : memperkuat pengawasan dan mempertegas sanksi
b. KEJAKSAAN : membenahi mekanisme pemilihan Jaksa Agung, memperkuat pengawasan dan mempertegas sanksi.

3 Memberantas Markus  di semua lembaga penegak hukum, dimulai dengan memeriksa kasus Anggodo dan Ary Muladi

Komitmen memberantas markus tidak cukup hanya dengan pidato dan PO BOX 9949 GM.

Pengertian markus harus dipertegas bukan hanya orang diluar sistem, tapi juga termasuk para pejabat berseragam.

Selama ini, sudah begitu banyak saluran menyampaikan pengaduan: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan Komisi Ombudmen. Yang jadi masalah bukan tempat mengadu, TAPI TINDAK LANJUT PENGADUAN . Selain itu, harus dilihat bahwa lembaga-lembaga  tersebut dimandulkan kewenangannya. Karena itu, apabila benar ingin memperbaiki institusi penegak hukum, maka lembaga eksternal kontrol juga harus dibenahi.

 
4 Penuntasan kasus Masaro, Kasus Susno †Lucas terkait dana Boedi Sampurna di Bank Century, dan dugaan korupsi SKRT Dephut Memberi kesempatan pada KPK mengusut kasus tersebut.

Jakarta, 19 November 2009
KOALISI MASYARAKAT DARURAT KEADILAN

Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW),
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resource Center (ILRC),
Indonesia Budget Center (IBC), Seknas FITRA, AJI Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), KEMITRAAN, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, LBH Padang, Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas,  Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sumbar, KP2KKN Jawa Tengah, Pokja 30 Kalimantan Timur , Malang Corruption Watch (MCW), Bali Corruption Watch (BCW), SAHDAR Medan, Mata Aceh, PIAR Kupang, PATIRO Semarang, Pusat Kajian Anti (PuKAt) Korupsi Fakultas Hukum UGM, Komando Buruh Revolusioner (KOBAR), Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (FSPSI), Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (FSPTSK), Forum Indonesiaku, Indonesia Society for Civil and Election (ISCEL), Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP)

CP:
 Usman Hamid (Kontras) : 0811812149
Danang Widoyoko (ICW): 08151850373
Eryanto Nugroho (PSHK) : 081584478814
Rusdi Marpaung (Imparsial): 0811177982

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,348 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org