Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Siaran Pers Bersama
KOMISI HAM ASEAN HARUS INDEPENDEN DAN MENJAWAB PROBLEM HAM ASEAN

Tgl terbit: Senin, 09 November 2009

Siaran Pers Bersama
KOMISI HAM ASEAN HARUS INDEPENDEN DAN MENJAWAB PROBLEM HAM ASEAN


Kami sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia menyambut baik pendirian Komisi HAM antar pemerintahan ASEAN (ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights) pada 23 Oktober 2009 di Cha Am Thailand. Kehadiran Komisi ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk mendirikan komisi HAM dalam organisasi ASEAN. Kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Sdr. Rafendi Djamin sebagai anggota Komisi perwakilan Indonesia.

Dalam Kerangka Acuan (Term of Reference) komisi ini memiliki 14 fungsi dan mandat kerja. Semua fungsi dan mandat kerja tersebut diantaranya berupa; meningkatkan kepedulian HAM di ASEAN, melakukan asistensi ke negara-negara anggota HAM ASEAN dalam promosi dan proteksi HAM, meminta negara anggota membuat laporan tahunan tentang kondisi HAM dinegara masing-masing.

Menariknya komisi ini juga dimintakan untuk membuat deklarasi HAM ASEAN. Hal ini menandakan bahwa komisi ini didirikan tanpa komitmen terbuka (Deklarasi) atas hak asasi manusia.

Lebih jauh, dalam kerangka acuan komisi ini juga memiliki kelemahan, pertama, tidak memiliki fungsi proteksi HAM yang jelas, seperti tidak dinyatakan secara tegas bahwa komisi boleh melakukan kunjungan investigatif atas dugaan pelanggaran HAM di negara anggota ASEAN. Kedua, komisi ini memiliki krisis independensi dalam pengambilan kebijakan. Hal ini dikarenakan komisi ini hanya sebagai badan konsultatif dan melaporkan kerjanya ke forum rapat para menteri luar negeri ASEAN. Bahkan pengambilan keputusan harus didasari oleh prinsip konsultasi dan kesepakatan. Bukan atas dasar kebutuhan dan standarisasi prinsip dan hukum HAM international.

Kami memandang  dan berharap bahwa ASEAN bisa lebih jauh berperan dalam merespon situasi-situasi (pelanggaran) HAM dinegara-negara asia tenggara, yang secara umum berada dalam kondisi yang cukup prihatin. Selayaknya pendirian Komisi HAM ASEAN ini merupakan terobosan atas usaha penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Asia Tenggara. Bagi Indonesia Komisi ini harus kontributif bagi kebuntuan; penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM dimasa lalu; ketiadaan akses masyarakat dalam proses-proses pengambilan kebijakan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial; ketiadaan perlindungan hak-hak masyarkat adat, buruh migran, perempuan dan anak; dsb.

 

Jakarta, 9 November 2009

KontraS-HRWG-IKOHI



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,944 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org