Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Harus Segera Mebebaskan 3 WNI Yang Disandera Di Filipina

Tgl terbit: Rabu, 11 Mei 2005
Untitled Document

Pers Release

Pemerintah Harus Segera Mebebaskan 3 WNI Yang Disandera Di Filipina

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (yang diwakili oleh Almuzzammil Yusuf, Suripto dan Mutammimulu'la), KontraS dan Keluarga korban Erikson Hutagaol mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah lebih serius dalam usaha pembebasan 3 WNI yang sampai saati ini masih disandera oleh Perompak bersenjata di Filipina. Hal ini penting karena pada hari ini adalah batas waktu akhir yang diberikan penyandera untuk mengeksekusi (dibunuh) para sandera apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Penyanderaan in bermula dari aksi perompakan yang dilakukan oleh 5 orang bersenjata dengan menggunakan speed boat kepada awak kapal Bonggaya diperairaan antara Filipina dan Malaysia pada tanggal 30 Maret 2005. Para perompak mengambil seluruh harta benda milik awak (7 orang yang semuanya berkebangsaan Indonesia) serta peralatan kapal. Ketika meninggalkan kapal Bonggaya yang berbendera Malysia ini para perompak membawa 3 orang yaitu Ahmad Resmiadi, Erikson Hutagaol dan Yamin Labuso sebagai sandera.

Kemudian berdasarkan komunikasi yang berlangsung antara para penyandera dengan salah seorang dari 4 orang awak kapal Bonggaya yang tidak ikut disandera, diketahui bahwa penyandera meminta uang tembusan sebesar 3 juta Ringgit (7 milyar rupiah) dan uang makan dan obat-obatan para sandera sebesar 200 ribu peso.

Sejauh ini kami masih menyangsikan upaya serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini disebabkan karena kami melihat adanya sikap yang berbeda pada kasus serupa sepeti yang pernah terjdi pada Istiqomah dan Casingkem (tahun 2004) atau pada Meutya dan Budiyanto wartawan Metro TV (tahun 2005). Sementara kita sudah mempunyai catatan buruk terhadap kasus penyanderaan warga Indonesia di Filipina. Pada tahun 2002 tiga orang WNI telah disandera sejak Juni 2002 hingga April 2003 hingga saat ini hanya 1 orang yang kami ketahui selamat yaitu Zulkifli. Pada Oktober 2003 dua orang WNI masing-masing Amir Nanggi dan Gito kembali disandera dan kemudian akhirnya dibunuh oleh penyandera.

Oleh karena itu kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah serius dalam upaya pembebasan sandera ini dengan tetap memperhatikan keselamatan sandera dalam upaya tersebut

Jakarta,11 Mei 2005



Kasus terkait Wamena 2003;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,466 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org