Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
AMNESTY INTERNATIONAL
Indonesia: Cabut hukuman rajam dan cambuk rotan yang "kejam"

Tgl terbit: Kamis, 17 September 2009

AMNESTY INTERNATIONAL
PERNYATAAN PUBLIK

 

17 September 2009

Indonesia: Cabut hukuman rajam dan cambuk rotan yang "kejam"

Peraturan Indonesia baru mengesahkan hukuman rajam hingga mati untuk praktek zina dan cambuk rotan hingga 100 cambukan untuk homoseksualitas harus dicabut sesegera mungkin, ungkap Amnesty International pada hari Kamis.

Qanun Hukum Jinaya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada hari Senin. Hukum itu melarang serangkaian tindakan termasuk konsumsi alcohol (khamar), perjudian (maisir), keintiman antara pasangan yang belum menikah (ikhtilath), perzinahan serta homoseksualitas (liwath dan musahaqah).

Amnesty International juga prihatin dengan aturan yang mengkriminalkan perzinahan dan homoseksualitas, pihak berwenang Indonesia harus menjamin aturan tersebut dicabut agar selaras dengan standar dan hukum internasional yang berkaitan dengan integritas fisik dan mental serta persamaan dihadapan hukum.

"Peraturan pidana baru bertentangan dengan hukum Hak Asasi Internasional serta aturan-aturan dalam Undang-Undang dasar Indonesia," ungkap Sam Zarifi, Direktur Asia-Pasifik Amnesty International.

"Hukum rajam sampai mati adalah tindakan yang kejam dan termasuk dalam penyiksaan, yang dilarang tanpa terkecuali dalam hukum internasional."

Pemerintah pusat Indonesia telah menyatakan hukum tersebut mungkin bertentangan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Udang-Undang Dasar Indonesia

"Kami menyambut baik kekhawatiran yang diekspresikan oleh berbagai tingkatan pemerintah Indonesia mengenai hukum ini," ujar Zarifi,"tapi bukti berasal dari perbuatan, sepanjang hukum tersebut masih sah, maka itu akan menjadi ancaman bagi kewajiban HAM internasional Indonesia."

Beberapa aturan tersebut, khususnya hukuman cambuk rotan, bukan hal baru di Aceh dan sudah melanggar standar HAM internasional mengenai perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya perumus undang undang lokal memasukkan hukuman rajam hingga mati sebagai hukuman bagi mereka yang melakukan perzinahan. Hukum dan standar HAM internasional menentang pemberlakuan hukuman mati pada kejahatan baru.

Amnesty International mendorong legislatif Aceh yang baru terpilih, dan akan mulai bertugas di bulan Oktober, untuk mencabut hukum ini sebagai prioritas utama.

Amnesty International juga menghimbau legislatif baru untuk menjamin semua peraturan lokal di Aceh selaras dengan standar dan hukum HAM internasional yang telah termaktub dalam Udang-Undang Dasar Indonesia dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999.

Pemerintah Indonesia harus menjamin proses desentralisasi dan otonomi regional tidak mengorbankan Hak Asasi Manusia.

Hukum Islam lokal perlahan diterapkan di Aceh dari tahun 1999-2000 melalui berbagai paket otonomi. Hukum cambuk rotan diperkenalkan beberapa tahun lalu sebagai hukuman yang dijalankan oleh pengadilan Islam untuk pelanggaran seperti perjudian, pencurian dan pencabulan. Setidaknya, 31 lelaki dan empat perempuan yang didakwa melakukan perjudian dirotan berdasarkan hukum Islam lokal di Aceh tahun 2005 dan delapan orang (5 lelaki dan 3 perempuan) yang didakwa perjudian dan perzinahan dirotan pada tahun 2006.

Dokumen Publik

****************************************

Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi kantor pers Amnesty International di London, Inggris, pada nomor +44 20 7413 5566 atau email: press@amnesty.org

Sekretariat Internasional, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK www.amnesty.org



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 7,452 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org