Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pelaporan Kasus Penghilangan Paksa ke UNWGEID

Tgl terbit: Senin, 23 Mei 2005
Untitled Document

STATEMEN BERSAMA IKOHI DAN KONTRAS

No. 14/JOIN-STA/IK/V/2005

“PELAPORAN KASUS PENGHILANGAN PAKSA KE FORUM SIDANG KE 75, KELOMPOK KERJA PBB UNTUK KASUS PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA DI BANGKOK, THAILAND”

Dalam UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa Penghilangan Orang Secra Paksa (Enforced or Involuntary Disappearances) adalah salah satu bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity). Sebagai bentuk dari Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, tanggung jawab negara adalah menggelar pengadilan dan menghukum pelakunya. Untuk selanjutnnya memenuhi hak-hak para korban dan keluarganya atas rehabilitasi, restitusi dan kompensasi. Hal ini juga diamanatkan pada Pasal 24 ayat 1, Rancangan Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang diadopsi oleh Komis HAM PBB tahun 1998. untuk meastikan agar tindakan penghilangan orang secara paksa tidak terjadi, maka Pasal 7 Deklarasi PBB untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (1992) menyebutkan, “Tidak ada keadaan apapun, apakah ancaman perang, keadaan perand dan instabilitas dalam negeri yang membolehkan terjadinya tindak penhilangan paksa.”

Perhatian khusus yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kasus penghilangan orang secara paksa ini tak bisa dilepaskan dari dampak yang sangat keji yang ditimbulkannya. Tidak hanya bagi korban yang hilang (korban langsung), tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat yang ditinggalkannya (korban tidak langsung). Bagi korban langsung. Tindakan ini secra sekaligus merampas 4 (empat) hak dasar manusia, yaitu hak atas kebebasan dan rasa aman, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk hidup, bagis yang ditinggalkan, mereka mengalami siksaan psikologis berupa penantian dan ketidakpastian yang terus berkelanjutan.

KontraS dan IKOHI tidak pernah berhenti berjuang mendesak untuk tidak lagi melakukan tindakan menculik, menyiksa dan menghilangkan orang. Disamping itu, KontraS dan IKOHI juga tidak perhanh berhenti menuntut pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus yang telah lalu. Sedikit kemajuan kini sedang dilakukan oleh Komnas HAM dengan membentuk Penyelidikan untuk kasus Penculikan dan Penhilangan Paksa Aktifis Pro Demokrasi 1997/1998.

Sebagai usaha pelengkap. Secra paralel Kontras dan IKOHI juga membawa berbagai kasus penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Melalui mekanisme tematik khusus yang bernama Kelompok Kerja untuk Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa (United Nations Working Group or Involuntary Disappearances-UNWGEID, berdiri tahun 1980) KontraS dan IKOHI telah membawa 1300 kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi sejak tahun 1965 samapi tahun 2000. sesuai dengan weweangan yang dimilikinya, Kelompok Kerja PBB tersebut kemudian meminta pemerintah Indonesia utnuk mengklarifikasi kasus-kasus yang dilaporkan tersebut. Sebagai mana laporan Kelompok Kerja PBB sesi 61 Sidang Komisi HAM PBB No. E/CN.4/2005/65 yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2004, disebutkan Pemerintah Indonesia selam ini hanya bisa mengklarfikasi 3 dari 148 kasus yang dipertanyakan oleh Kelompok kerja PBB tersebut. Ini menunjukan belum seirusnya pemerintah Indonesia untuk menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa.

Untuk itu, sehubungan dengan akan diadakannya Sesi Sidang ke 75 Kelompok Kerja PBB untuk Kasus Penhilangan Orang Secara Paksa pada tanggal 26 Mei sapai 6 Juni 2005 di Bangkok Thailand, kembali Kontras dan IKOHI akan mengirim masing-masing satu delegasi untuk kampanye internasional dengan tujuan khusus:

  1. Membawa kasus penhilangan paksa yang terjadi di Indonesia sejak 1965 sampai sekarang (2005) ke Kelompok Kerja PBB untuk Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa untuk ditangani sesuai mandat yang dimilikinya.
  2. Membawa kasus kematian Munir ke Kelompok Kerja yang sama karena Munir adalah orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengungkap dan menghentikan kasus penghilangan orang secara paksa. Kelompok Kerja PBB diharakan memberikan desakan yang cukup agar pemrintah Indonesia serius dalam usahanya mengungkap peristiwa dan meminta pertanggungjawaban pada otak dan pelaku pembunuhan Munir.
  3. Mendesak Kelompok Kerja PBB untuk Kasus Penghilangan Orang Secra Paksa agar melakukan usaha-usaha disahkannya Rancangan Konvensional Internasional Anti Penghilangan Paksa menjadi Konvensi.

Pertemuan Kelompok Kerja PBB di Bangkok ini bertepatan sekali dengan peringatan Pekan Internasional untuk Orang Hilang (International Week for the Disappeared) yang diperingati di seluruh dunia. Oleh karena itulah, pada momentum ini kami juga mendesak KOMNAS HAM untuk serius melakukan penyelidikan kasus penghilangan paksa tahun 1997/1998, dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mendukung pengesahan Rancangan Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa menjadi Konvensi. Semua ditujukan untuk melenyapkan tindak penghilangan paksa di Indonesia dan di dunia. Karena, A World Without Disappearances Is Possible.

Jakarta, 23 Mei 2005

Mugiyanto Sri Suparyati
Ketua IKOHI
Kabid Internal KontraS


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,365 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org