Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peledakan BOM Tentena

Tgl terbit: Minggu, 29 Mei 2005
Untitled Document

Siaran Pers Bersama

Kontras, PBHI dan LPSHAM Sulteng

Peledakan BOM Tentena

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (KontraS) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sangat prihatin dengan Peledakan BOM yang terjadi di Tentena Poso Sulawesi Tengah pada 28 Mei 2005. akibat dari Peledakan BOM ini 20 orang meninggal dan 33 orang luka-luka.

Peledakan BOM yang terjadi di Tentena ini merupakan Pemeliharaan kekerasan di Poso dalam 7 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir kekerasan di Poso berubah dari kekerasan secara terbuka menjadi kekerasan secara tertutup dengan cara penembakan misterius dan pengeboman, sebagaimana yang nampak dari kasus terakhir di Tentena. Dari catatan KontraS pada tahun 2003 terjadi 10 peristiwa Pengeboman degnan jumlah korban sebanyak 1 menginggal dunia dan 11 luka-luka. Sementara pada tahun 2004 trjadi 6 peristiwa Pengeboman dengan korban 6 meninggal dunia dan 2 luka-luka. Dari semua kasus pengeboman terjadi tidak satupun aparat hukum, kepolosian, mampu tertangani.

Peledakan Bom di Tentena hanya menggambarkan bahwa proses penegakan hukum tidak dilakukan dalam upaya penciptaan perdamaian di Poso. Yang terjadi hanya kegiatan-kegiatan simbolik berupa penempatan-penempatan pos-pos Polisi dan TNI (dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso) dan penangkapan-penangkapan sejumlah orang yang kemudian dilepas kareana tidak ada barang bukti.

Oleh karena itu kami, KontraS dan PBHI, menuntut dan mendesak,

  1. Harus segera dilakukan penon-aktifan Kapolda, sebagai penanggungjawab keamanan di Kabupaten Pos. Diikuti dengan audit kinerja penegakan hukum di Poso.
  2. Segera dilakukan pemeriksaan terhadap (kinerja) aparat keamana yang bertugas di Poso, dalam kasus peledakan di Tentena harus juga dilakukan pemeriksaan terhadap aparat yang berada di sekitar lokasi kejadian.
  3. Harus segera dibentuk tim audit Independen terhadap peredaran dan penggunaan senjata dan bahan peledak.
  4. Agar para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Poso menghimbau kepada masyarakat Poso agar tidak terpancing terhadap tindkan-tindakan provokatif/kekerasan.
  5. kepada pemerintah agar segera menghentikan berbagai rekayasa yang terjdi dengan tujuan pemilharaan kekerasan, intimidasi dan trauma di masyarakat Poso sehingga upaya rekonsiliasi menjadi gagal.

Usman Hamid, KontraS

M. Arfiandi, PBHI

Syamsul Alam Agus, LPSHAM Sulteng.



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,951 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org