Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Paradigma "Konflik Separatisme" Harus Ditinggalkan,Demi Keadilan Bagi Rakyat Papua

Tgl terbit: Rabu, 15 Juli 2009

Paradigma “Konflik Separatisme” Harus Ditinggalkan,
Demi Keadilan Bagi Rakyat Papua

Kami menyatakan prihatin atas meningkatnya kembali eskalasi kekerasan di Papua, khususnya yang terjadi di wilayah Keerom, Nabire, Paniai, Wamena, Kabupaten Yapen hingga rentetan penembakan di wilayah Timika. Rangkaian kekerasan ini telah menimbulkan korban tewas di kalangan warga sipil dan aparat keamanan. Karena itu Pemerintah harus sungguh-sungguh mengungkap rangkaian kekerasan ini mengingat konteks waktu terjadinya menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan presiden, 8 Juli 2009.

Selain korban penembakan, sejumlah warga sipil di Kabupaten Yapen ditangkap dengan tuduhan ikut terlibat gerakan separatis TPN/OPM. Mencermati kekerasan yang terjadi di Papua tidak seluruhnya memiliki motif politik – konflik, terbukti dengan insiden penembakan Melkias Agapa di Nabire (25/6) disebabkan oleh tidak profesionalnya aparat kepolisian dalam penanganan kasus di masyarakat, demikian pula dengan penembakan Isak Psakor asal (16) kampung Kibay (22/6) oleh anggota TNI dari Batalyon Infantri 725 Pos Sungai Bewan yang saat itu berpatroli.

Kekerasan disekitar tambang PT Freeport juga bukan hal baru. Tidak becusnya pemerintah mengurus PT Freeport merupakan akar kekerasan di sekitar tambang milik Amerika Serikat tersebut. Bahkan Panitia Khusus untuk kasus Freeport yang dibentuk DPR RI 2004-2009, juga tak menghasilkan apa-apa.

Keamanan disekitar tambang, justru menjadi "dagangan" PT Feeport. Dalam laporannya kepada security Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, yang dirilis International Network for Economic, Social & Cultural Rights, Consultation on Human Rights and the Extractive Industry, (Joint NGO Submission), Geneva, 10-11 November 2005, Freeport mengakui telah mengucurkan dana bagi TNI tahun 2001, sebesar USD 4 - 6 juta. Tahun 2004 naik menjadi USD 6,9 juta. Dana pengamanan ini lebih besar dari dua tahun sebelumnya, yaitu USD 5,9 juta dan USD 5,6 juta. Dan ditahun 2004, kebijakan pengamanan ini jatuh ke tangan Polisi. Diduga, perebutan dana keamanan PT Freeport inilah salah satu pemicu kekerasan di sekitar tambang PT Freeport.

Kami meminta semua pihak untuk menunggu pengusutan kepolisian yang tengah berlangsung. Secara khusus, kami meminta Panglima TNI untuk meredam setiap pernyataan dari kalangan TNI mengenai dugaan pelaku kekerasan. Tanpa dukungan bukti yang kuat, pernyataan-pernyataan kalangan TNI yang telah mengarahkan pelaku pada TPN/OPM hanya akan semakin memperkeruh suasana. Menurut kami, kecenderungan ini bersifat provokatif dan mengarahkan pada motif tunggal peristiwa sebagai konflik separatisme.

Paradigma konflik separatisme yang terus dikembangkan di Papua hanyalah menjadi bagian untuk memelihara ketidakadilan bagi rakyat Papua. Pasca penembakan warga Australia, Drew Nicholas Grant (38) menyusul tertembaknya petugas security PT. Freeport, Markus Rante Allo dan ditemukannya mayat seorang anggota Polri, Bribda Marson Freddy Patiteikoni (13/7). Sejumlah pejabat dikalangan TNI menuduh kalangan OPM sebagai pelaku penembakan. Statement-statement TNI hanya akan memprovokasi situasi ketidakamanan bagi masyarakat Papua, selain itu dikhawatirkan hanya berdampak pada penciptaan opini sesat yang bisa mempengaruhi proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian.  

Berdasarkan fakta peristiwa, insiden penembakan Drew Nicholas Grant dan Markus Rante Allo serta terbunuhnya Bripda Marson menunjukan tipologi pelaku yang terlatih, menguasai letak geografis tempat kejadian peristiwa serta memiliki kemampuan menggunakan senjata api mengenai sasaran.

Atas insiden kekerasan yang terjadi di Papua, kami dari kalangan masyarakat sipil menyatakan :

1. Kepada TNI dan kalangan pemerintah agar menghentikan pernyataan-pernyataan provokatif atas berbagai insiden kekerasan yang terjadi di Papua, sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan – penyidikan secara professional dan terbuka.
2. Kepada pihak kepolisian agar tetap menjaga independensi dari intervensi pihak lain dalam pengungkapan motif dan pelaku kekerasan.
3. Kepada semua pihak untuk menghentikan stigmatisasi separatisme bagi rakyat Papua dan memulai merumuskan solusi bersama dari ketidakadilan yang terjadi melalui dialog damai.
4. Kepada DPR RI 2004 – 2009 untuk segera mengumumkan kepada publik hasil Panitia Khusus untuk kasus PT Freeport yang dibentuk tahun 2006

 

Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 15 Juli 2009
KontraS – Foker LSM Papua – PBHI - Imparsial - Perkumpulan Praxis –
Eknas Walhi – JATAM - PGI



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,455 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org