Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kemunduran Proses Penyelesaian Aceh Akibat INPRES NO. 4 Tahun 2001

Tgl terbit: Jumat, 18 Mei 2001
Untitled Document

SIARAN PERS

NO. 21/SP-KONTRAS/V/01

TENTANG

KEMUNDURAN PROSES PENYELESAIAN ACEH
AKIBAT INPRES NO. 4 TAHUN 2001

Intruksi presiden (inpres) RI No. 04 tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh telah ditandatangani 11 april 2001 lalu, dalam kondisi dimana upaya penyelesaian problem Aceh melalui dilog mulai mengalami kemunduran yang paling tajam sepanjang tahun 2001. kemunculan inpres tersebut pada akhirnya mengundang kritik tajam banyak kalangan terhadap keberadaan operasi militer yang menyertainya, yang kemudian memunculkan dugaan bahwa inpres tersebut telah memuat kepentinganâ€kepentingan yang bermaksud memundurkan upaya penyelesaian Aceh yang selama ini sudah dibangun.

KontraS melihat bahwa kecendrungan akan dilaksanakannya "operasi keamanan" di Aceh sebenarnya sudah terlihat dengan dilatihnya beberapa kompi kostrad dan satuan lainnya dimarkas Korps kopassus dua bulan sebelum ditandatanganinya Inpres No.4 tahun 2001. indikasi ini semakin transparan ketika desakan dari pihak TNI semakin menguat bahwa mereka akan membantu mengamankan Aceh, sementara pemerintah masih meneruskan uapaya penyelesaian melalui dialog. Berikut ini adalah pernyataanâ€pernyataan pejabat publik dari TNI dan sipil pra dan paska inpres yang memperkuat dugaan adanya “skenario operasi militer” di Aceh.

  1. 6 Maret 2001, pangkostrad Letjend Riarmizard Ryakucudu menekankan penyelesaian GAM secara militer karena Aceh dalam kondisi sekarang merupakan daerah operasi TNI.
  2. 14 Maret 2001, menteri pertahanan m. mahfud MD; menyatakan bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk menganggap persoalan Aceh separatis atau makar. “dengan keputusan itu segera dilanjutkan pengiriman pasukan kecil untuk melawan. Tidak ada hukum internasional yang melarang pemerintah mengambil tindakan”.
  3. 15 Maret 2001, KSAU marsekal hanafye asnan menyatakan TNI AU siap membantu pelaksanaan operasi militer terbatas di Aceh untuk menghancurkan GAM. "Saat ini memang tengah disusun rencana operasi militer terbatas dimana ikut dibahas peta kekuatan yang akan dilibatkan dan bagaimana realisasi pengoperasiannya."
  4. 8 Maret 2001, keputusan TNI, marsekal muda graito husodo mengungkapkan bahwa telah menyiapkan 6 ssk untuk melakukan operasi militer di Aceh, terdiri dari kostrad, kodam diponegoro dan kodam siliwangi yang sedang dilatih di batu jajar bandung.
  5. 21 Maret 2001, Menhan Mahfud Md menyatakan bahwa pemerintah makin memperteguh niatnya untuk menggelar operasi terbatas di Aceh. Kapolri Jenderal S. bimantoro bahkan tidak keberatan jika pada suatu kali TNI mengambil alih komando operasi keamanan di Aceh.
  6. 23 Maret 2001, Menko Polkam Bambang Yudhoyono menyatakan, tidak ada operasi militer terbatas di Aceh, yang ada adalah operasi keamanan yang merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh.
  7. 2 April 2001, Kapuspen TNI Marsda Graiti Husodo menyatakan TNI telah mempersiapkan pasukan sebanyak 6 SSK yang dilatih secara khusus untuk menghadapi berbagai gerakan sparatisme di tanah air, khususnya Aceh. Ia menyatakan “Sejak awal TNI berpendapat jika ada masalah-masalah keamanan yang diluar proporsi dan kemampuan polri maka semua akan menjadi porsi TNI.”
  8. 3 April 2001, KSAD jenderal Endriarto Sutarto menyatakan bahwa inpres yang akan dikeluarkan “belum memberi keleluasaan kepada TNI untuk berperan lebih jauh dalam pemulihan keamanan.” Menurutnya, “keleluasaan tersebut hanya akan diperoleh jika di Aceh diberlakukan keadaan darurat”.
  9. 4 april 2001, pangkontrad Letjend Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa,…” prajurit kostrad siap ditugaskan ke Aceh guna mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Namun, seandainya terjadi korban jiwa, otoritas yang memberi perintah harus berani bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi misalnya, begitu pasukan kostrad telah sampai di Aceh dan lalu banyak korban jiwa tewas, para prajurit kemudian dengan mudahnya disalahkan dan diseret-seret kepengadilan masalah hukum.”
  10. 5 April 2001, Kapuspen polri, Inspektur Jenderal Didi Widiyadi menegaskan sudah selayaknya diterapkan darurat militer atau sipil di Aceh, dengan alasan bahwa polisi yang diterjunkan ke Aceh bukan di desain untuk menghadapi gerakan separatis. Sebaliknya kekuatan TNI yang ada disana diperuntukkan menghadapi gerakan sipil bersenjata yang terus berusaha memisahkan diri dari NKRI. Panglima TNI armada barat, laksda si putu ardana menyatakan telah mengoperasikan 4 kapal perang diperairan selat malaka, yang tergabung dalam operasi sabang jaya dalam rangka mendukung operasi keamanan di Aceh.
  11. 10 April 2001, Kapolri Jenderal S. Bimantoro menyatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan inpres tentang operasi keamanan di Aceh.
  12. 11 April 2001, Inpres RI No. 4 tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh resmi ditanda tangani dan dikeluarkan. Menhan mahfud Md menyatakan bahwa sesuai dengan UU darurat nomor 23 tahun 1959 di wilayah Aceh sebenarnya sudah layakdiberlakukan kondisi darurat militer, namun tidak diberlakukan kondisi darurat militer, namun tidak diberlakukan dengan pertimbangan rakyat Aceh trauma dengan operasi militer. Kapuspen TNI graitor husodo mengatakan bahwa TNI berusaha keras mendapatkan payung hukum dan legitimasi, sehingga pemanfaatan pasukan TNI yang ada di Aceh tidak akan mendapatkan maslah di bidang aspek hukum dan legitimasi.
  13. 16 April 2001, Danjen Kopassus Mayjen TNI Amirul Isnaeni dan Pangkostrad Ryamizard R, menegaskan bahwa kopassus dan kostrad siap dikirim ke Aceh.
  14. 18 april 2001, Menko Polsoskam SBY mengatakan bahwa pemerintah akan segera mengeluarkan maklumat damai kepada GAM intinya mengajak mereka kembali ke meja perundingan. KSAD Jenderal Endriarto S. mengatakan bahwa panglima TNI Laksamana Widodo AS akan melepas keberangkatan pasukan TNI dari pusat latihan Korps baret merah di batujajar, bandung menuju Aceh.
  15. 20 April 2001, panglima TNI laksamana Widodo AS, mengatakan “telah disiapkan satuan-satuan TNI untuk mengatasi gerakan bersenjata separatis Aceh sebagai bagian dari penyelesaian yang komprehensif.” Sebagai tindak lanjutnya, maka telah dikeluarkan Dekrit panglima TNI nomor I/IV/2001 pada 14 april untuk penugasan jajaran TNI untuk menanggulangi (menghancurkan) gerakan bersenjata di Aceh itu.
  16. 21 April 2001, Menkopoloskam SBY menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan TNI di orientasikan pengamanan objek vital, melaksanakan operasi teritorial atau operasi bakti TNI dan menghadapi gerakan separatis bersenjata.

Legitimasi politik dan moral dari sebanyak mungkin unsur-unsur negara, sebagai cara menghindar dari tuntutan pertanggungjawaban terhadap konsekuensi operasi, sebagaimana telah terjadi pada keputusan penerapan status daerah operasi militer (1989-1998). dukungan-dukungan terhadap inpres ini menunjukkan adanya ketidak pekaan terhadap persoalan Aceh, dimana pemerintah dan militer bermaksud menggunakan pendukung-pendukung gagasan ini sebagai tameng dari tuntutan pertanggungjawab. Apalagi DPR sebelum menyetujui inpres tersebut tidak melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, khususnya rakyat Aceh yang akan menjadi korban jika inpres ini berlaku nantinya.

Hal yang paling mencolok dari adanya inpres ini adalah dinafikannya dokumen-dokumen hasil perundingan pemerintah RI dan GAM baik pada aturan ide, maupun ketentuan yuridisnya, seperti hasil kesepakatan jeda kemanusiaan dan kesepakatan pelaksanaannya terkait erat dengan aspek-aspek yang diatur dalam inpres ini. Hal-hal seperti pengaturan keamanan dan rehabilitasi sosial telah diatur dan disepakati dalam jeda kemanusiaan namun dibaikan begitu saja oleh inpres ini.

Melihat catatan-catatan diatas kontras menyatakan bahwa;

  1. Inpres nomor 4 tahun 2001 jelas merupakan sebuah keputusan politik yang dimenangkan oleh salah satu kelompok kepentingan dilingkungan negara ditengah ketidak harmonisan hubungan antar instrumen kekuasaan. Dalam penyelesaian persoalan Aceh, sabotase terhadap gagasan-gagasan untuk terus melanjutkan upaya dialog justru dilakukan oleh para pengambil keputusan dimulai dari lingkungan kekuasaan yang sekaligus melakukan kompromi politik dengan militer dan polri. Ketika pendekatan dialogis dianggap bertele-tele, maka dimunculkan gagasan-gagasan operasi militer sebagai solusi instan beserta alasan-alasan untuk membuktikan ketidakefektifan dialog yang sekaligus menunjukkan ketidakmampuan pemerintah. TNI melalui Pangkostrad Ryamizard Ryacudu ‘ngotot' untuk untuk diberlakukannya operasi militer. Menteri-menteri yang gagal mendesakkan operasi militer mencari ligitimasi DPR untuk mendesak presiden agar menyetujui operasi militer. TNI akhirnya berangkat ke Aceh dengan legitimasi yang diperjuangkan otoritas sipil melalui Menteri Pertahanan Machfud MD.
  2. Telah terjadi hegemoni ideologi militer di masyarakat secara sistematis dalam rangka meraih dukungan publik terhadap pelaksanaan operasi militer yang menjadi bagian dari turunnya inpres-lihat sentimen-sentimen pra dan paska turunnya inpres. Hegemoni ideologi tersebut telah memanfaatkan celah nasionalisme sempit publik dan cara pandang chauvinistic politisi sipil kita, sehingga mereka meng-amin-kangagasan-gagasan operasi militer di Aceh demi integrasi bangsa. Meskipun menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan ada kecenderungan bahwa keberadaan inpres telah semakin memperluas wilayah konflik Aceh. Orang dengan seketika melupakan ketidakjelasan proses kerja pansus Aceh di DPR. Masyarakat juga kemudian melupakan bahwa pemerintah pernah memilih dan mencoba cara-cara yang lebih manusiawi melaui jeda kemanusiaan, moratorium dan pembuatan zona aman.
  3. Pelaksanaan operasi militer ini masih belum bisa dilepaskan dari kepentingan dan motif ekonomi, sebagaimana pernah terjadi pada masa Dom. Anggaran militer jelas tidak akan mencukupi untuk membiayai ribuan tentara yang bertugas disana, masa DOM maupun masa Inpres nomor 4 tahun 2001 hingga kini.
  • Kronologis diatas menunjukkan bahwa dengan ditandatanganinya Inpres TNI -yang didukung elemen sipil parlemen dan kelompok ‘nasionalis chauvinistik'- sesungguhnya telah memenangkan pertarungan konflik politik ditingkat pemerintahan dengan mengambil alih solusi Aceh. Statemen-statemen diatas memperlihatkan bahwa pertama' TNI sangat berkepentingan untuk kembali melakukan operasi militer di Aceh. Kedua, TNI mendesakkan legitimasi negara sebagai sarana untuk berlindung dari jerat hukum terhadap akibat-akibat yang ditimbulakn selama operasi, melalui inpres. Dan ketiga, TNI kembali membangun opini tentang kondisi Aceh yang hanya bisa ditangani oleh TNI sebagai kekuatan bersenjata yang nasionalis untuk mempertahankan NKRI.
  • Ditandatanganinya Inpres nomor 4 tahun 2001 ditengah simpati dan sikap optimis publik terhadap pendekatan dialog dan perundingan untuk mencari solusi masalah Aceh yang dilakukan oleh pemerintah RI dan Gam, tentu sangat mengejutkan. Inpres yang disetujui sidang kabinet 12 maret 2001 jelas memperlihatkan bahwa penggags atau pihak yang berkepentingan dengan adanya Inpres ini membutuhkan biaya operasional harian maupun biaya logistik pertempuran. Maka sudah dipastikan militer kemudian akan melakukan pencarian dana “dengan caranya sendiri” mitos tentara sebagai penjaga integrasi, pejuang rakyat dan se-abreg mitos lainnya akan semakin memuluskan perjalanan mencari uang di Aceh.
  • Pemerintah dan TNI atau serta GAM dalam konflik Aceh ternyata selalu menerapkan standar ganda dalam membangun upaya penyelesaian. Hal ini terlihat ketika perjanjian-perjanjian ditandatangani, terjadi juga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh elemen-elemen pemerintah dan GAM di Aceh. Ketidak seriusan untuk menyelesaikan Aceh muncul dari kuatnya tarik menarik antar faksi di tubuh pemerintah dan GAM, antara yang memilih dialog atau perang.
  • Perlawanan terhadap gagasan dialog dalam penyelesaian Aceh yang berhasil dengan ditandatanganinya Inpres telah menunjukkan bahwa proses konsolidasi politik ditingkat elit antar elemen-elemen politik telah terjadi dan semakin solid. Gabungan kekuatan politisi sipil dan militer telah menjadikan Aceh sebagai ajang pertarungan dan menaikkan posisitawar dalam struktur politik. Secara sederhana, patutlah jika kita menganggap bahwa Aceh merupakan korban konsolidasi kepentingan politik dilevel negara.

Jakarta, 18 mei 2001

Munarman

Koordinator.


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,056 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org