Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pembubaran dan Penangkapan Sewenang-wenang Peserta Pertemuan Konferensi Asia Pasifik Solidarity

Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2001
Untitled Document

Pers Release

No: 22/SP/KontraS/VI/2001

Tentang

Pembubaran dan Penangkapan Sewenang-wenang Peserta Pertemuan
Konferensi Asia Pasifik Solidarity

  • Pada tanggal 8 Juni 2001 terjadi pembubaran secara paksa dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat Polres Sawangan dan Angkatan Muda Kabah, terhadap pertemuan Konferensi Asia Pasific Solidarity yang diselenggarakan di Hotel Sawangan, Depok, Jawa Barata. Tindakan tersebut kemudian dilanjutkan dengan tindakan penahanan oleh aparat Polda Metro Jaya.
  • Pada tanggal 9 Juni 2001 pihak KontraS selaku lembaga Advokasi publik dimintakan bantuan untuk mendampingi para korban penangkapan sewenang-wenang, tidak diijinkan oleh pihak/petugas Polda untuk menemui para WNA dengan alasan tidak adanya bukti surat kuasa.

Berkenaan dengan hal diatas, KontraS perlu menyampaikan beberapa pokok pikiran, sebagai berikut:

Pertama, peristiwa pembubaran dan penangkpan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian yang menggunakan kelompok masyarakat tersebut adalah merupakan watak dan kultur kekerasan yang dibangun rezim orde baru yang masih terus digunakan dalam praktek untuk memberangus lawan politik yang berbeda aliran politiknya. Peristiwa ini membuktikan bahwa kekuatan-kekuatan orde baru melalui jaring-jaring kekuasaan dan memanfaatkan elemen masyarakat sebagai korporat negara masih terus mendominasi dan terus beroperasi di institusi negara dan dalam kehidupan politik.

Kedua, peristiwa pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM, khususnya terhadap hak kebebasan berkumpul, hak menyatakan pendapat dan hak kebebasan bergerak yang dilindungi oleh deklarasi universal hak asasi manusia dan kovenan hak-hak sipil dan politik serta oleh UUD dan hukum indonesia. Perlu diketahui oleh khalayak umum bukanlah merupakan kejahatan. Tindakan aparat kepolisian dan unsur-unsur masyarakat yang menamakan diri angkatan muda ka'bah tersebut haruslah dilihat sebagai kejahatan politik dan terorisme negara ( state terorism ) terhadap warga masyarakat yang menyalurkan aspirasinya secara damai.

Ketiga, tindakan aparat kepolisian yang menggunakan justifikasi masyarakat sebagai alasan pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang serta membiarkan masyarakat untuk melakukan kekerasan dan kejahatan kriminal dalam peristiwa tersebut jelas merupakan permainan politik yang berbahaya dan patut diduga mempunyai motif-motif politik tertentu dari kekuatan-kekuatan orde baru. Tindakan ini juga merupakan politik adu domba dan akan menyeret masyarakat pada perpecahan kepolisian juga ternyata telah menjadi aktor politik yang memeca belah bangsa indonesia, yang berbeda aliran politik. Hal ini juga membuktikan bahwa jajaran kepolisian termasuk salah satu aktor intelektual yang justru menghancurkan dan memecah belah masyarakat.

Keempat, penolakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap staf KontraS dengan alasan tidak adanya surat kuasa menunjukkan bahwa pihak kepolisian sengaja menghalang-halangi pemberian bantuan hukum terhadap orang-orang yang menjadi korban penangkapan sewenang-wenang tersebut. Hal ini makin memperkuat dugaan bahwa ada desain politik tertentu dalam peristiwa tersebut.

Atas dasar hal-hal diatas KontraS menyatakan:

  1. Mengutuk tindakan pembubaran dan penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepolisian republik indonesia.
  2. Mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap peserta konferensi solidaritas asia pasifik.
  3. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan elemen masyarakat tersebut jelas-jelas merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.
  4. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan atas kasus tersebut dan menyeret para pelaku kejahatan baik dari aparat kepolisian maupun masyarakat ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukan.

Demikian hal ini kami sampaikan

Jakarta, 9 juni 2001

Munarman

Koordinator KontraS




Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 7,551 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org