Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Keterlibatan Aparat TNI/Polri Dalam Kerusuhan Ambon

Tgl terbit: Selasa, 23 Januari 2001
Untitled Document

SIARAN PERS KONTRAS

NO. 03/SP-KONTRAS/I/01

TENTANG

KETERLIBATAN APARAT TNI/POLRI DALAM KERUSUHAN AMBON

Keadaan darurat sipil yang diberlakukan sejak tanggal 27 Juni 2000 lalu sampai saat ini terbukti tidak efektif. Sabtu 21 Januari 2001, telah terjadi konflik dikawasan batu merah, kota Ambon yang mengakibatkan lima orang warga sipil tewas. Hari senin 22 Juni 2001 kembali pecah konflik yang mengambil nyawa 10 warga sipil dan satu anggota brimob. Ini menandakan bahwa maluku semakin menuju ke ambang kehancuran. Dalam peristiwa terahir juga ikut ditangkap aparat keamanan dari berbagai kesatuan TNI/Polri

Menyikapi perkembangan konflik terakhir, dimana dalam setiap konflik tersebut terdapat anggota TNI/Polri yang terlibat, maka KontraS berpendapat:

Bahwa sejak awal pecahnya kerusuhan, KontraS telah mendapatkan indikasi adanya elemen-elemen dari TNI/Polri yang ikut bermain. Sinyalemen ini semakin terbukti dalam dua peristiwa terakhir, yakni pembantaian aloh yon gab terhadap 4 orang warga sipil dan penyerangan hotel wijaya II sabtu serta senin kemarin. Dari data-data yang ada pada kontras, keterlibatan terbut bukan hanya dengan membiarkan atau memberi peluang bagi terjadinya konflik fisik akan tetapi lebih jauh dari itu adalah bahwa aparat keamanan dari berbagai unsur yang ada dalam tubuh TNI/Polri telah menjadi bagian dengan ikut mendesaign dan merekayasa konflik maluku.

Bahwa dalam menyelesaikan konflik maluku, aparat TNI/ Polri sering bertindak diluar prosedur. over action dan tidak profesional. Dalam banyak kasus misalnya pada tanggal 21 januari 2001, 4 orang warga sipil, ditembak mati oleh aparat batalyon gabungan di perbatasan batumerah, mandika tanpa alasan yang jelas. Malah mayat dua orang korban hingga hari ini belum ditemukan setelah diseret dengan panser.

Bahwa selama elemen-elemen yang ada dalam tubuh TNI/Polri yang terlibat dalam kerusuhan tidak dibersihkan, maka selama itu pula konflik maluku tidak akan selesai. Hal ini merupakan bukti yang telah menjadi pengetahuan umum, yang menyebabkan secara institusional aparat keamanan tidak mampu bersikap tegas terhadap anggotanya yang terlibat dalam konflik maluku oleh karenanya perselisihan di tubuh institusi TNI/Polri dari unsur-unsur ‘pengacau'.

Bahwa setiap anggota TNI/Polri yang terlibat kasus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Oleh karenanya terhadap keterlibatan anggota TNI/Polri dalam koflik tersebut haruslah diusut secara tuntas melalui proses pengadilan yang terbuka agar menjadi jelas mengenai keterlibatan mereka.

Bahwa pemerintah ssudah saat nya memikirkan upaya lain yang lebih komprehensif bagi penyelesaian kasus Ambon dan tidak menganggap persoalan sebagai persoalan keamanan semata-mata.

Jakarta, 23 januari 2001

Badan Pekerja KotraS

Munarman

Koordinator.



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 10,365 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org