Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penangkapan dan Penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis mahasiswa dan aktivis kemanusiaan di Aceh

Tgl terbit: Selasa, 19 Juni 2001
Untitled Document

SIARAN PERS

No. 30/SP-KontraS/VII/01

Tentang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis mahasiswa dan aktivis kemanusiaan di Aceh

Operasi rajawali yang digelar "resmi$quot; oleh pemerintah di Aceh hari kehari terus memakan korban, baik korban jiwa yang meninggal dunia, disiksa atau ditangkap dan ditahan sewenang-wenang. Tipelogi korban tindak kekerasan aparat keamanan sepanjang operasi semakin beragam, mulai dari anggota GAM, elemen sipil yang dituduh terlibat GAM, hingga kalangan aktivis mahasiswa dan kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Motif untuk melakukan tindak kekerasan pun beragam, seperti perburuan / pengejaran anggota GAM, pencarian anggota GAM dipemukimanan penduduk sipil. Atau sweping yang juga seringkali tidak jelas tujuannya.

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) dalam siaran pers pada tanggal 12 juli 2001 telah menyampaikan kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap 3 aktivis KSO_FDRA yang bernama Kautsar, Maimun Saleh dan Muklis oleh aparat kepolisian Aceh besar pada tanggal 11 Juli 2001 sekitar pukul 9.30 wib. Selasa lalu, tepatnya 17 juli 2001, pukul 10.00 wib, parat TNI-AD yonif 301 siliwangi dan mapolsek rikib gaib kembali melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis kontraS Aceh yang berbama Indra T keumala dan aktivis Forum rakyat bernama T. Heppi Saudi.

Berikut kronologis penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap para aktivis Aceh tersebut

Peristiwa 11 Juli 2001

Sekitar pukul 9.30 wib, Kautsar, Maimun Saleh dan Muklis yang bermasud menuju lokasi aksi yang digelar oleh koalisi aksi rakyat Aceh terjebak seweping oleh aparat polres Aceh Besar dikawasan simpang surabaya, banda Aceh. Saat itu Kautsar membawa pernyataan sikap koalisi aksi rakyat Aceh yang hendak dibacakan pada saat aksi.

Kepolisian (berseragam resmi dan berpakaian preman) memeriksa mobil yang dikendarai dan menemukan kertas pernyataan sikap tersebut beserta laptop. Aparat kemudian memaksa mereka untuk ikut ke polres Aceh besar dengan dikawal dua petugas intel polres Aceh besar, sekitar pukul 9. 45 wib. Petugas kemudian melepaskan Maimun Saleh dan Muklis dan tetap menahan KautsaR untuk diperiksa lebih lanjut. Terhadap Kautsar kemudian dikenakan pasal 154 KUHP tentang upaya menebarkan kebencian terhadap pemerintah yang sah.

Oleh karenanya kami meminta:

    1. Mengecam tindakan aparat keamanan yang melakukan berbagai pelanggaran HAM berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang terhadap aktivis Aceh
    2. Mendesak aparat keamanan melepaskan seluruh aktivis yang telah ditangkap dan berada dalam tahanan baik polisi maupun militer.
    3. Mendesak aparat keamanan untuk membatalkan seluruh proses hukum yang tidak syah terhadap para aktivis Aceh,mendesak aparat keamanan untuk tidak menggunakan dan menghentikan cara-cara orde baru dalam menghadapi aspirasi politik masyarakat Aceh.

Jakarta, 19 juli 2001

Badan pekerja

Munarman

koordinator



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,388 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org