Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Jangan Beri Tempat Bagi Koruptor Dan Penjahat HAM

Tgl terbit: Selasa, 31 Juli 2001
Untitled Document

PERNYATAAN BERSAMA

ELSAM, YLBHI, KONTRAS, ICW

NO. 33/SP-KONTRAS/VII/01

Tentang

“JANGAN BERI TEMPAT BAGI KORUPTOR DAN PENJAHAT HAM”

Setelah digulingkannya Gusdur, Presiden RI (1991-2001) oleh Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR), pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana prospek demokrasi indonesia? Terutama dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, jaminan hidup dalam kebebasan ( civil liberty ) dan keadilan serta kesejahteraan rakyat?

Salah satu indikator pokok untuk menilai sejauh mana pemerintahan baru memiliki kseriusan untuk memperhatikan dan memprioritaskan tujuan-tujuan diatas adalah dengan melihat sejauhmana infrastruktur dan birokrasi kekuasaan yang dibentuk memiliki kemampuan untuk menyerap dan melayani kebutuhan-kebutuhan untuk terus dipertahankannya agenda-agenda pemajuan hak asasi manusia serta keadilan sosial.

Dalam kerangka itu, YLBHI, ELSAM, ICW, KONTRAS, melihat sejumlah hal yakni;

Pertama, adanya kecenderungan bahwa dalam bagi-bagi kekuasaan, pasca SI MPR yang lalu, tercium aroma yang kuat untuk makin mengakomodasi kekuatan-kekuatan yang masih dipertanyakan keterlibatannya dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM yang serius, serta sejumlah orang yang pernah terlibat dalam mendukung pangab/Menhankam Jenderal (purn.) Wiranto, yang juga sempat mewarnai bursa pencalonan wapres.

Harapan untuk membangun sebuah masyarakat baru dibawah sistem kekuasaan yang demokratis haruslah mensyaratkan susunan kekuasaan yang berisikan orang-orang yang bersih dari kejahatan politik masa lalu, baik kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan korupsi (perampasan uang negara-rakyat) pada masa-masa diktatorial soeharto. Kami tegaskan sekali lagi, kekuasaan hasil politik dagang sapi yang baru terbentuk, HARUSLAH BEBAS dari orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dan kejahatan ekonomi (korupsi).

Kedua, pemerintahan baru harus belajar dari pengalaman bahwa faktor utama yang menyebabkan hancurnya harga diri dan integritas nasional kita adalah politik keamanan yang otoriter, sistem birikrasi yang kejam dan korup, serta kebijakan ekonomi yang sangat tergantung pada modal asing dan konglomerasi. Untuk benar-benar bisa pemerintah secara efektif dalam tujuan memperbaiki nasib rakyat maka tidak ada jalan lain bagi pemerintah baru untuk memperkuat dan mempertegas upaya-upaya transisi demokrasi menuju kealam baru. Artinya proses transisi sekarang ini,

  • Haruslah menjadi mementum untuk mengembalikan sumber-sumber ekonomi yang telah terampas ketangan rakyat, sebagai fundamen pembangunan ekonomi yang mandiri,mengembalikan militer ke fungsi sebagai instrumen pertahanan negara
  • Membangun infrastruktur politik yang berbasiskan kedaulatan rakyat, kemanusiaan dan keadilan .

Ketiga, sejarah hitam masa lalu tidak boleh berulang kembali apa lagi kecendrungan politik kekerasan saat ini cukup signifikan. Misalnya, maraknya teror publik melalui aksi pemboman seiring dengan perubahan politik nasional., dan pembunuhan terhadap para aktivis dan pejabat yang vokal dan dianggap sebagai ancaman politik bagi kekuatan masa lalu, termasuk para pejabat yang terkait dengan proses penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan "orang-orang penting" semasa orde baru. Tegasnya, politik kekerasan dan kekerasan politik yang merupakan ciri khas dari kekuasaan orde baru yang kesemuanya itu dilakukan dalam rangka melanggengkan kekuasaan, tidak boleh terjadi lagi.

Keempat, fenomena munculnya nama-nama mantan pejabat ordebaru dalam bursa pejabat negara pemerintahan yang baru terbentuk, merupakan indikator bahwa proses perubahan politik yang saat ini terjadi” dikendalikan” oleh kekuatan lama. Ini juga menunjukkan bahwa ternyata kekhawatiran adanya kepentingan yang “diuntungkan” dari kondisi chaotik yang terjadi sebelumnya, benar-benar telah terjadi pada musim politik kita. Selain itu konteks politik yang dibangun saat memberi justifikasi bagi kembalinya kekuatan lama tersebut (militer dan golkar) sekaligus memberitahukan publik akan ketidakmampuan para politisi pasca orde baru. Belum lagi didengungkan nya kampanye bahwa hanya militerlah yang memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan bangsa.

Karena itu, kami mengemukakan beberapa hal:

  • Susunan kabinet baru dibawah kepemimpinan Megawati dan Hamzah haruslah terdiri dari orang-orang yang bersih dari kejahatan masa lalu. Artinya orang â€orang yang terlibat daklam “dosa politik” orde baru baik kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan korupsi tidak boleh diberi tempat dan kesempatan (ruang politik) dalam struktur lembaga pemerintahan baru.
  • Pemerintah berikut aparatur keamanan harus mampu memberikan jaminan kepada rakyat atas kebebasan dari ketakutan, penindasan dan kekerasan dengan terlebih dahulu melakukan pembersihan secara internal ditubuh institusi hukum dan keamanan, untuk kemudian melakukan antisipasi terhadap segala tindakan yang mengarah kepada penggunaan kekerasan.

Demikian

Jakarta, 31 juli 2001

Munarman
Doni Ardyanto
KontraS
Bambang Ekalya
Amiruddin
YLBHI
ELSAM

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,751 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org