Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Memahami Pemolisian; Buku Pegangan Para Aktivis HAM

Tgl terbit: Jumat, 07 November 2008

Memahami Pemolisian; Buku Pegangan Para Aktivis HAM

Dalam konteks penegakan HAM, Polisi memiliki peran yang unik. Di satu pihak sebagai agen utama penjaga keamanan, penegak hukum, pelayanan warga; dengan kata lain Polisi adalah pelindung hak asasi manusia (human rights protector). Namun pengalaman juga menunjukan suatu paradoks Polisi sebagai salah satu pelanggar HAM (human rights violator). Berbagai riset organisasi HAM menunjukan, praktek penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyalahgunaan senjata api masih menjadi kegiatan rutin aparat kepolisian, baik di tingkat global maupun di Indonesia, baik berskala sistematis maupun spontanitas, baik itu direncanakan sebagai kebijakan institusi maupun sebagai ekspresi perilaku individual anggotanya.

Di Indonesia, Reformasi Kepolisian merupakan salah satu agenda utama dalam reformasi kelembagaan negara di bidang sistem keamanan. Pasca Orde Baru, berbagai kemajuan telah dicapai selama sepuluh tahun reformasi kepolisian. Agenda pembuka reformasi kepolisian berupa pemisahan Polisi dari Militer terus berlanjut dengan pemberantasan narkoba dan terorisme hingga keberanian Polri menginvestigasi konspirasi pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Namun demikian, reformasi ini belum cukup. Brutalitas polisi dalam bentuk penyiksaan terhadap tersangka kriminal, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan minimnya akuntabilitas polisi masih menghambat profesionalitas Polri.

Terlepas masih panjangnya rekor pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian –bahkan di periode ’normal’ pasca rezim otoriter-tidaklah mungkin untuk tidak melibatkan kepolisian dalam transisi demokrasi dan penegakan HAM. Apalagi pasca periode otoritarian ada perubahan yang signifikan pada tingkat relasi negara (state) dengan masyarakat (civil society). Perubahan ini pula yang mendorong organisasi-organisasi masyarakat sipil –termasuk pekerja HAM- mengubah pendekatannya dalam membangun relasi dengan institusi kepolisian.  Hal ini lebih lanjut menciptakan peluang baru untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas secara institusional, dan mengubah perannya dari human rights violator menjadi human rights protector.

Salah satu inisiatif untuk mengembangkan wacana perpolisian (policing) yang baru bagi aktivis HAM telah dilakukan oleh Amnesty International, salah satu organisasi HAM internasional terbesar dan berpengaruh di dunia. Isinya adalah telaah konseptual maupun analisa praktis. Seorang peneliti dari Amnesty International Netherland bernama Anneke Osse, menyusun sebuah buku panduan (Understanding Policing; a resource for human rights activists) bagi para aktivis HAM untuk memahami isu perpolisian.  Buku ini sendiri telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan dalam lokakarya “Memahami Pemolisian” yang diselenggarakan oleh KontraS dan Amnesty International di Jakarta, 3-5 November 2008. Lokakarya ini menghadirkan peserta dari berbagai kalangan pemerhati kepolisian dari dalam dan luar negeri, antara lain DCAF, AHRC, Kompolnas, Komnas HAM dan para aktivis HAM. Para peserta memandang buku ini merupakan sumbangan luar biasa yang konstruktif bagi reformasi kepolisian di Indonesia.

Dalam lokakarya ini, mengikuti alur dari buku, paling tidak ada beberapa agenda strategis yang bisa digunakan sebagai pelajaran bagi mereka yang terlibat dan bekerja di berbagai bidang yang relevan dengan isu perpolisian, seperti kalangan wartawan, Kompolnas, Komnas HAM, termasuk  kalangan  polisi itu sendiri.

Pertama, pentingnya mengintegrasikan standar-standar atau prinsip-prinsip HAM dengan kerja-kerja polisi. Standar dan norma HAM ini bertolakbelakang dengan opini umum yang ada, justru sangat membantu polisi sebagai panduan dalam menjalankan tugasnya. Inisiatif untuk mengintegrasikan norma dan standar HAM ini sebenarnya sudah mulai diinisiasi mantan Kapolri Jenderal Sutanto melalui berbagai pelatihan dan kurikulum pendidikan yang ada. Namun demikian, adopsi standar HAM ini masih tergantung pada inisiatif para petinggi Polri untuk mengintegrasikannya ke dalam struktur maupun kultur secara institusional.

Kedua, terkait dengan akuntabilitas polisi, reformasi institusi kepolisian yang ada belum mampu menjawab masalah yang ada. Hingga kini mekanisme akuntabilitas polisi masih mengandalkan sistem internal, sementara institusi pengawas eksternal yang independen masih lemah. Sebagian persoalan memang disumbang pula oleh lemahnya legislasi yang ada dalam menjamin akuntabilitas kepolisian. Kompolnas, sebagai contoh, masih diperdebatkan independensinya dan belum mampu berperan sebagai institusi pengawas yang efektif. Institusi ini memiliki peran yang minim dalam melayani berbagai pengaduan masyarakat atas berbagai pelanggaran HAM atau disipliner yang dilakukan oleh aparat polisi. Sementara itu  institusi lainnya yang ada, yaitu Komnas HAM atau KPK tidak secara khusus menangani masalah pelanggaran HAM atau korupsi yang dilakukan aparat kepolisian. Buku ini menyediakan berbagai strategi –berdasarkan pengalaman komparatif di banyak negara- untuk mewujudkan akuntabilitas kepolisian.

Ketiga, reformasi kepolisian tidak bisa berkembang secara progresif tanpa dikaitkan dengan lingkungan eksternalnya, khususnya Reformasi Sistem Keamanan lainnya yang mencakup reformasi sektor pertahanan (militer), bahkan hingga tingkat reformasi sistem politik (legislatif, desentralisasi kekuasaan) dan reformasi judisial (khususnya peradilan) dan perkembangan masyarakat.

Keempat, perlunya peningkatan kapasitas personel kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan monopolis untuk melakukan penangkapan hingga menggunakan kekerasan dan instrumen kekerasan. Hingga saat ini kultur militeristik masih melekat dalam tubuh kepolisian, padahal tantangannya sudah berubah. Berbagai hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, berorganisasi, dan menggelar demonstrasi damai telah terinstitusionalisasi dengan mapan dan dijamin oleh produk-produk hukum hasil reformasi. Sementara di lain pihak polisi sering menghadapi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh massa, baik secara spontan maupun terorganisir. Adalah tugas polisi untuk menjaga keseimbangan antara menjamin hak-hak sipil-politik warga dengan mengawal ketertiban sosial (yang  juga merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak asasi manusia). Dalam konteks ini, buku pegangan juga menawarkan berbagai strategi alternatif, mulai dari politik penggunaan alat (senjata) kekerasan hingga model-model  pelatihan yang bisa menjawab tantangan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan dan evaluasi para peserta lokakarya tersebut, buku ini dianggap sebagai masukan konstruktif yang sangat relevan dengan tantangan agenda reformasi Polri yang masih sedang berjalan.

Jakarta, 7 November 2008


Anneke Osse saat ini bekerja untuk Amnesty International Netherland untuk isu Police and Human Rights Program dengan menyediakan dukungan bagi aktivis-aktivis Amnesty International di seluruh dunia. Ia seringkali membantu para aktivis organisasi non pemerintah di dunia yang kerjanya berkaitan dengan isu perpolisian. Selama lebih dari 12 tahun telah berkiprah untuk isu policing di Belanda. Pertama, ia terlibat dalam isu trauma counselling. Kemudianbekerja bersama dengan the Detective Training College dan selama 6 tahun menjadi konsultan Akademi Polisi di sana. Ia juga selama lebih dari 10 tahun bekerja untuk isu prevensi korupsi, HAM dan perpolisian, baik di Eropa maupun di luar Eropa. Bukunya yang terbaru “Understanding Policing, a resource for human rights activists”, telah diterjemahkan ke dalam 5 bahasa, termasuk bahasa Indonesia.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,209 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org