Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tanggapan terhadap kunjungan presiden ke Aceh

Tgl terbit: Selasa, 11 September 2001
Untitled Document

PRESS RELAESE

NO. 41/PR-KONTRAS/IX/01

Tentang

Tanggapan terhadap kunjungan presiden ke Aceh

Sebagaimana, diketahui presiden Megawati Soekarnoputri telah melakukan kujungan sehari ke Aceh pada tanggal 8 september lalu. Dalam kunjungan singkat ini, megawati telah menyampaikan pidato tanpa teks yang intinya, mengakui bahwa pemerintah pada masa lalu telah melakukan banyak kesalahan dan ia meminta maaf atas apa yang terjadi pada masa lalu serta meminta kepada rakyat Aceh untuk melihat masa depan. Tidak ada dialog terbuka dengan publik Aceh, tidak ada keputusan politik yang berarti, dan tidak ada yang luar biasa selain pengamanan kota yang ketat dan penolakan presiden menerima interupsi sorang mahasiswa Aceh pada saat berpidato.

Bagi KontraS, apa yang dilakukan oleh presiden megawati menunjukkan:

  1. bahwa pemerintah memang tidak pernah membuat agenda politik yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan Aceh. Publik Aceh kembali terpaksa menyaksikan kunjungan seremonial seorang kepala negara tanpa mendapat manfaat apapun dari kunjungan yang menghabiskan dana rakyat Aceh.
  2. bahwa pemerintah masih menganggap problem Aceh bersumber dari intern publik Aceh seperti problem separatisme dan ketidakadilan distribusi ekonomi, sehingga mekanisme penyelesaiannya hanya berupa perpanjangan Inpres 4 tahun 2001 dan UU tentang otonomi NAD. Pemerintah masih belum mengakui, mengungkap persoalan Aceh yang sesungguhnya bersumber dari kebijakan sejak priode orde baru hingga saat ini yang berimplikasi pada memburuknya kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Aceh.

Dengan kenyataan-kenyataan diatas, KontraS menyatakan bahwa:

  1. pemerintah harus secara serius menyelesaikan persoalan Aceh dengan agenda yang lebih dari sekedar kunjungan, namun berupa tindakan konkrit yang signifikan untuk merubah kondisi Aceh yang disertai dengan evaluasi dan kontrol yang ketat.
  2. pemerintah harus melaukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan masa lalunya, baik dengan cara merubah paradigma dalam melihat persoalan Aceh, atau dengan melakukan pengusutan tindakan pelanggaran HAM di Aceh yang berakibat jatuhnya korban dan munculnya persoalan-persoalan baru di Aceh saat ini.
  3. pemerintah harus bersedia melakukan pengusutan dan penghentian terhadap segala bentuk pelanggaran HAM yang masih terus dilakukannya hingga saat ini dalam proses penyelesaian persoalan Aceh. Pendekatan keamanan yang digunakan negara, sesungguhnya menyesatkan publik dalam memahami konteks persoalan Aceh dan semakin menjerumuskan Aceh dalam kondisi kemanusiaan yang semakin buruk.

Jakarta, 12 september 2001

Badan Pekerja KontraS

Usaman Hamid

Sekretaris


Kasus terkait Wasior 2001;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 7,978 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org