Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pengumuman Tersangka Kasus Tanjung Priok

Tgl terbit: Jumat, 21 September 2001
Untitled Document

Siaran Pers

No: 43/sp-kontras/IX/01

Tentang

Menjelang pengumuman

Nama-nama tersangka pelanggaran HAM tanjung priok

Sehubungan dengan akan berakhirnya perpanjangan penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok oleh tim penyidik kejaksaan agung 22 september 2001 esok, maka KontraS perlu menyampaikan beberapa hal bahwa:

  • Dalam proses penyidikan kasus priok, kejaksaan agung sejak awal telah menutup diri dari upaya-upaya pengawasan publik, tidak kooperatif antara lain ditunjukkan dengan ketidakjelasan tindak lamjut pembentukan penyidik ad-hoc yang pada awal penyidikan telah diusulkan oleh masyarakat. Dan kecenderungan memanipulasi aspirasi masyarakat soal penyidik ad hoc dengan diangkatnya Sdr. Umar Bawazier, SH. Sebagai ‘penyidik ad hoc kasus priok versi jaksa agung' (lihat kronologis proses penyidikan).
  • Terjadinya proses-proses yang tidak lazim dalam penyidikan tersebut karena kejaksaan agung sejak awal tidak memberi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab dalam melakukan penyidikan. Hal tersebut ditambah dengan pengawasan masyarakat yang kurang intens dan kontinyu.

Atas hal tersebut, KontraS mendesak agar;

  • Seluruh komponen masyarakat melakukan pengawasan dan memberikan respon yang konstruktif sehubungan dengan berakhirnya keseluruhan proses penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok dan menjelang pengumuman nama-nama tersangka oleh kejaksaan agung.
  • Kejaksaan agung dengan berakhirnya penyidikan mengutamakan pencapaian keadilan masyarakat secara luas, penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan dapat meredam gejolak sosial politik masyarakat yang selama ini sudah secara luas diketahui keterlibatan para pelakunya.
  • Dalam soal nama-nama tersangka kejaksaan agung harus secara cermat memperhatikan pasal 42 ayat 1 dan 2 UU nomor 26 tahun 2000 pengadilan HAM tentang tanggungjawab komando baik yang terlibat langsung (by commission) dan tidak langsung / membiarkan (by ommission).
  • Kejaksaan agung juga jangan mengulangi kesalahan pada proses penyelidikan di Komnas Ham dan penyidikan kasus Tim-tim beberapa waktu lalu.

Demikian, kami sampaikan.

Jakarta, 21 september 2001

Badan pekerja KontraS

Usman Hamid-Ahmad Hambali, S.ag

Koor. Divisi advokasi-Koor. Tim ks.priok


Kronologis proses penyidikan pelanggaran HAM tanjung priok

Oleh kejaksaan agung

  1. Setelah proses yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta, kontraS, pada tanggal 11 juli 2000 berkas komisi penyidik dan pemeriksa pelanggaran Ham tanjung priok (KP3T) dipulangkan kejaksaan agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekuarangannya. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM pasal.
  2. Tidak lama setelah pemulangan tersebut Komnas Ham membentuk tim tindak lanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan â€kekurangan penyelidikannyadiserahkan kekejaksaan agung untuk kedua kalinya.
  3. Dua bulan setelah penyerahan, tepatnya tanggal 13 september 2000, kejaksaan agung melantik 40 staf jaksa agung sebagai tim penyidik pelanggaran HAM berat tanjung priok (TPBHTP) yang diketuai oleh M.A Rahman, SH. Atas pembentukan tim tersebut, kontraS lewat audiensi-audiensi ke TPBHTP memberi masukan dua hal (2) hal:
    1. Sebaiknya kejaksaan memberi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan penyelidikan kasus priok dengan membentuk penyidik ad-hoc dengan komposisi keanggotaan jaksa dan masyarakat berimbang.
    2. Untuk itu selayaknya kejaksaan juga perlu mempertimbangkan keanggotaan (commissioners) 40 orang jaksa dengan merujuk efektifitas kerja penyidikan.
  4. Dalam audiensi tanggal 19 november 2000 jaksa Umar bawazier mengatakan bahwa” jaksa agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itu menggunakan tim penyidik ad-hoc”.
  5. Atas hal, tersebut KontraS pada tanggal 22 desember 2000 mengajukan secara resmi 23 nama untuk menjadi anggota penyidik ad hoc. Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi kontraS yang pada intinya kami mengingatkan arti penting penyidik ad hoc.
  6. Tanggal 11 januari 2001 kontraS dan keluarga korban secara tertulis meminta tanggapan kejaksaan agung soal rekomendasi 23 nama yang ditujukan ke jaksa agung.
  7. Atas sikap kejasaan agung yang kurang serius, KontraS dan keluarga korban priok pada tanggal 16 januari 2001 langsung membuat surat terbuka yang menyatakan bahwa kejaksaan agung menunjukkan ketidakseriusan dalam melakukan penyidikan kasus priok.
  8. tas protes keras tersebut pada tanggal 15 januari 2001, kejaksaan lewat H>M>A rahman, SH. Selaku ketua tim penyidik kasus priok baru meminta kontraS untuk mengirimkan minimal 1 nama calon untuk diangkat menjadi penyidik ad hoc dari 9 orang nama yang tertera yaitu:
    • Nusyamsy, SH
    • Luhut MP pangaribuan, SH, LLm,
    • Hamid Husien, SH
    • Djuhad Mahja, SH
    • Saleh Amin,SH
    • Dan MM. Billah.

    Permintaan tersebut ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan teknis dilapangan, tim penyidik kejaksaan agung tidak memberi batasan dan kepastian yang jelas tentang kapan akan dilantiknya nama-nama tersebut seperti yang diucapkan oleh Umar bawazier,SH.'penyidik ad hoc' yang ditunjuk kejaksaan sebagai sekretaris.

  9. Sementara kejaksaan agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut. Kejaksaan agung memilih 1 orang staf kejaksaan agung yang telah pensiun yaitu Umar bawazier, Sh. Untuk diangkat ‘penyidik ad hoc' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/01/2001 tertanggal 25 januari 2001.
  10. hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh ketua pengadilan HAM ad hoc, pesoalan keputusan (penyidik ad hoc belum juga mendapat titik terang, pada hal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.
  11. sementara kejaksaan agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut. Kejaksaan agung memilih 1 orang staf kejaksaan agung yang telah pensiun yaitu, Umar bwazier,SH. Untuk diangkat' penyidik ad hoc' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/ 01/2001tertanggal 25 januari 2001.
  12. pada hari jum'at 22 juni 2001, delegasi Am. Fatwa dan KontraS meminta penjelasan kepada publik. Dari petemuan yang dihadiri oleh jaksa agung (alm) baharudin Lopa , ketua tim penyidik priok, A Rahman, Muliyohardjo, AM Fatwa, KH. Mawardinoer, syarifin maloko, Arief biki, Yusron zainuri, Ahmad hambali, Ori Rahman, staf fatwa dan 4 orang anggota keluarga Biki, terungkap bahwa pada saat tersebut kejaksaan agung telah melakukan pemeriksaan penyidikan tahap II yang berakhir pada 22 juli 2001 terhadap 86 orang dari rencana 110 orang saksi yang akan diperiksa dengan perincian;
    1. 59 orang korban, 25 unsur TNI, 16 polri, 4 RSPAD, 4 orang saksi ahli dan 4 orang lain-lain
    2. pertemuan itu dihasilkan lima kesepakatan yaitu;
      1. Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untuk menadatangani BAP
      2. menghubungi Depkeh untuk segera mengeluarkan Keppres ( pengadilan HAM ad hoc) priok,
      3. soal hakim ad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA.
      4. akan merampungkan pemeriksaan sisa 24 saksi
      5. akan segera memproses penyidik ad hoc secepatnya.
  13. terakhir pada tanggal 12 september 2001, ratusan delegasi dari kontraS bersama organisasi mahasiswa dan LSM HAM lainnya seperti;
    1. KAMMI
    2. HAMMAS
    3. KAMTRI
    4. PAHAM indonesia.
    5. KELURGA KORBAN dan lain-lain mengingatkan agar kejaksaan agung tidak menjadi pelindung para pelaku pelanggaran HAM tanjung priok dan meminta jaksa agung dan ketua tim penyidik priok M.A Rahman yang diwakili oleh wakil kejaksaan agung Soeparman untuk melaksanakan kesepakatan yang belum dilaksanakan pada pertemuan dengan (alm) jaksa agung Baharudin Lopa antara lain soal penyidik ad-hoc dan pemeriksaan beni Moerdani. Pertemuan tersebut tidak juga mendapatkan penjelasan yang berarti.


Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,140 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org