Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Statement Bersama Penyerahan Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan

Tgl terbit: Selasa, 15 Juli 2008

Statement Bersama
Penyerahan Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan

Minggu ini laporan bilateral Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) akan  diserahkan kepada Presiden Indonesia dan Timor-Leste. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan kemanusiaan terjadi dimana kelompok militia dan militer Indonesia, polisi dan pemerintah sipil bertanggungjawab secara institusional. Laporan tersebut seharusnya dipublikasikan segera mungkin dan tidak berupaya untuk menyerahkan tanggungjawab kejahatan di tahun 1999 dan sebelumnya.

Sementara Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk merespon tantangan seperti disampaikan dalam laporan terebut, kedua negara dan komunitas internasional harus berkerjasama untuk memastikan tanggungjawab individu di masa lalu dan mereformasi institusi-institusi ini di masa mendatang.
 
Komisi dibentuk oleh dua pemerintahan untuk “menyelidiki kebenaran yang hakiki” tentang peristiwa 1999 “dengan alasan untuk mempromosikan perdamaian dan persahabatan.” Tahun 1999 milisi dibentuk, dilatih dan diarahkan oleh militer Indonesia untuk menciptakan terror yang menyebabkan meninggalnya  1.400 orang, ratusan bahkan ribuan orang yang terpaksa dipindahkan dan banyak lagi infrastruktur yang dihancurkan. Menurut informasi yang ada, laporan ini telah menemukan bahwa militer Indonesia telah berperan langsung atas kejahatan tersebut.

Kegegalan Komisi yang didokumentasikan oleh kelompok kami sendiri dan lainnya termasuk: mandat yang menempatkan prioritas rehabilitasi pada beberapa nama pelaku diatas keadilan dan kompensasi bagi kelompok korban; larangan menunjuk tanggungjawab individu atau merekomndasikan pengadilan atau membentuk badan hukum; dengan kurangnya perlindungan bagi saksi dan sempitnya focus pada peristiwa 1999.

Hasilnya, meskipun niat dari kedua bangsa untuk menemukan “kesimpulan yang sempurna” dan melaporkan bahwa telah memberikan kontribusi untuk memberikan pengertian yang lebih baik sehubungan dengan kekerasan, Komisi tidak dapat menyebutkan pada akhirnya tentang tanggungjawab kekerasan di masa lalu di Timor-Leste. Badan ini di design dengan banyak kekurangan untuk mengidentifikasikan kebenaran atau memperoleh kesimpulan dengan bahasa  yang bermakna.

Namun, meskipun keterbatasannya, komisioner dari kedua negara membuat upaya untuk menyaring informasi dan menghasilkan kesimpulan yang cukup berarti. Dengan catatan, Komisi tidak menunjukkan kekuasaannya untuk merekomendasikan amnesty kepada masing-masing individu. Komisi telah menemukan militer Indonesia sebagai institusi bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan. Penemuan ini menunjukkan kepada organisasi kami dengan dua  kesimpulan yang cukup penting:
 
Sebuah institusi yang bertanggungjwab atas kejahatan kemanusiaan meninggalkan kekuatan dan kekuatan yang tidak tereformasi di dalam Indonesia sendiri.  Meskipun lamgkah-langkah yang cukup penting ini berlanjut pada jatuhnya Suharto, seperti pemisahan polisi dari militer dan hilangnya kursi-kursi secara otomatis di parlemen, militer telah membuat progress kecil dalam menerima kontrol sipil, pemisahan atas kerajaan hukum yang massif dan masalah illegal atau memastikan anggotanya bertanggungjawab pada pelanggaran HAM.

Mekanisme hukum secepatnya dibutuhkan untuk menunjuk tanggungjawab individu terhadap beberapa kejahatan. Tanggungjawab individu adalah prinsip fundamental dari hukum pidana internasional dan aspek esensi dari perdamaian. Beberapa berimplikasi pada kekerasan yang memaintain posisi yang cukup berpengaruh di Indonesia, baik dalam militer atau yang telah pensiun dan menjadi sipil aktif dalam politik.

Hal ini juga penting untuk mencatat bahwa penemuan Komisi ini bukan menjadi yang terakhir, dan bukan menjadi yang pertama. Pada laporan tahun 2000 yang dilakukan oleh Tim Investigasi dari Komnas HAM Indonesia mengidentifikasi kejahatan serius dan merekomendasikan penyidikan terhadap beberapa sipil dan militer. Komisi Kebenaran Timor Leste (CAVR) menghasilkan 200 halaman laproan komprehensif dengan rekomendasi pertanggungjawaban dan reparasi yang semuannya belum diimplementasikan. Kembali ke Serious Crimes Unit – UN di Dili mengindikasikan bahwa pengadilan terhadap individu-individu, beberapa kebanyakan berada di Indonesia.  Komisi ahli dari PBB menemukan bahwa upaya Indonesia untuk bertanggungjawab, pengadilan HAM ad hoc “secara manifestasi tidak cukup”. Hanya satu terdakwa yang berhasil di hokum oleh pengadilan itu, pemimpin milisi Eurico Gutteres yang sekarang ini bebas dari dakwaan. Laporan CTF mencatat kegagalan serius pada pengadilan Jakarta.

Kedua-duanya, Komisi ahli PBB dan CAVR mendesak pengadilan internasional di bentuk jika Indonesia tidak bertindak langsung menghukum para pelaku. Hal ini mungkin mengingat penemuan KKP akan mempercepat pengadilan di Indonesia, idealnya kombonasi dengan komunitas internasional untuk memastikan sumberdaya dan kredibilitasnya. Namun, catatan Indonesia di wilayah ini cukup jelas dan ini tanda dari komunitas internasional bahwa pengadilan internastional meninggalkan pilihan yang kredibel.

Mereka yang terlibat kejahatan kemanusiaan melalui invasi Indonesia dan okupasi Timor Leste harus diidentifikasi dan di adili sebgai bagian pemenuhan keadilan bagi korban di masa lalu di Tmor Leste dan untuk masa depan dimana HAM harus dihormati di Indonesia. Komunitas internasional dan pemerintah Tmor-Leste harus memainkan peran dalam memastikan kedua pengadilan dan reparasi bagi korban. Seperti direkomendasikan oleh Komisi, Indonesia harus mereformasi angkatan bersenjatanya lebih comprehensif. 
 
Jika Indonesia ingin menutup dan menerima penuh  komunitas internasional sebagai hak menghormasti sesama bangsa, tidak ada lagi alternatif selain mengakhiri impunti melalui pertanggungjawaban indidvidu dan institusi.

15 Juli 2008

Association HAK International Centre for Transitional Justice
Australian Coalition for Transtional Justice in East Timor The Commission for the Disappeared and the Victims of Violence (Kontras)
East Timor and Indonesian Action Network

Maria Afonso de Jesus, victims' families representative

Human Rights First TAPOL
Human Rights Working Group Timor Leste University Students' Front
Judicial System Monitoring Program  

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,471 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org