Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Putusan Sela Kasus Sampit

Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2001
Untitled Document

Tim advokasi untuk kasus sampit

Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (kontraS) â€yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (YLBHI)- perhimpunan bantuan hukum indonesia (PBHI)- lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM)- asosiasi penasehat hukum dan hak asasi manusia indonesia (APHI)

Press Release

Putusan sela kasus sampit

Pada tanggal 06 agustus 2001 pukul 14.15 wib ketua majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat dengan hakim ketua panusunan Haragap, SH. Sirande palayukan dan berita saragih,SH. Sebagai hakim anggota telah membacakan putusan sela terhadap eksepsi yang diajukan oleh para tergugat atas gugatan No. 213/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST yang intinya menolak seluruh eksepsi para tergugat dan memerintahkan para tergugat untuk melanjutkan sidang.

Eksepsi yang diajukan oleh para tergugat menyangkut kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut yang oleh para tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa pengadilan negeri jakarta pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh para penggugat karena perkara tersebutmengenai pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan pengadilan HAM. kompetensi relativ yang dinyatakan oleh para tergugat adalah mengenai pengadilan negeri di sampit serta PTUN yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Sementara para penggugat dalam tanggapan eksepsinya menyatakan bahwa pengadilan negeri jakarta pusat berhak untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh para penggugat.

  • Berdasarkan ketentuan pasal 4,7,8, dan 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM di atas bahwa di sampit memang telah terjadi pelanggaran HAM berat tetapi yang diuraikan oleh para penggugat dalam gugatannya tidak meminta majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat untuk memeriksa atau membuktikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut, tetapi adanya akibat dari persitiwa tersebut yaitu terbitnya kerugian bagi warga negara/ masyarakat yang disebabkan adanya kegagalan para tergugat.
  • Berdasarkan pasal 118 ayat 2 HIR yang menyatakan: “jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat....dst” berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mereka para penggugat telah mengajukan ke pengadilan sesuai dengan kompetensinya.
  • Pengadilan TUN tidak berwenang untuk memeriksaperkara yang diajukan oleh para penggugat, karena objek sengketa dari PTUN adalah keputusan pejabat TUN yang bersifat final, konkrit dan individual.

Dalam putusan selanya, majekis hakim pengadilan negeri jakarta pusat memberikan beberapa pertimbangan hukum diantaranya;

  • Berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur lebih lanjut tentang kewenangan pengadilan HAM, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang tidak menangani perkara perbuatan melawan hukum, sehingga perkara perbuatan melawan hukum merupakan wewenang dari pengadilan negeri.
  • Pasal 118 ayat 2 HIR dimana para penggugat berhak memilih salah satu pengadilan negeri disalah satu tempat tinggal tergugat dimana salah satu tergugat yaitu presiden RI berkedudukan di jalan medan merdeka yang merupakan kewenangan dari pengadilan negeri jakarta pusat.
  • Pengadilan TUN (tata usaha negara) berwenang memeriksa sengketa TUN yaitu akibat dikelurkannya putusan TUN sedangkan pokok permasalahan adalah membiarkan konflik meluas, tidak mencegah konflik bukan merupakan sengketa TUN.
  • Majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat memutuskan:
  • Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh para tergugat.
  • Pengadilan jakarta pusat berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para penggugat.
  • Memerintahkan para tergugat untuk melanjutkan sidang

Sidang dilanjutkan tanggal 20 agustus dengan agenda pembacaan jawaban oleh para tergugat.

Jakarta, 6 agustus 2001

Tim advokasi untuk kasus sampit

Munarman, SH Erna Ratnaningsih, SH.

KontraS LBH jakarta



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 11,825 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org