Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
10 Tahun Statuta Roma; Indonesia Harus Ratifikasi ICC

Tgl terbit: Rabu, 25 Juni 2008

10 Tahun Statuta Roma; Indonesia Harus Ratifikasi ICC

Koalisi masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, yang merupakan kumpulan organisasi masyarkat sipil yang mengkampanyekan ratifikasi dan implementasi ICC (International Criminal Court) pada tahun 2008 ini. Selain karena sdah dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009, ratifikasi ICC pada tahun ini akan menjadi ukuran keseriusan Indonesia dalam rejim keadilan internasional dan menghentikan impunitas. 

Ratifikasi ICC pada tahun ini juga sangat tepat karena bertemunya empat momentum historis, yaitu bahwa tahun 2008 adalah 6 tahun sejak berlaku secara efektif Mahkamah Pidana Internasonal, satu dekade disahkannya Statuta Roma, satu dekade reformasi dan satu abad kebangkitan nasional. Ratifikasi ICC tahun ini akan menjadi awal pembangunan Indonesia baru yang lebih menjunjung keadilan dan menolak impunitas

Ratifikasi ICC yang merupakan mekanisme sistem keadilan internasional menjadi satu kebutuhan untuk menghentikan impunitas bagi berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat yang tidak tuntas dan mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM yang berat di kemudian hari. Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam  proses pembentukan ICC  tanggal 17 Juli 188 pada Konfrensi Diplomatik di Roma. Pada saat itu, Indonesia telah menyatakan dukungannya atas pengesahan Statuta Rma dan pembentukan ICC.

Sebagaimana dinyatakan dalam RANHAM 2004-2009, Indonesia disebutkan akan meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 2008 ini. Namun sampai saat pertengahan tahun ini, usaha-usaha untuk meratifikasi ICC belumlah nampak meyakinkan, sehingga ada kekhawatiran ratifikasi baru bisa dilakukan pada tahun 2009, atau bahkan bisa mundur lagi mengingat tahun 2009 akan ada agenda Pemilu. 

Sampai saat ini, 106 negara telah meratifikasi ICC dan hanya 7 diantaranya dari Asia yaitu, Afghanistan, Tajikistan, Mongolia, Kamboja, Timor Leste dan Korea Selatan. Ratifikasi oleh Indonesia akan memberi contoh dan dorongan bagi negara-negara lain di wilayah Asia.

Untuk tujuan tersebut, Koalisi menyatakan :

  1. Pemerintah Indonesia harus menjalankan komitmennya sebagaimana tertuang dalam RANHAM untuk meratifikasi ICC tahun 2008 ini karena akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan HAM dan menghentikan praktek impunitas di dunia Internasional, khususnya di Indonesia. Penundaan hanya akan menjauhkan Indonesia dari semangat mewujudkan keadilan dan melawan impunitas.
  2. Koalisi Masyarakat Sipil untuk ICC bersedia dan siap untuk duduk bersama dengan pemerintah dalam hal ini Depkumham serta Deplu sebagai focal points ratifikasi ICC untuk bersama sama merancang draft naskah akademik dan RUU untuk ratifikasi ICC.

Selain oleh Koalisi ini, dorongan agar Indonesia meratifikasi ICC juga dilakukan oleh Koalisi Internasional untuk ICC (CICC), sebuah koalisi internasional yang beranggotakan 2.500 organisasi. CICC meluncurkan program Kampanye Ratifikasi Universal bulan Juni 2008 dengan target Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye tersebut, CICC telah mengirimkan surat ke Presiden SBY, Menkumham dan Menlu tanggal 11 Juni 2008.

Jakarta, 25 Juni 2008 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

(Elsam, IKOHI, Imparsial, PSHK, YLBHI, Demos, Kontras, PAHAM FH Unpad, FRR, terAS Trisakti, Lesperssi, VHR, Komunitas Korban’65, Komunitas Korban Tanjung Priok, Federasi LBH APIK Indonesia)


Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,437 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org