Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kegagalan Penyelesaian Kekerasan Di Aceh

Tgl terbit: Selasa, 21 Agustus 2001
Untitled Document

SIARAN PERS KONTRAS

NO. 36/ SP-KONTRAS/VIII/01A

Tentang

KEGAGALAN PENYELESAIAN KEKERASAN DI ACEH

Kedatangan para pejabat pemerintahan akan menjadi sia-sia, apabila keinginan untuk melakukan bentuk usaha penyelesaian Aceh dilakukan tanpa memahami faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam usaha mengambil keputusan, tentang tindakan mana yang mungkin bisa dilakukan sehingga efektif. Oleh karena itu, kontraS perlu mengemukakan beberapa catatan yang patut menjadi perhatian bagi para menteri (10 menteri), panglima TNI dan Kapolri adalah:

Realitas kekerasan di Aceh.

Sejak pemberlakuan instruksi presiden no. 4 tercatat banyak sekali kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Perbuatan tersebut meliputi pelanggaran atas hak untuk hidup, tidak melakukan perlindungan warga sipil yang terjebak dalam konflik, kebebasan berkumpul dan berserikat , penganiayaan, melakukan tindakan semena-mena, dan perampasan hak dan kebebasan lainnya yang dilakukan secara sewenang-wenang.

    1. April-Agustus 2001-data terlampir-: setelah dikeluarkannya Inpres (April-Agustus) jumlah peristiwa meningkat tajam menjadi 193 peristiwa kekerasan dan menelan 539 korban, dengan perinsian 79 peristiwa pembunuhan diluar prosedur hukum dengan jumlah korban 203 jiwa, 75 peristiwa penyiksaan dengan jumlah korban mencapai 197 jiwa, 7 peristiwa penghilangan secara paksa dengan jumlah lorban 29 orang dan 32 kasus penahanan semena-mena dengan jumlah korban 110 orang.
    2. Januari-April 2001â€data terlampir; Kontras mencatat selama diberlakukannya Inpres tersebut terjadi peningkatan intensitas peristiwa kekerasan, dalam tiga bulan sebelum berlakunya inpres (Januari-Maret) terjadi 79 peristiwa kekerasan yang menyebabkan jatuhnya 256 korban, dengan perinsian 46 peristiwa pembunuhan diluar prosedur hukum dengan jumlah korban 100 jiwa, 16 peristiwa penyiksaan dengan jumlah korban mencapai 65 jiwa, 4 peristiwa penghilangan paksa dengan jumlah korban 6 orang, dan 13 kasus panahanan semena-mena dengan jumlah korban 85 orang.

Dari uraian kekerasan diatas, terdapat beberapa catatan penting, dianataranya

  1. pemerintah ternyata masih melihat problem Aceh sebagai problem instabilitas keamanan semata-mata. Pemerintah sengaja mengesampingkan faktor-faktor yang lain, yang juga integral dalam problem Aceh, seperti problem ketidakadilan distribusi pembangunan, sementara di Aceh terjadi eksploitasi sumber daya alamnya dan problem pelanggaran hak asasi manusia sejak priode DOM.
    1. perubahan pendekatan penyelesaian Aceh melalui dialog yang pernah berlangsung kembali mundur dengan dimasukkannya operasi militer yang kemudian menjadi domonan. Padahal semestinya pendekatan keamanan hanya sebagai bagian upaya pemerintah untuk menyelesaikan Aceh secara menyeluruh. Walaupun persoalan mendasar yakni pelanggaran HAM masa lalu tidak tercantum dan menjadi agenda dari instruksi presiden.
    2. Kekerasan terhadap masyarakat sipil di Aceh sepertinya lebih disebabkan dari tidak berjalannya pendekatan politik, ekonomi, sosial dan budaya (diluar keamanan) dan over actingnya para anggota militer dilapangan, yang merasa memiliki legitimasi inpres No. 4/2001
  1. militer GAM beserta TNI dan Polri yang melakukan tindakan bersenjata dilapangan hingga menimbulkan korban masyarakat sipil membuktikan bahwa kedua pihak tidak mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap militer/ kelompok bersenjata masing-masing. Padahal kekuatan bersenjata merupakan faktor utama yang harus bertanggungjawab atas keselamatan masayarakat sipil dalam sebuah konflik bersenjata.
  2. kedua pihak tidak mampu menghentikan politik tuding-menuding atas kekerasan yang terjadi dilapangan. Selama ini bentuk reaksi politik yang demikian tidak memberi ruang bagi proses pencarian fakta dan pihak mana yang sebenarnya mengingkari proses sipil. Dalam hal ini Komnas HAM seharusnya mampu melakukan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan atas dugaan dan fakta terjadinya pelanggaran HAM di Aceh.
  3. target sasaran dari tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan ternyata tidak hanya anggota GAM, melainkan termasuk para aktivis hak asasi manusia , yang bekerja untuk perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan .

Rekomendasi

Paparan umum diatas, maka kami menyatakan;

  1. Inpres No. 4 tahun 2001 harus segera dicabut, mengingat inefektifitas penyelesaian konflik Aceh secara komprehensif yang sudah berlangsung selama 4 bulan.
  2. Penyelesaian konflik politik Aceh harus kembali lagi kemeja perundingan demi melindungi keselamatan masyarakat sipil yang selama ini selalu menjadi korban.
    1. mendesak pemerintah RI cq panglima TNI dan kapolri agar menghentikan segala bentuk kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil. Karena itu kontrol terhadap anggota TNI dan Polri pada level apapun yang terlibat dalam kekerasan dan pelanggaran HAM harus dipertanggungjawabkan.
    2. Kecaman pemerintah RI terhadap kekerasan yang dilakukan GAM tidak dapat begitu saja meminggirkan koreksi atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri.Sebab, untuk mempengaruhi kelompok bersenjata (GAM)â€agar berunding dan turut menghormati hak asasi manusiaâ€sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah RI mampu melakukan koreksi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri. Apa bila hal terus dilakukan, maka tindakan tersebut hanya akan menimbulkan teror dan kesia-siaan terhadap masyarakatnya.

Penyelesaian Aceh melalui proses hukum atas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari pnyelesaian Aceh secara menyeluruh.

Jakarta, 22 agustus 2001

Badan Pekerja

Divisi advokasi

Usman Hamid --- Ori Rahman


Tabulasi korban kekerasan di Aceh

Priode 11 April-11 Juni 2001

Keterangan

April

Mei

Juni

Total

Berdasarkan kabupaten

12

7

3

22

Aceh utara

11

0

2

13

Aceh timur

1

2

0

3

Aceh selatan

7

7

0

14

Aceh barat

4

1

0

5

Aceh besar

0

0

15

15

Aceh tengah

8

3

0

11

Aceh pidie

4

6

2

12

Aceh jeumpa

1

1

1

3

Banda Aceh

Total

48

27

27

98

Berdasarkan jenis pelanggaran HAM

Penghilangan secara paksa

7

1

2

10

Pembunuhan diluar proses hukum

28

14

12

54

Penahanan semena-mena

10

6

2

18

Penganiayaan

11

9

8

28

Total

56

30

24

110

Berdasarkan pelaku

TNI/Polisi

7

15

4

26

TNI

7

1

2

10

Polisi

6

3

0

9

GAM

7

3

4

14

Unknow

26

8

14

48

Total

53

30

24

107

Berdasarkan kondisi korban

Tewas

38

19

34

91

Terluka

22

64

13

99

Hilang

7

1

9

17

Ditangkap

11

27

5

43

Total

78

111

61

250

 



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,739 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org