Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Negara Tidak Pernah Melakukan Koreksi Terhadap Praktek Penghilangan Paksa

Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2001
Untitled Document

Peringatan Hari Orang Hilang Sedunia :

Nomor: 37/sp-kontraS/VIII/2001

Tentang

Negara tidak pernah melakukan koreksi

Terhadap praktek penghilangan paksa

Nomor: 37/sp-kontraS/VIII/2001

Fakta:

seribu tiga puluh sembilan itu catatan yang dimiliki KontraS tentang korban penghilangan paksa. Anggka ini hanyalah merupakan puncak gunung es yang terlihat dipermukaan laut. Angka sesungguhnya yang masih dibawah permukaan akan sangat mungkin ratusan kali lebih banyak dari yang diperkirakan banyak orang. Ini merupakan akibat langsung dari sistem politik yang sangat tidak beradab, yang hanya tahu menggunakan bedil dan senjata dalam memelihara kekuasaannya.

Tragedi penghilangan paksa ini sebagian besar menimpa aktivis yang kritis atau mereka yang dianggap mengganggu kepentingan penguasa politik dan pemilik modal, serta mereka yang dianggap terlibat dalam pada kegiatan perlawanan politik. Dari identifikasi tentang korban ini, kita dapatkan bahwa motif politik menjadi dasar dari praktek penghilangan paksa.

Para pelaku yang berhasil diidentifikasi oleh saksi maupun saksi korban, menerangkan bahwa pelaku memiliki ciri-ciri berpakaian sipil maupun militer, berbadan tegap, memiliki senjata organik, yang bertindak secara terencana dan sistematik (profesional). Tempat penculikan juga merupakan tempat yang biasa digunakan oleh militer, karena dari saksi korban menerangkan, sering mendengar serap langkah latihan militer dan mendengar bunyi pesawat terbang. Pernyataan yang diajukan oleh para penculik juga seputar kegiatan politik dari orang-orang yang mereka curigai berencana “mengganggu” kekuasaan politik rezim/ kekuatan politik yang sedang berkuasa.

Fakta tentang penculikan ini secara jelas kita dapati pada korban penculikan aktivis pada tahun 1998 dan kasus penculiksn diAceh. Akan tetapi fakta pula berbicara bahwa sekalipun bukti-bukti sudah cukup untuk membawa orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab atas peristiwa ini tidak tersentuh oleh “oleh dewi keadilan”.

Negara tidak pernah melakukan koreksi

Peristiwa penculikan para aktivis prodemokrasi pada 1998, pada masa pemerintahan habibie hanya mengadili 11 anggota Kopassus tim mawar, sedang danjen kopassus waktu itu, yang seharusnya memegang tanggungjawab komando hanya dipensiunkan. Sehingga motif dan pelaku sesungguhnya tidak pernah diungkap. Komnas HAM sebagai lembaga pemantau pelaksanaan HAM, pada saat itu telah merekomendasikan (april 1998) untuk terbentuknya tim penyelidik nasional atas kasus ini namun tidak mendapatkan tanggapan yang berarti.

Pola pemerintahan Abdurahman Wahid, baru sampai tahap pernyataan bahwa pemerintah akan menuntaskan kasus penghilangan paksa, sekalipun pada 3 bulan penambahan ini pula sebanyak 4.209 surat dilayangkan oleh individu dan lembaga, baik dalam dan luar negeri yang mempertanyakan tentang perkembangan kasus orang hilang di indonesia. Tapi hal ini tidak membawa perubahan yang signifikan.

Pemerintahan Megawati, sekalipun pemerintahan ini belum seumur jagung akan tetapi komitmen terhadap pelanggaran HAM nya sepertinya sulit diharapakan. Masuknya orang-orang yang di duga bertanggungjawab dalam peristiwa kejahatan kemanusiaan atau kejahatan HAM berat dalam pemerintahan sekarang malah mengundang tanda tanya besar terhadap komitmen, pemerintah sekarang untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan masa lalu, terutama kasus penghilangan paksa.

Upaya masyarakat

KontraS, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tidak pernah berhenti dan memperjuangkan kepentingan korban, keluarganya, dan masyarakat untuk dapat menikmati hak kebebasan hidup. KontraS bersama organisasi orang hilang Dunia (AFAD) berupaya melakukan lobi-lobi didalam dan luar negeri untuk mendesak negara melakukan pertanggungjawaban atas kasus penghilangan paksa.

Salah satu hasil yang telah dicapai adalah komisi orang hilang PBB telah merekomendasikan, menempatkan indonesia sebagai negara dikawasan Asia yang memprioritaskan untuk dikunjungi indonesia dalam rangka melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus orang hilang di indonesia, akan tetapi hal ini baru dapat dilakukan apabila pemerintah indonesia memiliki komitmen tinggi dalam penegakan HAM dengan jalan mengundang special reporter komisi orang hilang PBB.

Hal-hal tersebut diatas kontras menyatakan:

  1. Tidak ada perubahan watak dan karakter negara yang tetap mengabaikan tanggungjawabnya dalam menjamin dan memenuhi hak-hak dasar warganya, walaupun kekuasaan sekarang dipegang oleh korban pelanggaran HAM masa lalu. Perubahan-perubahan pimpinan politik saat ini baru memenuhi kepentingan elit politik, akan tetapi tidak terlihat usaha yang serius dari pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang selama ini terjadi dengan membawa mereka yang terlibat kepengadilan.
  2. Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam proses dan mekanisme penegakan HAM, justeru tidak mampu menggunakan otoritas tersebut dalam merespon kaus-kasus pelanggaran HAM khusus pada kasus penghilangan paksa. Sehingga timbul kesan bahwa respon Komnas HAM sangat ditentukan oleh tekanan pihak luar. Hail ini dibuktikan dengan tidak adanya konsistensi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan sebagaimana yang ia rekomendasikan pada 1998 dengan kewenangan penyelidikan yang ia miliki sekarang berdasarkan UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM.

Selanjutnya KontraS mendesak:

  1. Menuntut pemerintah untuk menunjukkan sikap dan perilaku menjunjung tinggi penghormatan HAM dan mengundang komisi orang hilang PBB untuk melakukan pemantauan terhadap kasus penghilangan paksa di indonesia. dengan tidak menjadikan alasan nasionalisme (baca: sempit) sebagai alasan penghalang dan melakukan rehabilitasi terhadap korban dan keluarga korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.
  2. mendesak kepada dunia internasional untuk membekukan hubungan dengan militer indonesia, selama pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukannya belum menunjukkan hasil. Karena selama ini segala keahlian dan peralatan militer yang di miliki hanya digunakan untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya sendiri.
  3. mendesak Komnas HAM untuk pro-aktif membentuk komisi penyelidik pelanggaran HAM berkaitan dengan penghilangan paksa sebagai sebuah komitmennya dan konsistensinya terhadap sikap yang telah Komnas HAM tunjukkan pada rekomendasi april 1998.

Jakarta, 30 agustus 2001

Munarman, SH

koordinator


 

Nama Korban Penculikan 97/98

Kembali

Belum

 

Junaidi mahesa alias desmond, sarjana lulusan fakultas hukum universitas lambang mangkurat kalimantan selatan. Lahir sekitar 36 tahun yang lalu. Tepatnya 12 desember 1965, dibanjar masin, kalimantan selatan, tepatnya di gang polem I No.96 kayutangi Rt.021/06, kelurahan sungai miai kecamatan bandar utara. Ketika peristiwa itu terjadi dia sedang menjabat sebagai direktur lembaga bantuan hukum nusantara (LBHN) jakarta. Kantor ini beralamat di jalan cililitan I No. 11 rt 07/08, jakarta timur. Dalam kesehariannya, ia lebih banyak mengurusi kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah antara lain; penggusuran tanah, tegangan tinggi dan lain-lain sebagainya. Selain aktif sebagai direktur LBHN, desmond juga aktif di himpunan mahasiswa indonesia (HMI), serta forum kebangsaan indonesia, yang bertujuan untuk mensupport :”lengser keprabon mandek pandito” yang diucapkan oleh presiden soeharto pada ketika itu.

 

Sudah

Rusdianto alian aan, aktivis rakyat demokratik, lelaki kelahiran jakarta 27 tahun yang lalu ini, tepatnya 13 april 1974, tinggal dirumah susun klender, jakarta timur. Kesehariannya, aktif sebagai pengurus pusat partai rakyat denokratik (PRD).

 

Sudah

Faisol reza, lelaki berkaca mata, yang satu ini lebih akrab dipanggil riza. Lahir 1 januari 1973, 25 tahun sebelum diculik, saat itu ia menjabat sebagai ketua partai rakyat demokratik (PRD), bertempat tinggal di jalan utan kayu 17 jakarta timur.

 

Sudah

Andi arief, sarjana lulusan universitas gajah mada, fakultas fisip, jurusan hubungan internasional. Sedikit beda dengan kawan-kawannya se-partai, dalam kesehariannya ia aktif sebagai pengusaha sekaligus pengurus pusat partai rakyat demokratik (PRD), kelahiran lampung 27 tahun silam ketika penculikan terjadi, tepatnya 20 november 1970. tinggal dijalan flamboyan III/I bandar lampung.

 

Sudah

Nezar patria, sarjana universitas gajah mada, lulusan 1997. lelaki yang kadang dipanggil dengan sebutan inez, kelahiran 31 tahun lalu, disigli. Daerah istimewa Aceh, tepatnya 5 oktober 1970. selama menjadi mahasiswa, aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan seperti jamaah salahudin UGM 1990-1991. biro pers mahasiswa fakultas filsafat UGM 1992-1996, dan terakhir sebelum diculik, dia menjabat sebagai sekretaris jenderal solidaritas mahasiswa indonesia untuk demokrasi (SMID) (!((^). Motivasinya bergabung dengan SMID cukup menarik. Ia berpendapat bahwa realitas kehidupan sosial dan politik diindonesia, sangat jauh dari standard negara modern yang demokratis. Perlakuan politik ordebaru penuh dengan penindasan, pelanggar HAM, ketidak adilan politik, hukum dan ekonomi membuat dia mengambil sikap yang kritis terhadap praktek kediktatoran orde baru. Lewat kelompok diskusi mahasiswa yang intensif dan melelahkan, namun tak merubah keadaan, akhirnya dia memutuskan untuk aktif dalam aksi protes mahasiswa dan advokasi kasus-kasus rakyat yang hak-haknya dirampas, ditindas secara ekonomi dan politik oleh rejim ordebaru.

 

Sudah

Jati, juga seorang aktivis PRD. Lelaki yang bernama lengkap raharjo waluyojati ini lahir, dijepara, 24 desember 1969. saat penculikan terjadi, ia tinggal di jalan utan kayu No. 17 A jakarta timur, aktif dipartai rakyat demokratik (PRD) sebagai anggota dan sebagai mahasiswa fakultas sastra UGM.

 

Sudah

Mugiyanto, atau akrab dipanggil mugi, kelahiran jepara 2 november 1973, mahsiswa fakultas sastra inggris universitas gajah mada, sejak masuk kuliah di UGM tahun 1992 kesadaran politiknya mulai tumbuh. Hal ini tidak lepas dari lingkungan kampus dimana mahasiswa sering melakukan diskusi â€dalam aksi demontrasi dengan isue serupa. Akses untuk membaca buku-buku baru dan kritis juga terbuka lebar bagi dirinya. Disamping itu kadang-kadang dia melakukan eksposure. Mulai dari situlah kepalanya mulai dibenturkan, mata dan telinga dibukakan pada realita kehidupan sosial., ekonomi dan politik yang timpang yang tidak pernah disadari sebelumnya. Hingga akhirnya merasa terpanggil, hati nurani terdorong untuk melakukan suatu tindakan, akhirnya dia bergabung dengan kawan-kawan SMID di jogyakarta. Ketika terjadi penculikan dia bertempat tinggal dirumah susun klender, jakarta timur. Dia juga aktif di pengurusan PRD.

 

Sudah

Pius lustrilanang, pria yang lahir di palembang, berumur 29 tahun ini, bekerja sebagai karyawan di ISAI (institut studi arus informasi), sebagai aktivis ‘aldera'( aliansi demokratik rakyat) serta sekretaris jenderal solidaritas untuk amien dan mega (siaga) bertempat tinggal dibandung.

 

Sudah

Yani afri, lelaki yang biasa disapa rian, bekerja sebagai sopir di jakarta utara. Kelahiran jakarta 26 april 1971, merupakan korban penculikan 1997, kasusnya diketahui setelah ada laporan dari orang tua korban yakni ibu tuti. Tinggal dijalan dewa kembar Rt 07/01 jakarta utara. Selain bekerja sebagai sopir. Yani afri juga aktif sebagai anggota partai demokrasi indonesia (PDI) wilayah jakarta utara.

Belum

 

Noval al-katiri, atau biasa dipanggil Noval. Sebelum diculik bekerja sebagai pengusaha, sekaligus sebagai direktur PT. Sangkuriang tour and travel serta PT hama pratama sejati. Lahir 25 mei 1967, dan bertempat tinggal dijalan S no. 20, kebun baru, tebet jakarta selatan. Kegiatannya tidak hanya dalam bisnis saja. Tapi juga mengikuti dan terjun dalam kegiatan perpolitikan. Terakhit dia terlihat mengikuti kampanye pemilu 1997 megawati-..ang

Belum

 

Dedy umar, dengan sapaan akrab hamdun. Pria kelahiran jakarta 29 juli 1954 yang memiliki isteri seorang artis terkenal eva arnas. Sehari-harinya ia aktif sebagai pengusaha, beralamat di jalan kebon nanas selatan II/2 jakarta timur. Selain sebagai pengusaha dia juga aktif dipartai persatuan pembangunan (PPP)

Belum

 

Ismail, sopir dari Dedi hamdun, yang lahir dijakarta. Walaupun hanya seorang diri. Lelaki kelahiran jakarta ini ternyata harus bernasib sama seperti dedi hamdun. Hilangnya ismail diduga hanya karena ia mengetahui peristiwa penculikan tersebut.

Belum

 

Herman hendrawan sebelum di culik ia adalah mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di surabaya, universitas air langga. Aktivitasnya tidak hanya sebatas dalam dunia kampus saja, tetapi pria kelahiran pangkal pinang 29 mei ini juga bergabung dengan partai PRD

Belum

 

Petrus bima anugerah, pria kelahiran malang 24 september 1973, dan merupakan mahasiswa disekolah tinggi filsafat diryakarya, jakarta. Selain itu ia juga aktif diberbagai organisasi seperti solidaritas mahasiswa indonesia untuk demokrasi dan partai rakyat demokratik (PRD)

Belum

 

Jadi yang tidak jelas tulisannya, ada sekitar 7 nama lagi tidak diketik ulang. Tidak terbaca

 

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,970 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org