Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Komnas Ham Disimpang Jalan

Tgl terbit: Kamis, 06 September 2001
Untitled Document

SIARAN PERS

NO. 38/SP-KONTRAS/IX/01

Tentang

Komnas HAM disimpang Jalan

Semangat Komnas HAM pada awalnya untuk melakukan penyaringan anggota baru dengan memperhatikan akutanbilitas publik dengan membentuk panitia independen untuk memilih calon anggota berdasarkan usulan masyarakat, akhirnya mengalami erosi mental. Hal ini dimulai sejak diterimanya hasil panitia independen, yang mengusulkan 14 nama untuk dipilih oleh DPR RI melalui proses fit and proper test. Hal ini kemudian dimentahkan kembali secara tidak langsung, dengan dalih UU No. 39/99 yang mensyaratkan anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang.

Rapat Paripurna pada tanggal 3 april 2001, telah menetapkan bahwa Komnas HAM tidak merujuk pada UU No. 39/99 dalam komposisi keanggotaan. Karena pada saat itu Komnas HAM hanya menetapkan 25 orang komisioner berdasarkan semangat amandemen terhadap UU tersebut dengan hanya mengisi kekosongan 7 orang komisionernya. 14 nama berhasil diseleksi oleh panitia pemilihan-diketuai oleh akademisi Harkristuti Harkrisnowo dan Jhonson panjaitan sebagai sekretaris-layak dan memiliki kapasitas dalam persoalan HAM telah dimentahkan dan dikecilkan oleh kelompok konservatif dalam tubuh Komnas HAM dengan alasan pluralitas/kemajemukan serta tuntutan UU No. 39/99 yang mensyaratkan 35 komisioner.

Argumentasi yang dibangun oleh sebagian anggota Komnas HAM menunjukkan inkonsistensi Komnas HAM dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati sebelumnya, yaitu akan mengupayakan amandemen terhadap pasal-pasal dalam UU No. 39/1999 yang berkaitan dengan keanggotaan Komnas, sekaligus menggambarkan adanya ketakutan termarginalisasi oleh masuknya orang-orang kritis yang selama ini memang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap persoalan HAM.

Sikap Komnas HAM tersebut sesungguhnya lebih menunjukkan watak anti perubahan dan mempersepsikan Komnas HAM sebagai institusi yang bertugas mencuci dosa kejahatan negara. hal ini dapat dipahami apabila kita melihat dari latar belakang para komisionernya yang sebagian besar berangkat dari kalangan birokrat/pemerintahan, anggota parpol ordebaru dan pensiunan Militer/ Polisi, yang masih melihat posisi sebagai komisioner adalah posisi kekuasaan. Sehingga selalu saja menganggap bahwa perubahan yang sedang berlangsung merupakan ancaman dari pada sebagai peluang terhadap penegakan HAM yang lebih baik.

pada kekuasaan untuk menambah 20 orang lagi dari 14 yang sudah terpilih oleh panitia seleksi lebih merupakan “upaya paksa dan ganjil” yang penuh dengan nuansa rekayasa dan konspirasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang anti perubahan, karena sesungguhnya Komnas telah kehilangan kapasitas untuk melakukan penjaringan bila ditinjau dari proses yang seharusnya dilalui, baik dari segi waktu maupun mekanisme yang tanpa melalui panitia seleksi.

OLEH KARENA ITU KONTRAS MENILAI:

PERTAMA; inkonsisten Komnas HAM dalam soal amandemen UU No. 39 tahun 1999 dan dalam soal pengajuan calon anggota, menunjukkan bahwa Komnas HAM tidak mampu bersikap independen. Inkonsistensi ini lebih disebabkan oleh sebagian anggota Komnas HAM yang berorientasi pada jabatan (kekuasaan) dan status quo.

Kedua; proses seleksi tahap kedua yang dilakukan oleh sebagian anggota Komnas HAM yang konservatif untuk menambah calon anggota sehingga sesuai dengan UU No. 39/1999 terkesan mengada-ada dan menunjukkan cara kerja anggota Komnas HAM tersebut tidak profesional dan berorientasi jangka pendek serta mengabaikan prinsip transparansi.

Dari hal tersebut diatas KontraS menyatakan:

  • Penegakan HAM tidak lepas dari peran signifikan yang dimiliki oleh Komnas HAM oleh karenanya menjadi mendesak untuk membersihkan lembaga ini dari para ”pensiunan" yang tidak memiliki komitmen terhadap penegakan HAM dan merusak citra Komnas serta hanya menjadikan Komnas HAM sebagai kuda tunggangan.
  • Aspek kualitas berdasarkan pada pengetahuan dan konsistensi para calon anggota terhadap penegakan HAM seharusnya lebuh diutamakan dengan mempertimbangkan kemajemukan ditingkat civil society, karena Komnas HAM bukan lembaga perwakikilan politik yang mengakomodir kekuatan-kekuatan politik.
  • Argumen UU yang digunakan oleh Komnas HAM dalam pengisian anggotanya haruslah dilaksanakan secara konsisten, terpadu, dan terencana. Artinya pengisian komisioner Komnas HAM seluruhnya harus melalui proses sebagaimana yang diamanatkan oleh UU. Sistem pemilihan calon anggota tetap harus mengacu pada pelibatan unsur masyarakat sebagai komponen yang dominan. Perlu dilakukan proses pemilihan calon kembali untuk menjaring 56 calon untuk diambil 28 orang sebagai komisioner.
  • Komnas HAM harus tetap memperjuangkan amandemen terhadapa UU 39/1999, terutama terhadap pasal-pasal yang menghambat independensi Komnas HAM sebagai lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah, birokrasi, partai politik, apa lagi militer.

Jakarta, 6 september 2001

Badan Pekerja,

Munarman

koordinator



Kasus terkait Wasior 2001;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,260 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org