Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penerapan Pasal "Makar" adalah Teror terhadap Gerakan Prodemokrasi

Tgl terbit: Senin, 16 November 1998
Untitled Document

SIARAN PERS BERSAMA

YLBHI, CPSM, KRHN, KONTRAS, ICW, IKADIN, KUDETA, DMH

Tentang

PENERAPAN PASAL "MAKAR" ADALAH TEROR TERHADAP GERAKAN PRODEMOKRASI

Setelah sebelumnya berhasil menindas gelombang aksi mahasiswa melalui penggunaan senajata, pemerintah kembali melakukan represi melalui penggunaan hukum pidana. Sejak tanggal 14 November 1998, beberapa orang tokoh masyarakat seperti Hariadi Darmawan, Roch Basuki Mangunpoerojo, Sri Bintang Pamungkas, Ali Sadikin, Kemal Idris, Ratna Sarumpaet dan Usep Ranawijaya telah, sedang dan akan diperiksa oleh mabes Polri dnegan tuduhan telah melakukan tindakan Makar. Terhadap perkembangan ini, kami berpendapat :

Pertama, aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bagian gerakan pro-demokrasi ternyata telah dihadapi oleh pemerintahdengan kekerasan. Terhadap Tragedi Semanggi, yang mengakibatkan tewasnya 17 mahasiswa dan ratusan lain luka-luka, pemerintah belum mengambil langkah-langkah apapun dalam rangka pertanggungjawaban politikdan hukum. Sementara persoalan Tragedi Semanggi belum dituntaskan, pemrintah justru memunculkan persoalan baru dengan melakukan tindakan hukum terhadap sejumlah tokoh masyarakat dengan menuduh mereka telah melakukan tindakan makar. Kami berpendapat, tindakan hukum tersebut tidak lepas dari kepentingan pemerintah untuk menghindari diri dari pertanggungjawaban politik maupun hukum atas Tragedi Semanggi, serta atas sejumlah persoalan lain seperti Kasus Penculikan Aktivis, Kasus Trisakti, Pengusutan atas penyalahgunaan kekuasaan oleh mantan Presiden Soeharto yang hingga kini memang belum tuntas.

Sementara itu, upaya pemerintah untuk mengaitkan gerakan mahasiswa belakangan ini dengan tindakan dan sikap politik para tokoh tersebut mencerminkan adanya anggapan dikalangan pemerintah bahwa kalangan mahasiswa hanya sebagai alat poltik para tokoh tersebut. Tuntutan politik mahasiswa yang memperoleh dukungan luas dikalangan masyarakat diubah menjadi isu elitis. Hal ini jelas-jelas melecehkan keberadaan mahasiswa dan menganggap aspirsi politik mahasiswa tidak pernah ada. Pandanganm demikian telah lama dikembangkan dan diterapkan oleh para pemimpin di masa pemerintah Orde Baru sebagai siasat untuk mengingkari tuntutan murni rakyat sekaligus perangkat teror terhadap gerakan pro-demokrasi.

Kedua, tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh tersebut sangat tidak proporsional sebab sikap dan pandangan politik mereka sebagaimana tertuang dalam Komunike Bersama Deklarasi Nasional masih dalam kerangka pelaksanaan hak-hak politik mereka sebagai wujud tangungjawab mereka atas masa depan bangsanya. Kritik mereka terhadap keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga kenegaraan justru sebagai kritik yang konstruktif yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia agar dapat keluar dari krisis ekonomi dan politik. Terhadap kritik ini, terlepas akan diterima atau tidak, pemerintah seharusnya menganggap sebagai partisipasi politik rakyat yang wajar selama pandangan dan sikap politik mereka tidak diperjuangkan melalui cara-cara kekerasan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, kami berpendapat bahwa :

  • Pertanggungjawaban politik dan hukum pemerintah terhadap tragedi Semanggi mutlak diperlukan dan tetap menjadi agenda prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan harus terus diperjuangkan oleh rakyat.
  • Pemerintah segera menghentikan tindakan †tindakan hukum terhadap para tokoh deklator Komunike Bersama serta   tokoh †tokoh pro demokrasi lainnya
  • Pemerintah segera mengambil tindakan hukum kepada semua pejabat militer, terutama terhadap Jendral TNI Wiranto yang dianggap bertanggung jawab atas jatuhnya korban dipihak mahasiswa dan rakyat dalam Tragedi Semanggi serta gagalnya menangkal munculnya aksi penjarahandan kekerasan dibeberapa wilayah di Jakarta pada tanggal 14 November 1998.

Jakarta, 16 November 1998

BAMBANG WIDJOJANTO
YLBHI

M.M. BILLAH
CPSM
SOENARTO
KRHN
MUNIR
KontraS
TETEN MASDUKI
ICW
HARJONO TJITROSOEBENO
IKADIN
BOEDHI WIJARDJO
KUDETA
DADANG TRISASONGKO
DANA MITRA HUKUM

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,396 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org