Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Rencana Bantuan Militer AS kepada Militer Indonesia

Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2008

Rencana Bantuan Militer AS kepada Militer Indonesia

Kami mempertanyakan kembali komitmen politik pemerintah Amerika Serikat terhadap Reformasi Sektor Keamanan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, terkait dengan permintaan Presiden George W. Bush untuk meningkatkan Anggara Bantuan Bilateral tahun 2009 menjadi 186 Juta Dolar dimana 16 juta Dolar diperuntukkan untuk pembiayaan militer Indonesia. (Jakarta Post, 4 Februari 2008).

Sebagaimana dikutip AP, pada tahun 2008 pemerintahan Bush telah meminta dana sebesar  15,7 juta untuk militer Indonesia yang dialokasikan membiayai “promosi reformasi militer dan peningkatan keamanan maritim, kontra-terorisme, mobilitas dan peningkatan kapasitas penanganan bencana alam.”

Bagi kami, patut dipertanyakan dasar permintaan kembali peningkatan anggaran tahun 2009, mengingat bahwa:

  1. Sepanjang Tahun 2007, sejumlah agenda reformasi sector keamanan dan penegakan HAM masih dipertanyakan public terhadap kemajuan dan keberhasilannya. Laporan akhir tahun pelbagai lembaga pemantau dan organisasi masyarakat sipil masih menyatakan euphoria pemerintah, parlemen dan aktor keamanan pada capaian normatif di tingkat legislasi, sementara pada tataran implementasi maupun perubahan fundamental pada struktur dan kultur cenderung stagnan, menyimpang bahkan masih tidak mampu mengatasi pelbagai pelangaran yang terus terjadi. Salah contoh nyata adalah praktik bisnis militer yang masih terus berlangsung.

  2. Pemerintah AS belum memberikan assessment terbuka atas capaian strategis, sistemik serta administratif melakui audit penggunaan dana dari reformasi sektor keamanan dan penegakan HAM paska pencabutan embargo militer pada 2005 lalu. Assessment ini menjadi penting untuk menilai relevansi dari kelanjutan kerjasama militer, proporsionalitas prioritas, dan agenda-agenda pendukung untuk memastikan bahwa pelbagai kerjasama tersebut memang didasarkan untuk mendukung reformasi dan transisi demokrasi di Indonesia.

  3. Dalam pengamatan kami, kondisionalitas HAM dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan masa lalu atau yang terjadi paska 1998 cenderung semakin diabaikan dalam rancangan dan agenda kerjasama AS-Indonesia. Padahal kondisionalitas tersebut penting bagi masyarakat sipil Indonesia untuk memastikan bahwa pelbagai kepentingan internasional yang masuk tidak akan kontra-produktif dengan upaya-upaya masyarakat sipil yang mendorong reformasi dan penegakan hukum serta memberikan efek positif perbaikan pendekatan politik pemerintah kepada masyarakat sipil yang tidak lagi bersifat represif dalam bentuk apapun.

  4. Juga dalam pengamatan kami, kepentingan-kepentingan politik-ekonomi yang kian menjadi factor dominan kebijakan kerjasama bilateral AS-Indonesia cenderung bertumpu pada kepentingan AS semata-mata, dengan mengabaikan implikasi serius terhadap dinamika politik dan perlindungan HAM yang masih jauh dari prinsip-prinsip Negara Demokratis. Indikasi ini semakin kuat dengan adanya permintaan anggaran kerjasama bilateral AS-Myanmar 2009 dengan alokasi anggaran pembiayaan militer yang sama nilainya dengan Indonesia.

  5. Karenanya, kami kembali mempertanyakan komitmen pemerintah AS terhadap transisi demokrasi di Indonesia, khususnya terkait dengan dukungan AS terhadap reformasi sektor keamanan dan penegakan HAM.


Kami juga berharap Kongres AS mempertimbangkan kembali pelbagai rancangan kebijakan kerjasama biliateral pemerintah AS-Indonesia dengan memperhatikan kondisionlitas-kondisionalitas penting terkait demokratisasi, profesionalitas aktor keamanan dan penegakan HAM di Indonesia. Kami tidak ingin pemerintah AS justru menjadi kontributor bagi kemunduran transisi demokrasi  dan arus balik reformasi di Indonesia.

Kami berharap elemen-elemen masyarakat sipil dan pemerintah AS-Indonesia tidak pernah melupakan dosa sejarah masa lalu sebagai impact dari pelbagai kerjasama bilateral yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan politik-ekonomi semata-mata sehingga mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Cukup pengalaman pada masa Orde Baru menjadi ruang terkelam dari kehidupan rakyat Indonesia dan pengalaman terburuk relasi-relasi bilateral yang pragmatis, korup dan membahayakan kehidupan jutaan rakyat dunia ketiga.

 

Jakarta, 8 Februari 2008

  • Bhatara Ibnu Reza (The Indonesian Human Rights Monitor, IMPARSIAL)

  • Mufti Makaarim A. (Institute for Defense, Security and Peace Studies, IDSPS )

  • Nawawi Baharudin (International NGO Forum for Indonesian Development, INFID)

  • Haris Azhar (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, KONTRAS)

  • Agung Yudhawiranata (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM)

  • Andi K. Yuwono (Praxis – 0811182301)

  • Yandri Kurniawan (Pacivis Universitas Indonesia - 081383256681)    



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,106 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org