Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penyiksaan 3 Pegawai Kajati Aceh Kepolisian Harus Bersih dari Penyiksaan

Tgl terbit: Selasa, 22 Januari 2008

Penyiksaan 3 Pegawai Kajati Aceh Kepolisian Harus Bersih dari Penyiksaan

Penyiksaan yang dilakukan aparat polisi Poltabes Banda Aceh terhadap 3 pegawai kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi) Aceh pada tanggal 19 Januari 2007 sekitar pukul 23.30 WIB sangat memperihatinkan. Ke-3 pegawai Kejati tersebut adalah Agus Dewi (staf intelijen), Fauzi Fuadi dan Susanto (staf Pidsus). Ironisnya, penyiksaan dengan cara pemukulan tersebut terjadi di ruang Reskrim kantor Poltabes Banda Aceh dan menurut keterangan korban penyiksaan berlangsung sekitar 30 menit. Penyiksaan tersebut mengakibatkan Agus Dewi mengalami luka di pelipis kanan dan kepala bagian atas telinga kiri dan Susanto mengalami memar di dagu kiri dan bengkak di kepala. Kedua korban ditangkap setelah terjadi keributan kecil di depan kantor Kejati akibat Agus Dewi meminta polisi untuk memindahkan mobil sedan merek Honda Stream warna hitam BK 74 ME yang diparkir di depan gerbang masuk kantor Kejati. Sedangkan Fauzi Fuadi dipukul di kantor Kejati.

Kasus penyiksaan ini menunjukkan bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum masih menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menakut-nakuti masyarakat. Apalagi ketika keributan berlangsung salah satu pelaku juga sempat mengaku sebagai keponakan Kapolda Aceh. Dan ketika terjadi pemukulan di kantor polisi, korban sempat mendengar bahwa polisi berniat menjebak korban dengan meletakkan paket shabu di saku korban.

Demikian juga kantor polisi yang digunakan sebagai tempat penyiksaan. Kantor polisi harusnya mengemban fungsi kepolisian yang diatur sesuai dengan undang-undang untuk  mewujudkan keamanan yang meliputi penegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Lebih rinci, perlindungan terhadap warga negara dari tindak penyiksaan dan atau penganiayaan diatur dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 2, UU No.5 tahun 1998 tentang ratifikasi atas konvensi international anti penyiksaan, juga diatur dalam pasal 351 KUHP, pasal 33 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 227 ayat 2 poin b UU no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian RI senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asai manusia”. Karena itu kepolisian harus bersih dan bebas dari tindak penyiksaan dan atau tindakan-tindakan melanggar HAM lainnya.

Belum hilang dari ingatan kita tentang kasus yang menimpa Husaini, tahanan Polresta Lhokseumawe yang diduga meninggal akibat terjadinya penyiksaan dalam tahanan pada tanggal 10 Januari 2008. Harusnya itu menjadi pelajaran bagi polisi untuk merefleksikan diri, apalagi polisi sedang menerapkan model Community Policing (Perpolisian Masyarakat) sebagai strategi Polri saat ini.

Kami juga menyesalkan pernyataan Kapoltabes yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena salah paham. Menurut kami itu adalah pernyataan yang keliru, pernyataan tersebut sangatlah tidak tepat karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah kejahatan dan harus diproses secara hukum sehingga tidak menimbulkan kesan diskriminatif dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Kami mendukung sikap Kapoltabes yang berjanji akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus penyiksaan tersebut.

Banda Aceh, 22 Januari 2008

 

KontraS Aceh – Koalisi NGO HAM – LBH Banda Aceh

Asiah Uzia (Koordinator KontraS Aceh)
Faisal Hadi (Direktur Koalisi NGO HAM Aceh)
Hospinovizal Sabri (Kadiv. Hak Sipil & Politik LBH Banda Aceh)
Kombes (Pol) Ilsaruddin (Kapoltabes Banda Aceh)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,490 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org