Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Korban Penembakan dan Kekerasan Aparat dalam Tragedi Semanggi

Tgl terbit: Senin, 30 November 1998
Untitled Document

SIARAN PERS KONTRAS

Tentang:

Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Korban Penembakan Dan Kekerasan Aparat dalam Tragedi Semanggi 13 - 14 November

 

No. : 101/SP/KONTRAS/XI/1998

Pada tanggal 18 November 1998 yang lalu, KONTRAS telah membuat suatu pernyataan terbuka tentang indikasi keterlibatan aparat negara (ABRI) dalam melakukan misi khusus berupa provokasi agar aksiâ€aksi damai mahasiswa menjadi aksi yang penuh kekerasan. Selain itu, dalam pernyataan tersebut KONTRAS menyatakan pula beberapa bukti empiris di lapangan tentang penggunaan peluru tajam yang mengakibatkan korban tewas dari kalangan mahasiswa.

Data yang dikumpulkan KONTRAS menunjukan bahwa penyebab kematian 11 orang korbanâ€baik mahasiswa maupun masyarakatâ€dalam penembakan di Semanggi adalah akibat tembakan yang dilakukan oleh aparat. Selain itu, masih terdapat beberapa korban yang berada dalam kondisi yang sanagat kritis di rumah sakit seperti yang dialami oleh Ayu dan Sutomo, seorang pengemudi bajaj yang dikepalanya tertanam pecahan peluru tajam. Daftar ini menjadi lebih panjang dengan daftar jumlah korban tindak kekerasan lainnya yang masih dirawat di rumah sakit dan harus menanggung sendiri biaya pengobatan mereka.

Pihak pemerintah dan ABRI seolahâ€olah hendak “cuci tangan” atau membersihkan diri dari keharusan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka terhadap para korban. Smapai saat ini, Pemerintah dan ABRI hanya menyatakan permintaanmaaf dan berupaya melakukan suatu investigasi yang dapat memberi kejelasan mengapa terdapat penggunaan peluru tajam oleh aparat pada saat itu.

Selain itu, perlu juga ditanggapi bahwa pernyataan Kapuspen ABRI yang menyatakan bahwa ABRI telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 163 prajurit dan 12 perwira ABRI tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ABRI terhadap korban dan masyarakat atas tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Hukuman indisipliner terhadap para prajurit dan perwira yang dianggap bersalah merupakan suatu hukuman dalam urusan internal ABRI. Ia bukan merupakanbentuk pertanggungjawaban terhadap publik dan para korban.

Dalam proses penjatuhan hukuman itu, ABRI sekali lagi hanya mengkambinghitamkan prajurit dan komandan dilapangan sebagai yang paling bertanggungjawab. Padahal, KONTRAS berpendapat bahwa pertanggunjawaban kasus itu bukan hanya pada tingkatan pelaku dilapangan, tetapi juga pda tingkatan pembuat kebijakan pada sturuktur ABRI.

Padahal jelas sekali, bahwa ABRI telah melakukam pelanggaran hak asasi manusia dengan tindakan yang bertentangan dengan prosedur hukum dan militer yang berlaku. Selain itu, ABRI juga terbukti bersalah dengan melanggar standard internasional hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Prinsipâ€Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Oleh Pejabat Yang Berwenang ( Deklarasi Universal, 1990 )

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KONTRAS menyatakan bahwa :

Pertama, pertanggungjawaban terhadap penembakan dan tindak kekerasan harus dilakukan oleh pimpinan ABRI sebagi pihak yang bertanggungjawab terhadap setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh ABRI.

Kedua, menyerukan kepada masyarakat dan korban agar bersama-sama mengajukan tuntutan pertanggungjawaban pemerintah dan ABRI.

Jakarta, 30 November 1998

MUNIR, SH



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,855 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org