Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SURAT TERBUKA: KEPADA Bapak Harry Tjan Silalahi

Tgl terbit: Rabu, 03 Oktober 2007

Kepada Yth.
Bapak Harry Tjan Silalahi
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Di tempat

Salam sejahtera,

Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan penyesalan atas pernyataan Bapak dalam acara Refleksi Atas Tragedi 30 September 1965 di Jakarta. Dalam Kompas 2/10 bertajuk 'Ancaman Masih Nyata', Bapak menegaskan pentingnya terus membangkitkan kebencian kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pelaku pemberontakan 1965. 

Kami menyesalkan munculnya pernyataan publik tersebut, karena semakin menguatkan diskriminasi kepada kami sebagai korban 1965-1966 yang selama ini selalu diidentikkan dengan PKI. Padahal sebagian dari kami adalah korban dari carut marut politik negeri ini. Kami telah mengalami berbagai tindak kekerasan berupa pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa dan pemenjaraan tanpa adanya proses hukum. Di sisi lain, kami masih juga dipaksa untuk pasrah ketika tanah, rumah, kendaraan dan harta benda kami diambil begitu saja. Kami juga dipaksa menerima perlakuan berbeda dalam berpolitik. Stigmatisasi itu terus berlangsung tak hanya pada kami, tapi juga anak dan cucu kami.

Kami yang telah menjadi korban pada masa Orde Baru tak juga merasakan kebebasan Era Reformasi yang telah berlangsung 9 tahun ini. Belum ada perubahan terhadap aturan-aturan yang diskriminatif terhadap kami, yang justru melegalkan tindakan aparat pemerintah untuk memperlakukan kami secara berbeda. Hal itu berdampak pada kehidupan sosial kami, dimana masyarakat ikut memandang kami sebelah mata. Jelas bahwa kami telah didiskriminasi secara sosial dan politik. Padahal juga jelas bahwa konstitusi RI menjamin persamaan hak bagi setiap warga negaranya. Sehingga sangatlah menyakitkan jika tudingan dan diskriminasi ini terus diberlakukan kepada kami, apalagi juga dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Informasi yang menyesatkan ini dapat berdampak buruk pada kehidupan kami dalam bermasyarakat.

Dalam ruang keterbukaan ini, kita dapat melihat bersama bahwa telah mengemuka berbagai versi atas peristiwa 1965-1966. Bahkan versi-versi lain yang muncul, telah mengenyampingkan fakta tunggal yang selama ini dipaksakan oleh pemerintah Orde Baru. Dari berbagai cerita dan fakta yang terungkap, menjadi penting bagi kami atas adanya sebuah pelurusan sejarah. Termasuk mengungkap kebenaran atas jatuhnya ribuan nyawa manusia dan pelanggaran atas hak-hak ekonomi, sosial dan politik sebagai warga negara. Sehingga akan jelas, tentang siapa pelaku dan korban, mengapa, apa serta bagaimana peristiwa 1965-1966 sesungguhnya terjadi.

Oleh karenanya kami meminta Bapak Harry Tjan Silalahi untuk tidak memberikan informasi yang belum pernah dibuktikan kebenarannya kepada publik. Jika memang pernyataan tersebut diingkari, kami meminta Bapak melakukan klarifikasi terbuka, mengingat hal ini telah menjadi informasi publik. Secara khusus, kami berharap Bapak dapat turut serta mendorong adanya mekanisme pengungkapan kebenaran untuk meluruskan sejarah gelap bangsa ini. Terima kasih.

Jakarta, 3 Oktober 2007

 

Korban Peristiwa 1965/1966, LPR KROB, LPKP 1965/1966, YPKP 1965/1966, LPKP, PAKORBA, Sekber 1965-Solo.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 8,782 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org