Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Obyektivitas Penyidikan PUSPOM ABRI Diragukan

Tgl terbit: Senin, 22 Februari 1999
Untitled Document

SIARAN PERS

NO. 7 / SP / KONTRAS / 99

TENTANG

OBYEKTIVITAS PENYIDIKAN PUSPOM ABRI DIRAGUKAN

Mencermati statement Puspom ABRI bahwa "Tragedi Semanggi" belum bisa diungkap sebagaimana diberitakan dalam berbagai Harian Media Massa, telah meninbulkan suatu prasangka yang tendensius negatif pada obyektivitas penyidkan institusi Puspom ABRI. Hal tersebut sangat beralasan manakala harapan adanya pengusutan yang tuntas oleh institusi Puspom ABRI dengan kemampuan profesialisme dan integritas yang tinggi, namum kenyataan sebaliknya yang justru diperoleh.

Langkah dan pola kerja Puspom ABRI berkesan sangat lamban, serta dipenuhi ketidakpastian, terlebih-lebih dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta, baik fakta-fakta yang diperolaeh dari hasil temuan, kesaksian, bukti-bukti lain maupun fakta-fakta tang diketahui umumdan tidak perlu diragukan/pun disangka lagi kebenarannya.

Kekeliruan di dalam memberikan suatu penilaian atas fakta-fakta tersebut, tentunya menghasilkan kesimpulan yang juga keliru, membingungkan bahkan menimbulkan keliruan akan obyektivitas serat kesungguhan Puspom ABRI di dalam mengungkapkan "Tragedi Semanggi". Sebagai indikator adanya keraguan tersebut dapat diklarifikasi berdasarkan statement Puspom ABRI itu sendiri, yang antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

  1. Mahasuswa tidak bersedia memberikan kesaksian.
  2. Setelah diadakan uji balistik belum ada peluru yang identik dengan senjata aparat itu, yakni jenis SS-1 dan M-16.
  3. Belum diketahui siapa pelaku penembakan baik ciri-ciri maupun tanda-tandanya.
  4. pernyataan Pangab tentang adanya peluru yang bukan standar ABRI.

Dan hal-hal tersebut di atas, kami Tim Divisi Legal KONTRAS mencoba memberikan analisa awal secara satu per satu ;

Terhadap point 1

Setalah kami cermati dan teliti berdasarkan keterangan para mahasiswa yang sekiranya akan dimintai kesaksian, ternyata Puspom ABRI telah mengesampingkan formalitas pemeriksaan dimana setiap orang yang akan diperiksa dan dimintai keterangan harus didasarkan surat pemanggilan yang sah dan jelas, baik mengenai hal apa dan sebagai apa dia diperiksa dan dimintai keterangan.

Tidak dipenuhinya formalitas tersebut telah menimbulkan keengganan atau keragu-raguan pihak yang diperlukan kesaksiannya untuk memenuhi panggilan tersebut.

Terhadap point 2 & 3

Statement Puspom ABRI tersebut merupakan proses yang tidak dapat dipisah-pisah dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga merupakan suatu proses runtut, karena Statement Puspom ABRI menimbulkan tanda tanya besar. Secara logika dan teoritis bagaimana mungkin Puspom ABRI dapat berkesimpulan mengenai siapa pelaku penembakan, ciri-ciri dan tanda-tandanya belum diketemukan, sementara setelah dilakukan uji balistik terhadap peluru-peluru yang berhasil disita diperoleh kesimpulan belum ada yang identik dengan senjata SS-1 dan M-16. menjadi pertanyaan bagi Puspom ABRI dari siapa/kesatuan mana senjata SS-1 dan M-16 tersebut diperoleh atau disita. Dan tentu sebelum uji balistik tersebut Puspom ABRI telah memiliki dugaan yang kuat, sehingga terhadap senjata tersebut perlu dan patut untuk disita atau diperiksa.

Terhadap point 4

Mengenai pernyataan Pangab mengenai adanya peluru yang bukan standar ABRI telah memberikan suatu dampak psikologis yang sangat jauh terutama bagi masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat korban Tragedi Semanggi, terlebih-lebih pernyataan semacam itu dapat diartikan sebagai bentuk intevensi yang berpotensi untuk menghambat mobilitas dan mengaburkan obyektivitas institusi Puspom ABRI yang telah bersusah payah dalam mengungkap Tragedi Semanggi.

Dengan demikian kesan adanya keragu-raguan inkonsistensi, cenderung kontradiktif obscure (kabur) terhadap obyektivitas dan kesungguhan Puspom ABRI dalam memberikan penilaian atas fakta-fakta di atas semakin kuat.

Rekomendasi

Bahwa Tim Divis Legal KONTRAS dengan ini menilai adanya statement Puspom ABRI bahwa Tragedi Semanggi belum bisa diungkap adalah suatu kesimpulan yang sangat prematur dan hasil kerja yang sangat minimal.

Sampai saat ini Tim Divisi Legal KONTRAS menilai tidak ada alasan bagi Puspom ABRI untuk dapat menyatakan penyidikan Tragedi Semanggi dihentikan pemeriksaan baik atas alasan demi hukummaupun alasan lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut Tim Divisi Legal KONTRAS dengan ini merekomendasikan kepada Puspom ABRI sebagai institusi berintegritas tinggi dan dapat dipercaya untuk tetap indepen dan konsisten di dalam mengemban amanat penderitaan masyarakat khususnya masyarakat korban Tragedi Semanggi, dengan tetap menjaga sikap profesional dan proporsional demi tegaknya hukum kebenaran dan keadilan bagi siapapun juga.

Jakarta, 22 Februari 1999

A/n Divis Legal

Firman Wijaya, S.H.                                                           Bambang Sugianto, S.H.  



Wilayah terkait:


Dilihat : 7,293 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org