Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
"REKONSILIASI TANPA KEADILAN HANYA OMONG BELAKA"

Tgl terbit: Selasa, 25 September 2007

“REKONSILIASI TANPA KEADILAN HANYA  OMONG BELAKA”

Permintaan saksi Tomas A Goncalves ( mantan bupati ermere dan panglima partisan Apodeti)dalam dengar pendapat terbuka ke 5 CTF/KKP di Dili, yang meminta untuk melanjutkan temuan dalam KKP ke pengadilan HAM internasional (International Tribunal), harus di respon oleh KKP dalam bentuk rekomendasi yang akan dihasilkan komisi.

Permintaan ini terkait dengan adanya fakta–fakta yang dibeberkan oleh saksi tentang keterlibatan ABRI (RPKAD/Kostrad, Kopassus, SGI, Korem, Kodim)  dalam perekrutan dan pelatihan milisi, suplai senjata, dana dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur sejak 1974-1999. Selain itu adanya dugaan keterlibatan beberapa petinggi ABRI dan pemerintah. Beberapa orang tersebut antara lain Yunus Yosfiah yang terlibat peristiwa Balibo pada 1974 dan pelatihan Milisi. Hendropriono (saat itu masih menjabat sebagai Menteri Transmigrasi/1999) yang juga mendukung operasi milisi dengan menyediakan dana transmigrasi, serta Wakabia tahun 1999. Fakta-fakta dari kesaksian Tomas menunjukkan bagaimana kekerasan itu terjadi secara sistematis, meluas dan ditujukan langsung untuk menyerang kelompok sipil dan kelompok lain.  

Dalam prinsip hukum HAM internasional dikenal no save heaven principle ( tiada tempat yang aman/sorga bagi pelaku kejahatan) yang mendasari bahwa tidak boleh ada amnesti dalam bentuk apapun bagi pelaku kejahatan berat HAM. Sehingga permintaan untuk menindaklanjuti fakta–fakta kejahatan yang sistematis dan meluas tersebut, merupakan permintaan yang sesuai dengan Hukum HAM internasional. Selain itu juga merupakan Implementasi dari konstitusi kedua negara baik RI-RDTL, yang sama – sama menjunjung tinggi prinsip hukum, bahwa setiap kejahatan harus ada penghukuman.

Apalagi secara tegas dalam laporan CoE (Commision of Expert) yang dibentuk oleh Sekjend PBB untuk menilai pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta, berkesimpulan bahwa pengadilan HAM tersebut tidak kredibel dan direkomendasikan untuk membikin pengadilan HAM ulang.  Oleh karenanya, kami merekomendasikan bagi kedua pemerintahan pendukung KKP agar mulai menyiapkan laporan investigasi dan melengkapi Investigasi yang ada guna menyusun dakwaan bagi pengadilan baru untuk pelanggaran berat HAM di Timor Leste.

Dili, 25 September 2007
ICTJ-Timor Leste, HRWG, Forum Asia, Kontras, Perkumpulan HAK, Fokupers, Front Mahasiswa, Sec. Forum NGO, ESPADA, Lao Hamutuk, Luta Hamutuk



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,175 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org