Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KOMITMEN PEMERINTAH ATAS KASUS ORANG HILANG

Tgl terbit: Jumat, 31 Agustus 2007

KOMITMEN PEMERINTAH ATAS KASUS ORANG HILANG

KontraS, HRWG, IKOHI dan Keluarga Korban untuk mempertanyakan janji pemerintah untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi anti penghilangan orang secara paksa. Hal ini kami sampaikan dalam momentum hari internasional penghilangan orang secara paksa yang diselenggarakan pada setiap tanggal 30 Agustus 2007 di seluruh dunia.

Pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada tanggal 29 Mei 2007. Pada pertemuan tersebut disampaikan oleh pihak Departemen Luar Negeri bahwa Deplu tetap concern dengan penandatangan dan ratifikasi Konvensi, tetapi karena penggantian Menteri, maka perlu dilakukan approach dan sosialisasi kembali pentingnya  Konvensi.

Komitmen pemerintah terhadap Konvensi ini menjadi penting, mengingat Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Hukum dan HAM dalam pidatonya tanggal 12 Maret 2007 dalam sidang Dewan HAM PBB menyampaikan dukungannya terhadap Konvensi tersebut. Kemudian pasca disahkannya Konvensi, pertemuan KontraS, IKOHI dan organisasi lainnya dengan pihak Departemen Luar Negeri pada tanggal 20 Maret 2007, telah disampaikan adanya niat baik dan komitmen pemerintah untuk menandatangani Konvensi tentang Perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa. Pada kesempatan tersebut disampaikan rencana pemerintah untuk menandatangai Konvensi tersebut pada sekitar awal April 2007. Termasuk juga pada diskusi publik bertema “Menuju Ratifkasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai Kejahatan Berkelanjutan” pada 8 Mei 2007 yang dihadiri oleh KontraS, Departemen Luar Negeri dan DPR RI untuk membahas lebih dalam tentang Konvensi, juga telah disampaikan komitmen untuk menanda tangani dan meratifikasi Konvensi tersebut.

Namun, hingga saat ini, belum juga diketahui langkah selanjutnya atas komitmen Pemerintah Indonesia. Untuk itu kami, dalam rangka momentum "International  of the Disappeared", dengan tema “A Week to Remember”, bermaksud mempertanyakan kembali perkembangan rencana penandatanganan dan ratifikasi Konvensi perlindungan terhadap setiap orang dari tindakan penghilangan secara paksa.

Selain itu, pada pertemuan hari ini pula kami juga mengklarifikasi hasil dari pihak Departemen Luar Negeri yang mencoba menyurati Mahkamah Militer untuk menanyakan proses hukum terhadap tim Mawar yang sebenarnya untuk menjawab ketiadaan bukti formal dari institusi negara tentang proses persidangan tim mawar

Jakarta, 31 Agustus 2007
HRWG, KontraS, IKOHI  dan  Keluarga Korban Penghilangan Orang Secara Paksa



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,256 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org