Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumut

Tgl terbit: Rabu, 13 April 2005

Siaran Pers

Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumut

Perkembangan terkini dalam upaya pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu telah sampai pada saat dimana Negara secara terang-terangan memaksakan kehendaknya untuk tetap memberlakukan UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Bahkan dalam perkembangan terakhir pemerintahan SBY telah menunjuk Tim Seleksi untuk memilih calon-calon yang akan duduk selaku Komisioner. Sikap ini seperti mengesampingkan fakta begitu banyaknya korban yang menolak UU KKR itu sendiri, khususnya korban di daerah-daerah.

Penolakan ini terutama berlandaskan pada kenyataan bahwa UU KKR itu sendiri penuh cacat. Cacat ini sudah terjadi semenjak dari proses penyusunan RUU-nya yang tidak melibatkan konsultasi public/partisipasi aktif masyarakat secara luas, khususnya masyarakat korban. Dan UU KKR ini kami nilai lebih memberikan jaminan perlindungan atau impunity kepada Pelaku dari pada upaya pemenuhan hak-hak korban menyangkut keadilan, informasi dan jaminan tidak terulangnya kembali kejahatan itu. Posisi korban dan Pelaku yang tidak setara dalam proses KKR kelak juga merupakan suatu masalah yang seharusnya diselesaikan lehih dahulu oleh Komisi ini. Hal ini mensyaratkan pemberian rehabilitasi menjadi suatu hal penting untuk diberikan dahulu kepada korban.

Singkat kata, jelaslah, segala upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, selama masih berada dibawah naungan UU KKR No. 27 tahun 2004 niscaya tidak akan sanggup mengemban misi utamanya yakni : melakukan pengungkapan kebenaran yang sejati !

Pada saat ini korban serta keluarga korban peristiwa '65 yang tergabung dalam Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumatera Utara, telah datang ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan beberapa lembaga Negara untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan bagi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat peristiwa 1965.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumatera Utara mendesak Presiden SBY untuk :

  1. Adili Soeharto selaku pihak yang sangat bertanggungjawab atas pembantaian jutaan rakyat Indonesia tahun 1965-1968.
  2. Memberikan rehabilitasi umum kepada seluruh korban pelanggaran berat HAM masa lalu.
  3. Cabut UU KKR yang cacat, yang tidak akan mungkin sanggup mengemban tugas penyelidikan efektif atas Pelaku pembantaian massal jutaan rakyat Indonesia tahun 1965-1968 maupun kejahatan HAM berat lainnya.
  4. pemerintah menghentikan proses Tim Seleksi anggota KKR yang tengah berlangsung saat ini; mencabut UU No. 27 tahun 2004 dan menggantikannya dengan UU baru yang sungguh-sungguh berpihak pada kepentingan korban.

Jakarta, 13 April 2005

Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumut - BAKUMSU - PBHI - KontraS - PEC - JKLPK



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,793 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org