Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 26 Juni 2007

Tgl terbit: Minggu, 24 Juni 2007

Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan
26 Juni 2007

Jaringan Anti Penyiksaan di Indonesia mendesak aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian yang serius terhadap tindakan penyiksaan kepada masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus untuk menghentikan praktek penyiksaan dan membuat aturan-aturan yang dapat membawa pelaku penyiksaan ke pengadilan.

Sampai saat ini metode penyiksaan masih diberlakukan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Bahkan, semakin marak dan dipertontonkan secara gamblang praktek-praktek penyiksaan, baik secara fisik atau psikis untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka maupun para kriminal. Sementara itu tidak ada proses hukum tegas yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melakukan penyiksaan dan tindakan tak manusiawi lainnya.

Konvensi Menentang Penyiksaan yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 tahun 1998 menyebutkan :
“tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan dan hukuman lain yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.”

Sementara Amandemen Ke-2 UUD 1945 menegaskan :
Pasal 28 G : Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia.

Pasal 28I : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights).

Namun aturan-aturan yang ada tak cukup jika tidak diiringi political will yang penuh dari pemerintah dan DPR untuk menghentikan praktek penyiksaan, termasuk berani membawa pelaku penyiksaan ke dalam peradilan pidana umum. Penerapan pidana penyiksaan dalam amandemen Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mutlak untuk segera dilakukan. Sementara UU Perlindungan Saksi dan Korban harus diterapkan secara efektif untuk mengeliminir penerapan tindakan penyiksaan.

Bertepatan dengan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan ini, kami mengajak masyarakat untuk berani melawan tindakan penyiksaan serta mendukung upaya berbagai pihak untuk membantu mewujudkan Indonesia Tanpa Penyiksaan.

Secara khusus, Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia mendesak :

1. Aparat Kepolisian, Militer, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan untuk tidak melakukan tindakan penyiksaan dalam tugasnya, termasuk kepada orang-orang yang diduga bersalah atau kriminal.
2. Pemerintah dan DPR untuk membuat peraturan-peraturan yang dapat mengimplementasikan pelaksanaan Konvensi Anti Penyiksaan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mencabut peraturan perundangan yang berpotensi dilakukannya tindak penyiksaan oleh aparat penegak hukum.
3. Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksaaan Konvensi Anti Penyiksaan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat.
4. Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atas kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, militer dan LP.

Jakarta, 24 Juni 2007

JAPI
(Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia)
Yappika, ICMC, Kontras, Ikohi, SBMI, HRWG, YLBHI, LBH Jakarta, PBHI
Jakarta, PRP, KASBI, Imparsial, SDI, Arus Pelangi, PEC, Demos, Walhi,
Ciliwung Merdeka, Kasum, VHR, AHRC


Lampiran: Pernyataan Sikap AHRC sehubungan dengan hari internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan, 2007.
  Selebaran Peringatan Hari Dukungan International untuk Korban Penyiksaan 26 Juni 2007

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,453 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org