Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
"Komisioner yang layak bagi KOMNAS HAM masa depan"

Tgl terbit: Sabtu, 02 Juni 2007

“Komisioner yang layak bagi KOMNAS HAM masa depan”
Menyongsong Proses Uji kelayakan calon anggota komisioner di DPR

Situasi politik telah pula berganti selama 3 periode KOMNAS HAM .Dalam situasi yang berubah ini Komnas HAM dituntut untuk mengambil peran-peran yang strategis dengan mengembangkan efektifitas penyelidikan pro-yustisia, penerapan kekuatan sub-poena, dan kemitraan strategis dengan lembaga penegak hukum lain. Kemampuan menjalankan peran-peran strategis ini, tentu  akan menjadi modal besar bagi Komnas HAM dalam bekerja.  Pada gilirannya nanti akan memperkuat independensi Komnas itu sendiri.

Ada tiga faktor yang menuntut kemampuan strategis itu. Pertama, telah berkembangnya secara signifikan norma-norma HAM dalam hukum positif nasional dan telah pula diratifikasikasinya instrumen induk HAM yaitu Kovenan Internasional Hak SIPOL dan EKOSOB oleh Indonesia di tahun 2006. Lebih dari itu, norma HAM telah pula menjadi ketentuan pokok dalam Konstitusi Indonesia. Komnas HAM telah ditempatkan sebagai ujung tombak oleh UU dan masyarakat.

Kedua, berubahnya format politik nasional dari sentralis menjadi desentralis. Dalam format politik yang terdesentralisasi, instansi di daerah memainkan peran penting dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya hak dalam klasifikasi EKOSOB.  Untuk menjawab tantangan ini para Anggota Komnas HAM dituntut harus mampu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi di daerah. Pengalaman dalam 5 tahun ini menunjukan, para Anggota Komnas HAM belum menjalin komunikasi dengan pemerintah-pemerintah di daerah secara maksimal.

Ketiga,  dianutnya sistem multi partai dalam politik nasional. Dalam sistem multi partai, rekrutmen para elit nasional dan lokal baik di jajaran eksekutif mau pun legislative didominasi oleh partai politik.  Konsekwensinya aktor-aktor dari partai politik menjadi dominan dalam menentukan kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Dengan sendirinya berubahnya komfigurasi elit di tingkat nasional atau daerah yang sejalan dengan naik turunya dukungan dan kesolitan partai politik akan mempengaruhi konsisi perlindungan dan pemenuhan HAM. Seiring dengan dominannya peran partai politik di masa datang, maka para Anggota Komnas HAM dituntut pula mampu berkomunikasi dengan para elit partai politik dalam menjabarkan dan mengimplementasikan seluruh mandat dan kewenangannya.

Perpaduan ketiga faktor di atas dalam 5 tahun ke depan akan kian mendinamiskan situasi sosial politik nasional dan regional. Menjawab tantangan ini maka Komposisi dan kwalitas calon komisioner adalah modal awal yang penting.

Berkaitan dengan komposisi tersebut, Komisi III DPR juga harus berani mengkoreksi jumlah anggota Komnas HAM. Koreksi itu diperlukan untuk mengefektifkan kerja-kerja Komnas HAM ke depan. UU No.39 menentukan jumlah anggota Komnas HAM dapat berjumlah 35 orang, namun prakteknya jumlah itu tidak sepenuhnya dijalankan. Jumlah anggota yang banyak akan membuat Komnas HAM lamban, karena masing-masing anggota bersikap seakan-akan Komnas HAM adalah lembaga legislatif yang harus bersidang Pleno dengan hak suara layaknya anggota parlemen.

Berkaitan dengan kwalitas perhatian khusus diberikan pada aspek pemahaman dan penglaman dalam bidang HAM.

Oleh karena itu, maka penilaian kompetensi dan integritas Calon Anggota Komnas HAM juga harus didasarkan pada kelima fungsi dan tugas pokok Komnas HAM tersebut yang mengacu pada prinsip international tentang sebuah komisi HAM nasional yang tercantum di dokumen “Paris Principle”. Proses pemilihan anggota komisioner yang saat ini menjadi beban DPR, khususnya komisi III, adalah bagian dari konsep “Total diplomasi”  yaitu wujud dari Tangung jawab nasional dan internasional terhadap perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Komunitas internasional, baik pada tingkat regional ASEAN dan Asia-Pasific, maupun pada tingkat PBB mempunyai harapan besar bagi terbangunnya sebuah sebuah komisi nasional HAM yang dapat dijadikan panutan di tingkat regional dan Internasional.

 

Jakarta 2 juni 2007

Dihadiri Oleh:  
Asmara Nababan   : Demos
Agung Putri : Elsam
Ade ria Sitompul :
Usman Hamid : Kontras
Rafendi Jamin : HRWG


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,529 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org