Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SUTIYOSO TIDAK BISA MENUNTUT IMUNITAS DARI NEGARA

Tgl terbit: Rabu, 30 Mei 2007

SUTIYOSO TIDAK BISA MENUNTUT IMUNITAS DARI NEGARA

Indonesia Harus kooperatif dakam Proses Pengadilan HAM di NSW, Australia.

Pemerintah dan semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang digelar di NSW Australia untuk pengadilan kasus pembunuhan jurnalis Australia di Balibo, Timor Leste pada tahun 1975 yang diduga melibatkan beberapa anggota Kopassus (dulu Kopashanda). Ini adalah sebuah proses pencarian keadilan oleh keluarga korban sejak lebih dari 30 tahun yang lalu.

Pemerintah semestinya mengambil langkah kooperatif dan menjamin kesediaan dan kerjasama siapapun untuk mengikuti proses pengadilan.

Tak ada alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk menggunakan pendekatan diplomatik dan menuntut jaminan Immunity atas seorang warga negara yang diminta menjadi saksi peristiwa kejahatan internasional. Hal ini terkait dengan beberapa alasan mendasar.

Pertama, di dalam pembukaan UUD 45 secara tegas Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang berperan aktif dalam usaha perdamaian dunia.  Dalam konteks ini, salah satu usaha perdamaian tersebut adalah melaksanakan semua instrumen hukum internasional dan hukum HAM internasional serta memerangi semua tindak kejahatan HAM berat yang terjadi di muka bumi.

Kedua, sebagai anggota Dewan HAM, sebagai bagian dari komunitas Internasional yang tunduk dan terikat dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional Indonesia wajib menunjukan implementasi berbagai prinsip hukum HAM internasional dalam kasus tersebut.

Sikap yang ditunjukkan dengan memberi proteksi berlebihan terhadap Sutiyoso maupun Yunus Yosfiah atau para tertuduh lain, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip no save heaven yang menentang impunitas terhadap kejahatan berat internasional.

Ketiga, pemberian jaminan immunity terhadap siapapun yang terlibat kejahatan itu menyalahi prinsip internasional. Immunity memang masih diakui hukum internasional namun dibatasi terhadap Kepala Negara yang masih menjalankan fungsi pemerintahan.

Perkembangan ini sesuai dengan kemajuan Hukum HAM internasional. Apalagi dalam konteks kejahatan yang dianggap sebagai Gross Violation for Human rights, seperti penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan-kejahatan seperti ini yang dilakukan oleh siapa saja pasti akan di hukum. Jika pelakunya masih menjadi Kepala Negara maka setelah masa jabatannya berakhir dia akan tetap di adili dan ini menjadi kewajiban seluruh Negara di dunia. Hal ini juga dipertegas dalam doktrin hukum internasional dengan istilah “Hostis Humanis Generis”, musuh seluruh umat manusia.

Dalam konteks ini, siapapun yang diduga terlibat, tidak berhak mendapatkan Immunity.

Dan sebagai Negara yang memiliki konstitusi yang berisi pernyataan keikutsertaannya dalam perdamian dunia seharusnya langkah yang diambil dalam
kasus Let Jend (purn ) Sutyoso cukup  dengan memberikan bantuan hukumdengan menyediakan Pengacara untuk Sutyoso mapun para pelaku yang lain.
Hal ini merupakan kewajiban Pemerintah sesuai UU Hubungan Luar negeri yang mentakan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus dilindungi.

Dengan latar belakang alasan diatas HRWG, Indonesia’s NGO Colition For International Human Rights Advocacy dan KontraS menyatakan sikap
Sebagai berikut.

1.    Mendesak pemerintah Indonesia cq. Deplu  untuk berhati-hati dalam melakukan langkah diplomatic. Jangan sampai mengarah pada pemberian imunitas bagi warga Negara atau pejabat Negara dalam proses peradilan di Australia dan di manapun.

2.    Mendesak Pemerintah Indonesia cq Deplu untuk menghentikan pendekatan politik dan menghormati penyelesaian hukum di australia serta menyatakan kesediaan untuk bekerja sama. Soal Sutiyoso, bisa saja Pemerintah membentuk tim bantuan hukum.

3.    Mengingatkan Pemerintah, DPR serta semua pihak untuk bersikap menghormati proses pengadilan dan penegakan HAM universal dan tidak membesarkan masalah tersebut menjadi masalah Bilateral kedua Negara. Jika hal ini dilakukan maka Indonesia akan tercatat sebagai Negara yang mengintervensi proses hukum dan kedaulatan hukum di negara lain. Jangan korbankan kepentingan Negara atas nama kepentingan sekelompok Individu.

Jakarta , 30 Mei 2007

Rafendy Djamin   (HRWG)
081311442159

Usman Hamid (Koordinaor Kontras)
081181249



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,014 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org