Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mengambil Pelajaran dari Insiden Sutiyoso di Australia untuk Menentang Impunity di Indonesia

Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007

Mengambil Pelajaran dari Insiden Sutiyoso di Australia untuk
Menentang Impunity di Indonesia

Insiden Let Jend (purn )  Sutyoso di Australia terkait gelar perkara kasus Balibo 1975 Timor Leste menjadi  bukti satu tahap kemenangan korban pelanggaran Berat HAM  untuk menentang impuinity dan memastikan adanya proses keadilan.  

Prinsip Internasional Hukum HAM menyatakan bahwa kejahatan berat HAM harus diadili dan setiap negara wajib mengambil langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini juga dipertegas Resolusi PBB  3074 yang disetujui pada  3 Des 1973 oleh  Majelis Umum PBB, tentang “Principles of international cooperation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons quilty of war crimes and crimes against humanity”.

Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Kepolisian Australia untuk kepentingan proses pengadilan Kasus Balibo merupakan implementasi dari berbagai prinsip hukum HAM internasional dan resolusi PBB  di atas. Dan seharusnya pemerintah Indonesia yang menjadi bagian dari anggota PBB dan komunitas internasional juga mengambil langkah efektif untuk menjamin terselenggaranya proses pengadilan tersebut, bukan menjadikan proses hukum ini menjadi masalah politik.

Kasus  Let Jend (purn ) Sutyoso ini hanya bagian kecil dari kasus lain yang telah menunggu lama di beberapa negara yang menjunjung tinggi HAM dan memiliki sistem Pengadilan yang Independen. Tercatat untuk kasus Timor Leste saja beberapa Jenderal yang bertanggung jawab atas Pelanggaran Berat HAM, seperti jenderal (purn) Wiranto.  

Belajar dari kasus Let Jend (purn ) Sutyoso di atas, seharusnya pemerintah Indonesia kedepan memastikan bahwa tidak ada lagi impuinity terutama bagi pelaku pelanggaran Berat HAM. Sehingga untuk memastikan efektifitas penghapusan impuinity ini pemerintah dapat mengambil langkah konkret, misalkan saja untuk kasus Timor Leste, menghentikan dan membubarkan KKP / CTF ( komisi kebenaran dan persahabatan ).  
Berangkat dari pemaparan di atas kami menyatakan:

1.
Mendesak pemerintah Indonesia untuk membubarkan KKP yang sudah terbukti bagian dari mekanisme impuinity.
2.
Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghormati proses pengadilan kasus Balibo dan mengambil langkah untuk kooperatif sebagai bentuk kewajiban Indonesia berdasarkan prinsip hukum HAM internasional dan berbagai resolusi PBB.
3.
Meminta kepada publik luas untuk memahami mekanisme pengadilan yang berdasarkan prinsip hukum HAM internasional yang dapat mengadili siapa saja pelaku pelanggran berat HAM.

 

Jakarta 31 Mei 2007


HRWG

Kontras
Imparsial
Elsam
SHMI
JKB
PEC
Solidamor



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,220 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org