Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
TINDAK LANJUT KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997/1998

Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2007

TINDAK LANJUT KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997/1998

KontraS bersama dengan Keluarga Korban mempertanyakan komitmen Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998. Seperti di ketahui bersama, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan untuk kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998 pada November 2006. Dalam laporan Komnas HAM telah ditemukan bukti-bukti awal telah terjadi pelanggaran berat HAM pada kasus tersebut. Lebih lanjut, rekomendasi Komnas HAM meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Bila ditelaah lebih dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998, maka terdapat beberapa penekanan terpenting pada adanya perbedaan kelompok korban yaitu kelompok korban yang telah kembali dan kelompok korban yang belum diketahui nasib dan keberadaannya. Terhadap 13 orang korban yang hingga sekarang belum kembali harus dipandang berbeda dengan para korban yang telah kembali. Status para korban yang belum kembali adalah bahwa "mereka masih hilang hingga sekarang, belum diketahui dimana nasib dan keberadaannya ".

Dalam kondisi seperti ini, statue of limitation (Batas Kadaluarsa) tidak berlaku, mengingat nasib dan keberadaan korban belum diketahui. Sehingga terhadap 13 orang korban tersebut, status kasusnya masih berlangsung hingga sekarang atau biasa disebut sebagai kejahatan berkelanjutan (continuing crime). Sebuah analisis instrumen intemasional tentang “Orang Hilang”, Nunca Mas, dalam Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997 dalam Amsterdam Law Clinic menyebutkan bahwa: " Praktek penghilangan orang secara paksa khususnya bagi beberapa korban yang belum kembali, dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya sejak kasus penghilangan paksa tersebut berhenti, maka kondisi seperti itu, menyebabkan kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu (statue of limitation) mengingat tidak diketahuinya penahanan, keberadaan dan nasib para korban. Karena hal ini merupakan bagian yang cukup penting dari kejahatan itu sendiri. "

Begitu pun penjelasan dalam Deklarasi perlindungan terhadap penghilangan orang secara paksa - dimana Indonesia juga terikat secara moral sebagai anggota PBB dan sebagai anggota dewan HAM PBB-untuk melakukan penyelidikan sepanjang nasib korban penghilangan orang secara paksa belum diklarifikasi.

Oleh karenanya pendapat Jaksa Agung yang baru terpilih, Hendarman Supandji, yang akan menyelesaikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Mei 1998 dan Penculikan & Penghilangan aktivis 1997-1998, dalam kerangka pidana biasa, merupakan pencederaan perjuangan keluarga korban-yang telah berjuang sekian lama mencari keadilan dan kebenaran. Selain itu, Penyelesaian dengan pidana biasa tidak akan berbeda jauh kualitas penghukumannya dengan proses pengadilan Tim Mawar melalui mahkamah militer (tinggi), yang gagal membongkar kebijakan, rantai komando kejahatan penghilangan orang serta gagal mengungkap ke 13 orang yang masih tidak diketahui nasib dan keberadaannya. Kami hanya mengingatkan bahwa kegagalan aparat hukum menuntaskan kasus Pelanggaran Berat HAM, seperti Penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, hanya akan membiarkan para pelaku bebas dan menduduki jabatan publik. Bahkan, saat ini pelaku tersebut telah menempati jabatan yang cukup strategis.

Dalam momentum “International Week ofthe Disappeared” kami mempertanyakan sikap dan tanggung jawab Jaksa Agung terhadap pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia. Terlebih-lebih, kasus Penghilangan orang secara paksa 1997-1998, telah selesai diselidik oleh Komnas HAM. Sekali lagi kami mendesak Jaksa Agung untuk tidak menggunakan kerangka pidana biasa dalam menyelesaikan kasus TSS, Mei dan Penculikan & Penghilangan orang secara paksa 1997-1998.

Jakarta, 31 Mei 2007

KontraS, IKohi serta keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,167 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org