Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Jaksa Agung dan DPR Menyelesaikan Kasus-kasus Pelanggaran HAM yang terhambat di tingkat Pen

Tgl terbit: Senin, 07 Februari 2005
Untitled Document

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

Mendesak Jaksa Agung dan DPR Menyelesaikan Kasus-kasus

Pelanggaran HAM yang terhambat di tingkat Penyidikan

Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II, korban Mei 1998, KontraS dan Tim Penyelesaian Kasus Trisakti mendesak Jaksa Agung dan DPR untuk menyelesaikan seluruh proses lempar tanggung jawab dalam upaya penyelsaian kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Seperti diketahui, lempar tanggung jawab antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan DPR jusru menimbulkan kebekuan politik, sehingga penyelesaian kasus ini terhambat hampir 4 tahun lamanya.

Pada pertemuan Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I dan II, korban Mei 1998, KontraS dan Tim Penyelesaian Kasus Trisakti dengan Jaksa Agung RI, Abdurrahman Saleh pada 29 Desembaer 2004, Jaksa Agung menyatakan memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Adapun terhambatnya kasus-kasus ini adalah karena tidak ada kesepakatan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam pemenuhan persyaratan formil dan matrel. sementara, khusus untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II, hambatan utamanya terletak pada rekomendasi DPR atas tiadanya pelanggaran berat HAM dalam kasus ini. Jaksa Agung juga berjanji akan menindaklanjuti perkara Mei 1998 dan Trisakti, Semanggi I dan II, sepanjanng ada usulan dari DPR mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.

Dalam perkembangan terahir, pada pertemuan Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I dan II, korban Mei 1998, KontraS dan Tim Penyelesaian Kasus Trisakti dengan Komisi III DPR RI, pada 25 januari 2005, anggota Komisi III menyatakan bahwa tidak semestinya Jaksa Agung tidak segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Rekomendasi DPR pada 2001 lalu bukanlah produk hukum, sehingga proses hukum dapat segera dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya proses penyidikan dapat segera dilakukan segera setelah diserahkannya berkas dari Komnas HAM.

Tampaknya, perdebatan yang terjadi terus berlangsung tanpa jalan keluar yang pasti. Padahal, lembaga-lembaga negara yang berwenang menangani hal ini semestinya bisa berkomunikasi berkoordinasi dan bekerja untuk mendorong penegakkan hukum dan keadilan bagi korban, yang juga warga negaranya sendiri. Perdebatan hukum yang terjadi, semestinya tidak melupakan tujuan mulia dari adanya "hukum" itu sendiri. Dengan kata lain, jangan sampai benar-benar terjadi lempar tanggungjawab yang malah menimbulkan kebekuan politik atas penyelesaian hukum.

Maka dalam Rapat Kerja DPR dan Jaksa Agung, Kami mendesak agar kedua belah pihak segera merealisasikan janji-janjinya untuk menyelesaikan kasus ini. termasuk menyelesaikan semua permasalahan hukum yang berkembang agar segera terbuka kebenaran, keadilan dan pemenuhan hak-hak bagi korban yang telah menderita hampir 7 tahun lamanya

Jakarta, 7 Februari 2005

Korban dan keluarga korban Mei 1998,
Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II,
Tim Penuntasan Kasus Trisakti (TPK 12 Mei),
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI),
Korban dan Keluarga korban Tanjung Priok,
Komisi untuk Orang Hilang dan korban Tindak Kekerasan.(KontraS)



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,549 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org