Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Kepada Presiden

Tgl terbit: Selasa, 19 April 2005
Untitled Document

Nomor : 103/SK-KontraS/IV/2005

Lamp : 1 (satu) berkas Kronologis Peristiwa

Perihal : Penghentian Acara Lokakarya untuk Kemanusiaan

Kepada Yang terhormat,

Presiden RI

Susilo Bambang Yudhoyono

Di

Jakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Salam sejahtera,

Melalui surat ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan nota protes atas upaya penghentian acara " Workshop Penanganan Trauma Konseling Paska Gempa dan Tsunami di Aceh " yang diselenggarakan KontraS bersama Asian Human Rights Commission (AHRC), 13 - 16 April 2005. Acara tersebut dihentikan oleh aparat Kepolisian Poltabes Medan, TNI dan Imigrasi Sumatera Utara.

Pertemuan dihadiri 20 peserta dari Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta, dan Solo serta 3 peserta dari AHRC serta seorang pekerja kemanusiaan di Aceh. Keempat peserta yang ditahan paspornya adalah Duency Rebecca Fey (Irlandia), Dr. Midra Rajan Kamta (India) dan Maryam Sitik (Srilanka) dan Setonga Mudalige (India), dengan alasan prosedural visa.

Sejak awal acara, yakni pada 13 April 2004, sejumlah aparat intel kepolisian dan TNI mendatangi lokasi kegiatan dan menanyakan izin kegiatan. Panitia menyampaikan bahwa mereka sudah memberikan pemberitahuan dan tidak merasa perlu mendapatkan izin karena acara tersebut bukan sebuah acara keramaian di tempat umum. Keesokan harinya, 14 April 2005, aparat kepolisian dan TNI datang kembali bersama petugas imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap peserta warga negara asing. Keinginan ini ditolak karena tanpa disertai surat tugas resmi. Mereka pun meninggalkan lokasi kegiatan. Namun, aparat militer, kepolisian dan imigrasi tersebut datang kembali dengan jumlah yang lebih besar, membawa surat tugas dan melakukan penahanan paspor peserta dari Asian Human Rights Commission. Selengkapnya terlampir kronologis peristiwa.

Tindakan aparat diatas telah mengakibatkan gagalnya penyelenggaraan dan pencapaian tujuan dari acara dimaksud. Padahal, kami telah merencanakan jauh hari sebelumnya. Acara ini memiliki arti penting bagi kami karena bertujuan untuk mengetahui lebih jauh dampak trauma yang dialami warga khususnya paska tsunami.

Apabila memang terdapat dugaan-dugaan adanya pelanggaran hukum oleh seseorang yang mengikuti acara tersebut, tindakan diatas sepatutnya ditempuh dengan cara-cara yang tidak melanggar hak dan kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat setiap orang yang dijamin konstitusi.

Kami sangat berharap agar Bapak Presiden memberi perhatian terhadap masalah ini dan mengambil tindakan seperlunya guna mencegah berulangnya peristiwa serupa. Apabila ini dibiarkan, tindakan ini dapat menodai perundingan yang tengah ditempuh Pemerintah.

Demikian hal ini disampaikan. Semoga dapat diterima dan dipertimbangkan dengan baik.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 19 April 2005

Wassalam,

Usman Hamid

Koordinator Badan Pekerja

Catatan, surat ini juga kami kirimkan ke :

  1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Komnas HAM



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,269 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org