Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SIDANG IPU Politik Luar Negeri Indonesia Terancam Sikap Sektarianisme Parlemen

Tgl terbit: Senin, 07 Mei 2007

SIDANG IPU

Politik Luar Negeri Indonesia Terancam

Sikap Sektarianisme Parlemen

Kami mengkhawatirkan sikap Politik Luar Negeri Indonesia yang selama ini bebas aktif dengan berbasis nilai-nilai HAM dan Demokrasi akan terancam oleh desakan kepentingan sektarian yang dimunculkan dalam pembahasan resolusi kerjasama internasional untuk memerangi terorisme dalam pertemuan IPU. Sebagaimana diketahui, bahwa DPR RI menyetujui usulan penarikan pasukan asing (Amerika Serikat) dari Irak.

Kekhawatiran ini mengingat bahwa DPR RI tidak memberikan alasan politik perihal dukungan terhadap usulan tersebut, yang mungkin saja erat terkait dengan kebijakan luar negeri untuk masalah Timur Tengah yang dipengaruhi semangat sektarianisme agama. Perubahan pendekatan yang bebas aktif dengan basis nilai HAM dan Demokrasi menjadi pendekatan Sektarianisme akan merugikan politik luar negeri Indonesia secara global.

Kerugian tersebut akan terlihat dari aspek-aspek: pertama, kecenderungan tidak objektifnya pendekatan sektarianisme. Kecenderungan ini akan mempengaruhi strategi dan capaian yang direncanakan. Dalam konteks politik luar negeri obyektifitas melihat masalah mutlak diperlukan, sehingga kepentingan Negara bisa dilindungi. Dalam konteks Irak, masalah sesungguhnya adalah pendudukan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan negara Amerika, baik dengan alasan terorisme dan terlebih pengusaan sumber-sumber minyak. Kedua. Pendekatan sektarianime menjadikan srtategi politik Indonesia tidak fleksibel. Strategi yang dipakai akan terkukung kepentingan-kepentingan yang tidak dapat diukur dan secara prinsipil tidak mencerminkan kepentingan nasional, baik sebagai negara maupun bangsa.

Bahwa memang tepat, pemerintah Indonesia dan parlemen aktif untuk merespon perkembangan Internasional, terutama berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian, HAM dan demokrasi dan respon aktif ini untuk semua masalah dan yang terjadi di semua kawasan.

Dalam Konteks Irak maupun Timur Tengah secara keseluruhan juga tepat jika Indonesia aktif merespon perkembangan masalah tersebut. Dan tepat pula jika kebijakan Indonesia tegas terhadap semua bentuk pendudukan yang dilakukan oleh negara manapun terhadap negara lainnya, termasuk oleh Amerika Serikat.

Namun kami, HRWG ( Human Rights Working Group ) Indonesia’s NGO Colaition for International Human Rights Advocacy menolak jika pemerintah dan DPR mengedepankan pendekatan sektarianisme agama dalam kebijakan luar negeri, seperti yang selama ini diperlihatkan untuk merespon masalah Irak dan Palestina dan serta mendesak penghentian pendekatan tersebut, baik yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri maupun DPR.

Jakarta 3 Mei 2007

- Rafendi Djamin, 081311442159 (HRWG)

- Moufty Makarim, 081319109844 (KontraS)



Wilayah terkait:


Dilihat : 3,540 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org