Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Konvensi Anti Penghilangan Paksa dan Penuntasan Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktifis 1997/1998
English version
" data-count="none">Tweet

Tgl terbit: Jumat, 23 Maret 2007

English Version

Konvensi Anti Penghilangan Paksa
dan Penuntasan Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktifis 1997/1998

Kami memandang positif atas rencana pemerintah Indonesia yang ingin berupaya mencegah praktek penghilangan orang secara paksa di Indonesia dengan menandatangani serta meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Tindak Penghilangan Orang secara Paksa. Penandatanganan dan ratifikasi ini harus dilakukan secepatnya, agar kasus penghilangan paksa tidak terjadi lagi, dan juga agar kebuntuan penanganan kasus penghilangan paksa 1997/1998 yang saat ini hendak dipolitisir DPR bisa segera teratasi.

Seperti diketahui bersama, pemerintah Indonesia merancanakan menandatangani Konvensi tersebut saat Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin–sebagai perwakilan Pemerintah RI- menyampaikan pidatonya pada High Level Segment Dewan HAM PBB di Jenewa, 12 Maret 2007.

Kami mendesak agar rencana pemerintah Indonesia untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk memecahkan kebuntuan atas penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 yang masih membeku di tingkat Jaksa Agung.

Penandatanganan dan ratifikasi atas konvensi ini juga sejalan dengan upaya para keluarga korban untuk menuntut pemerintah Indonesia mengungkap keberadaan para korban yang hingga kini masih hilang melalui dukungan masyarakat internasional. Upaya ini dilakukan korban karena laporan hasil penyelidikan Komnas HAM menegaskan bahwa ke 13 korban tersebut masih hidup dengan tidak ditemukannya fakta-fakta keberadaan mereka. Atas nasib 13 korban tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dirarapkan segera melakukan langkah-langkah darurat dengan melakukan pencarian dan mengungkap kasus tersebut dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM beberapa waktu lalu. Namun, sampai hari ini, langkah-langkah tersebut sama sekali belum dilakukan oleh Presiden.

Dengan begitu menjadi relevan kiranya kami melakukan upaya internasional melalui UNWGEID (United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance) dengan prosedur “general allegation” serta “clarification of the fate and whereabouts of the disappeared person”.

Lebih lanjut kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk kesekian kalinya, mengundang UNWGEID datang ke Indonesia sebagai wujud kesediaan Indonesia untuk bekerjasama dengan lembaga PBB di bidang HAM.

Hormat kami,
Jakarta, 23 Maret 2007
KontraS, IKOHI, HRWG dan Anggota Keluarga Korban


LAMPIRAN: Surat Terbuka kepada Susilo Bambang Yudhoyono

Convention on the protection of all persons from enforced/involuntary disappearance and Indonesia 1997/1998 Disappeared case

We gladly applaud Indonesia government’s planning to prevent the practice of disappearance by signing and ratifying international convention on the protection of all persons from enforced/involuntary disappearance. Signature and ratification of such important convention shall be undertaken as soon as possible to prevent such cruel and inhuman practice occuring again in the next future as well as a new breakthrough toward the impasse of the 1997/1998 involuntary/enforce disappeared case which is now in Parliament and General Attorney’s office.

As many may have known, Indonesia government plans to sign the convention since Minister of Law and Human Rights, Hamid Awaluddin–as official representative of Indonesia government- delivered speech during High Level Segment of UN Human Rights Council in Geneve, 12 March 2007.

Indonesia government’s planning  to sign and ratify the convention shall be integrated with the effort to break the impasse toward the case of 1997/1998 disappearance.  The signature and reservation of the convention shall be in line with families of the disappeared’s struggle to demand Indonesia government resolve the case of their loved one. 1997/1998 disappeared case is now waiting for the international support to proceed to the following step.

National Human Rights Commision has reported that the 13 victims of disappeared are still alive since they don’t receive any clues regarding their death. For the fate of the 13 victims, we demand President Susilo Bambang Yudhoyono to take prompt and urgent action by commanding  General Attorney to follow up Commision’s report. We demand General Attorney to investigate and inquiry the case immediatelly, without delay. We deeply regret that up till now, General Attorney does not show any willingness to conduct their obligation to deal with the case.

Therefore it’s the supreme right of the families and us to use international mechanism, such as  general allegation and clarification of the fate and whereabouts of the disappeared person via UNWGEID (United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance)

We would like also to  reiterate our demand. Indonesia government shall invite UNWGEID to come to Indonesia. This initiative will show the commitment and concern of Indonesia government to cooperate with UN, particularly its human rights bodies. 

Jakarta, 23 March 2007
KontraS, IKOHI, HRWG and Families of Disappeared


Open Letter to Susilo Bambang Yudhoyono


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,572 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org