Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal
English Version
" data-count="none">Tweet



Tgl terbit: Kamis, 22 Maret 2007

English Version

KKP : Panggung untuk Pengingkaran Kebenaran Para Jenderal

"The United Nations condemns all violence and acts in support of violence in East Timor, calls for
immediete end, and demands that al/ that those responsible for such violence be brought to justice"
(Security Council Resolution, 1999).

Pemanggilan para petinggi ABRI (TNI/Polisi) dalam publik Hearing pada tanggal 26-30 maret mendatang, berpotensi kuat untuk menggeser fakta kejahatan yang terjadi dan memutar balikkan kenyataan dalam peristiwa pelanggran HAM berat tersebut. Oleh karenanya kami mendesak Komisioner KKP bersikap indepent dan bekerja secara serius untuk mengembangkan temuan- temuan dalam berbagai document pelanggran HAM yang telah ada.

Penggeseran fakta dan pemutar balikkan kenyataan tersebut bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab, terutama tanggung jawab komando dan menjadi bagian dari skenario amnesty yang telah dijanjikan dalam MOU. Indikasi penggeseran dan pemutar balikkan kejahatan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal.

Pertama, Sejak awal para petinggi ABRI menolak temuan bahwa kejahatan yang terjadi pada 1999 tersebut merupakan perintah langsung dari Jakarta. Kejahatan tersebut terjadi “hanya dinamika” lapangan dari para prajurit yang emosional pasca jajak pendapat. Walaupun berbagai fakta lapangan dan document yang didapat oleh berbagai tim penyelidik baik oleh Indonesia, Timor leste mapun yang lain menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dari Jakarta.

Kedua, skenario “kambing hitam” yang ditujukan kepada UNAMET. Setelah ditemukan berbagai fakta bahwa kejahatan tersebut merupakan perintah Jakarta dan posisi ABRI terdesak, para Petinggi ABRI dan pemerintah Indonesia mengembangkan keterlibatan UNAMET sebagai pemicu kejahatan yang terjadi. Skenario ini terus dikembangkan untuk menutupi rantai komando dalam kejahatan tersebut dan memecah beban tanggung jawab yang seharusnya dipertanggung jawabkan oleh para petinggi ABRI. .

Ketiga, anggota KKP tidak mempersiapkan diri secara memadai untuk membantah keterangan yang tidak benar yang disampaikan oleh pihak-pihak yang dipanggil, atau paling tidak membuat klarifikasi dari berbagai fakta yang terdapat diberbagai dokumen dan laporan Internasional soal kejahatan di Timor Leste. Sehingga public hearing hanya forum untuk membenarkan scenario bahwa yang terjadi adalah konflik horizontal antar kelompok timor leste, dan ABRI/Pemerintah tidak siap untuk menangani konflik yang luas itu.

Ketiga hal diatas akan ditonjolkan oleh Para Petinggi ABRI (TNI/Polisi) dalam publik hearing tgl 26-30 maret mendatang dan kemungkinan besar akan menjadi fokus oleh para komisioner Indonesia. Sehingga penggeseran dan pemutar balikkan fakta yang merupakan strategi politik yang dipakai oleh ABRI dan pemerintah Indonesia, menjadi kebenaran Formal yang diakui oleh KKP atau paling tidak dipaksakan oleh komisioner dari Indonesia untuk diakui oleh KKP .

Berangkat dari beberpa masalah diatas kami menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak komisioner KKP untuk bekerja secara Indepent dan Profesional sesuai dengan standart Internasional bagi pekerja HAM dan pencari Kebenaran. Hal ini sangat penting, mengingat kerja Komisioner KKP selama ini diliputi oleh kepentingan untuk melindungi para pelaku dan memang sejal awal disain para Komisioner KKP dalam MOU tidak indepent tapi mengabdi pada kepentingan Negara yang diwakilinya.
2. Mendesak KKP untuk menolak pernyataan dan kesaksian yang tidak berdasarkan fakta dan document serta integntas yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sangat penting dan mendasar sebab kerja KKP sesuai mandatnya adalah merumuskan kebenaran bukan mendokumentasikan kepentingan dan skenario politik untuk menutupi fakta kebenaran tersebut
3. Tetap mendesak kepada Kedua Presiden Indonesia -Timor leste untuk mengamandement MOU yang bertentangan dengan Hukum HAM Internasional,  agar kerja KKP memiliki kredibilitas Internasional dan fakta kebenarannya dapat ditindak lanjuti dalam mekanisme Hukum

"orang- orang yang bersalah harus bertanggung jawab dan korban pelanggaran HAM harus
memperoleh remedi yang efek1if rennasuk ganfi rugi.” komite HAM P881982

Hormat Kami,
Jakarta, 22 Maret 2007
KontraS-Elsam.Sotidamor-HRWG-PBHI-Imparsiar-PEC
ICTJ - YLBHI


“The United Nations condemns all violence and acts that  support of violence in East Timor, calls for their immediate end, and demands that all those responsible for such violence be brought to justice” (Security Council Resolution, 1999)

The request to invite Indonesian high ranking military officers* from 26 - 30 March 2007 to a second public hearing will have a strong potential of producing fabricating facts and altering findings of crimes against humanity committed in 1999. We urge all Commissioners to act independently and seriously when developing accumulated evidence of human rights abuses in both countries.

The fabrication of facts and alteration of findings are done to avoid accountability among Indonesian military officers - who were involved in the illegal occupation and who would take part in the proposed amnesty for those providing testimony, based on the Memorandum of Understanding (MoU)** – and are simply undermining the quest for justice.

An indication of fact fabrication and alteration of findings is analysed below:

Firstly, from the very beginning, Indonesian military officers were already rejecting the independent findings of crimes committed in 1999 as a result of a direct order from Jakarta. They continue to assert that the crimes committed were ‘merely a dynamic act’ of individual soldiers who were emotional after the result of a popular referendum was announced.

This rejection goes against many ground facts and documents from independent researchers from both countries which clearly show that Jakarta is responsible for the atrocities.

Secondly, the “black sheep” scenario refers to UNAMET***. Despite the findings that the crimes were ordered by Jakarta, a desperate position of Indonesian military officers is to turn the allegation towards UNAMET as the instigator of crimes. This failed tactic was expanded to cover up the atrocities the Indonesian military committed and waives their responsibility.

Thirdly, members of the Commission are not fully ready to oppose some statements given by defendants that are untrue and to check these against available findings in documents and international reports about the crimes against humanity in Timor Leste. It seems as if the public hearing is merely a forum to mislead the public - that the atrocity was a horizontal conflict between groups in Timor Leste, and that the Indonesian authorities were not ready to prevent the violence from spreading.

Based on these three indications, we are convinced that Indonesian military officers will potentially use in next week’s public hearings and will be prioritized by the Indonesian Commissioners. The fabrication of facts and alteration of statements by the Indonesian military and government officers as their political strategy will thus be accepted formally by the Commission or worse it will be used by Indonesian Commissioners to convince their Timor Leste counterparts that these claims are factual.

Based on all the above findings, we therefore:

1.
Demand all Commissioners to work independently and professionally based upon universal standards and criteria of being human rights workers and truth seekers. It is important to highlight this fact because there is the tendency by Commissioners to ignore the MoU signed and prioritized by the national interest that are represented instead.
2.
Demand that the Commission of Truth and Friendship reject any statements and testimonies that are contrary to the facts and documents, which have been well-proven in terms of integrity. This action is fundamentally important because the Commission’s mandate is seek the truth, not to document political scenarios and interests in order to cover up findings.
3.
Continue to demand that the presidents of Timor Leste and Indonesia consider amending the provisions of the MoU that contradicts with universal laws on human rights so that the Commission’s work will gain international credibility, and that the truth-seeking will be followed up with judicial mechanisms.

“individuals committing human rights violations must be responsible and victims of human rights violation shall recieve effective remedy, including compensation” - Committee for Human Rights, UN, 1982 

 

Jakarta – Bangkok, 22 March

KontraS-Elsam-Solidamor-HRWG-PBHI-Imparsial-PEC-ICTJ Indonesia-YLBHI-FORUM ASIA


* During Soeharto’s regime, military officers served under the ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) which consisted of the three military services - the army, navy, and air force, plus the police until it was separated in 2000. It is now known as TNI (Tentara Nasional Indonesia).
** Memorandum of Understanding (MoU) can be referred as Terms of Reference (ToR) - http://www.ctf-ri-tl.org/
*** UNAMET –United Nations Assistance Mission in East Timor was established by Security Council under resolution 1246 in 11 June 1999 and ended on 25 October 1999 serving


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,195 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org