Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998
English Version
" data-count="none">Tweet



Tgl terbit: Selasa, 13 Maret 2007

English Version

Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998

KontraS menyambut baik pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin–sebagai perwakilan Pemerintah RI- pada High Level Segment Dewan HAM PBB di Jenewa, 13 Maret 2007. Kami mendukung penuh pernyataan pemerintah yang berikhtiar untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam reformasi tata internasional (mekanisme PBB) yang baru.

Kami menilai pemerintah RI telah mengambil langkah yang cukup maju, melalui janji untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Selain itu, pemerintah juga menyatakan akan mengedepankan mekanisme Dewan HAM PBB dalam menghadapi persoalan aktual pelanggaran HAM yang serius, khususnya menyangkut masalah trafficking, pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan secara paksa, dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap mekanisme HAM PBB dengan mengundang beberapa Pelapor Khusus/Special Rapporteur PBB untuk memberikan input kepada institusi domestik.

Kami berharap pernyataan tersebut dapat menjadi langkah baru bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih terbengkalai hingga saat ini. Carut marut perdebatan Jaksa Agung, DPR dan Komnas HAM dalam kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998 harus segera diselesaikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung harus segera dijalankan. Komitmen untuk meratifikasi Konvensi Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Secara Paksa serta pelaksanaan Konvensi Hak Sipil dan Politik ini juga memandatkan tanggungjawab negara untuk segera menjelaskan keberadaaan korban yang masih hilang serta pemenuhan hak-hak yang efektif (effective remedy) bagi korban penghilangan paksa, termasuk kasus-kasus penghilangan paksa di Aceh dan Papua.

Di sisi lain, pemerintah juga harus segera memenuhi janji untuk mengundang Pelapor Khusus, khususnya untuk kasus Munir. Karena pada kenyataannya Pemerintah RI belum juga memenuhi permintaan dari Philip Alston, Pelapor Khusus PBB untuk isu extrajudicial, summary or arbitrary executions. Padahal Philip Alston bersedia memberikan asistensi kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir yang belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan berarti.

Kami kembali menegaskan bahwa janji politis kepada komunitas internasional semestinya disertai oleh langkah nyata pertanggungjawaban negara terhadap warganya sendiri. Hal ini akan mencerminkan sejauh mana komitmen pemerintah RI sebagai anggota Dewan HAM PBB akan mengedepankan pentingnya isu perlindungan dan promosi atas non-derogable rights (hak-hak asasi yang paling fundamental.

Jakarta, 13 Maret 2007
Badan Pekerja,

Indria Fernida A Papang Hidayat
Kepala Bidang Operasional Divisi Litbang

Lampiran: Statement Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin pada acara High Level Segment Dewan HAM PBB

Government’s Statement in UN Human Rigths Council Needs to be Followed up by Concrete Steps to Resolve Munir and 1997/1998 Disappearance Case

KontraS gladly regards statement delivered by Minister of Law and Human Rights of Indonesia, Hamid Awaluddin, as official representative of Indonesia government, during High Level Segment in UN Human Rights Council in Geneve, 13 March 2007. We fully support government who states that human rights is one of the important keyword in reform of international mechanism, ie. UN  system.

We view that Indonesia government has taken one step ahead concerning their promise to ratify Convention on Protection of All Persons from Enforced/Involuntary Disappearance. Beside that, Indonesia government stated that Indonesia will prioritize and implement UN Human Rights Council’s mechanism to solve the recent problem on serious human rights violations, particularly on trafficking, extra-judicial killing, torture, involuntary disappearance, and crime directing to women and children. Indonesia government also fully supports the new UN Human Rights Council’s mechanism by inviting UN Special Rapporteur to provide input to domestic institutions.

We expect that this statement sheds a light to resolution of human rights cases in Indonesia. Recently, General Attorney, Parliament and National Human Rights Commision are still in dispute over the case of 1997/1998 disappearance. Right now, the case should be followed up by General Attorney’s investigation and inquiry. Commitment to ratify Convention on Protection of All Persons from Enforced/Involuntary Disappearance and Covenant on Civil and Political Rights provides mandate for the state to clarify and explain the whereabouts and fate of the disappeared, also to fulfill effective remedy for the victims, including for involuntary disappearance cases occurred in Aceh and Papua.

In another matter, Indonesia government should fulfill their promise to invite Special Rapporteur on Munir case. Susilo Bambang Yudhoyono administration is not granting Philip Alston’s request to visit Indonesia. Philip Alston is UN special rapporteur for extrajudicial, summary or arbitrary executions. Whereas Philip Alston is willing to assist Indonesia law enforcer to investigate and resolve Munir case that now does not show any advancement on its probe. 

We want to emphasize that Indonesia’s promise to international community should be followed up by concrete action. Their commitment to the protection and upholding of human rights will indicate Indonesia’s commitment as member of UN Human Rights Council to promote and protect non-derogable rights.

Jakarta, 13 March 2007

Indria Fernida A Papang Hidayat
Head of Operational Department Research Division


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,226 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org