Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah harus audit bisnis TNI

Tgl terbit: Jumat, 15 April 2005
Untitled Document

Siaran pers bersama

Pemerintah harus audit bisnis TNI

Undang-undang Tentara Nasional Indonesia Pasal 76 ayat 1 menyatakan Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam ayat 2 pasal yang sama dikatakan tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden

Perkembangan dari upaya pemerintah mengambil alih bisnis TNI dapat dilihat pada pernyataan dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie yang menyatakan bisnis TNI tidak perlu dilakukan audit sebelum diserahkan kepada pemerintah. KontraS, ICW, Walhi dan Infid sertas CSIS menyayangkan sikap tersebut.

Pertama, penting bagi pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan audit secara transparan untuk memenuhi akuntabilitas publik atas bisnis TNI yang selama ini di jalankan. Audit ini sangat mendesak untuk melihat sejauh mana bisnis yang telah dilakukan oleh TNI memberi kontribusi positif kepada upaya kesejahteraan prajurit TNI yang selama ini dijelaskan pihak TNI. Atau sebaliknya, bisnis TNI Selama ini memberi sumbangan terhadap keterpurukan kondisi perekonomian Indonesia. Bila hal itu terjadi pertanggungjawab hukum atas pihak-pihak yang telah menyalahgunakan bisnis TNI ini haruslah dapat dituntut dimuka hukum.

Kedua, sejauh ini juga tidak ada klasifikasi yang jelas oleh pemerintah tentang apa saja yang dimaksud dengan bisnis militer. Penjelasan ini diperlukan untuk menegaskan komitmen TNI dan pemerintah dalam mengakhiri bisnis militer yang selama ini tampil dengan banyak bentuk seperti, yayasan, koperasi, perseroan terbatas, hingga bisnis-bisnis illegal lainnya yang kerap terjadi di daerah konflik.

Ketiga, pemerintah sampai saat ini juga belum menyusun secara jelas strategi pertahanan, postur militer dan kebutuhan anggaran untuk memenuhi semua itu. Bila hal ini telah dirampungkan baru kita dapat menentukan berapa besaran biaya yang harus ditanggung APBN untuk kepentingan militer. Kekurangan anggaran militer yang selama ini dikeluhkan oleh TNI harus bisa dijelaskan dengan rumusan yang lebih konkrit.

Oleh karenanya pemerintah harus segera melakukan audit dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi bentuk-bentuk bisnis milier. Kedepannya pemerintah harus menghapus semua bentuk bisnis militer tersebut dalam bentuk dan keterlibatan apapun. Pemerintah harus juga memperhitungkan kerugian-kerugian yang diakibatkan Bisnis Militer. Ketentuan tersebut juga harus memuat prinsip akuntabilitas, transparansi, environmental recovery serta kemanusiaan.

Jakarta, 15 April 2005

Usman Hamid †KontraS

Danang widoyoko †ICW

Muhammad Riddha Saleh †Walhi

Nawawi Baharudin †Infid

Philip Joserio Vermonte †CSIS

Alam †LPSHAM



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,357 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org