Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:Politik Hitam Penegakan HAM
English Version
" data-count="none">Tweet



Tgl terbit: Kamis, 08 Maret 2007

English Version

Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:
Politik Hitam Penegakan HAM

Keluarga korban pelanggaran HAM dan KontraS menyampaikan kekecewaan terhadap sikap DPR yang kembali mempolitisasi upaya penyelesaian kasus Penculikan dan  Penghilangan Paksa 97-98 dan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Pembentukan Pansus pada kasus penghilangan paksa dan penolakan BAMUS  mengagendakan Trisakti Semanggi I dan II pada sidang Paripurna 13 Maret ini merupakan bentuk politik hitam yang diperankan oleh DPR dalam memberikan impunitas.

Pada posisi ini DPR kembali menunjukkan keberpihakannya terhadap para pelaku, dibanding upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban serta keluarganya. Keputusan DPR ini merupakan sikap politik yang setali tiga uang dengan sikap pemerintah cq Jaksa Agung yang selama ini menolak untuk melakukan penyidikan. Sulit mengharapkan pemerintahan SBY menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Sikap ini memang bukanlah suatu yang aneh bila melihat konsfigurasi fraksi yang menolak penutasan pelanggaran HAM masa lalu ini merupakan partai-partai pendukung pemerintah. Jadi, fakta ini sesungguhnya menunjukan bahwa politik HAM parpol dan DPR sangat ditentukan oleh kepentingan untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan, bukan konstituen.

Kami memandang situasi ini merupakan labirin impunitas, sebuah ketidakjelasan atas ketiadaan proses penghukuman dari berbagai institusi negara yang semestinya berwenang. Ketidakjelasan ini menunjukkan negara, bahkan melalui insitusi perwakilan rakyatnya telah unwiliing and unable dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sungguh ironis, karena sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia harus membuktikan tercapainya penegakan dan pemenuhan HAM, khususnya menyelesaikan problem-problem pelanggaran HAM di masa lalu.

Kebuntuan di tingkat nasional ini tidak pernah akan menghentikan upaya korban dan keluarga korban untuk menuntut penuntasan dan keadilan atas segala tragadi kemanusiaan tersebut. Sikap politik nasional ini malah akan menjadi amunisi baru bagi korban dan keluarga korban meminta kepada institusi internasional untuk menekan pemerintah menyelesaikan atau mengambil alih kasus ini sebagai agenda HAM internasional.  

Kami akan melaporkan perkembangan kasus-kasus ini kepada Sidang Dewan HAM PBB yang akan bersidang pada 12 Maret-5 April mendatang. Laporan akan kami sampaikan pada Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance, Committee on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions dan Comittee Against Torture. Materi ini kami harapkan akan menjadi bagian dari evaluasi Special Rapporteur of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Manfred Nowak, yang akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada November 2007.

Kami juga akan memantau sikap pemerintah lewat pidato politik pemerintah dalam High Level Segment, 13 Maret 2007, khususnya sejauhmana sikap pemerintah dalam penyelesaian kasus masa lalu. Komitmen ini akan menjadi indikator bagi pelaksanaan janji pemerintah Indonesia, sehingga dapat dianggap layak dipilih lagi menjadi anggota Dewan HAM PBB, Mei 2007.

Jakarta, 8 Maret 2007
Korban dan Keluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Aktifis
1997-1998, Tragedi Mei 1998, Trisakti Semanggi I dan II
IKOHI-KontraS


Family of the victims and Kontras express disappointment over Parliament’s decision on 1997/1998 involuntary disappearance case, Trisakti, Semanggi I and II cases. Parliament has politicized the initiative to resolve the case. The establishment of Special Team on involuntary disappearance and BAMUS (Forum Body Meeting)’s rejection to discuss about Trisakti, Semanggi I and II cases on plenary session, 13 March 2007 indicated that Parliament play a mask to survive impunity.

At that moment, Parliament shows their partiality to perpetrator than to victims. Parliament does not have political will to provide justice to victims and their family. Parliament posits in the same shoes with government, ie. General Attorney who always refuses to undertake its own investigations, and further disregards investigations conducted by other groups such as National Human Right Commission. It’s very difficult to put hope on Susilo Bambang Yudhoyono administration to resolve human rights past abuse.

This decision is not wondering considered that most of the Parliament’s parties are composed of supporter of the recent government. This phenomenon indicates that human rights policy on political parties and Indonesian Parliament are determined by vested interest, particularly on how to keep their own power, not how to bring justice to their constituent.
This situation is like sending the message that Indonesia justice system is labyrinth of impunity. There is nobody held responsible for bringing criminals to justice-to prosecute the perpetrators. This action sent clear message to society that perpetrators of crimes can walk free and thereby encouraging future violations. It indicates also that Parliament who represents Indonesia people is unwilling and unable to resolve human right abuse. It’s very ironic because Indonesia is member of UN Human Right Council that shall prove their commitment and report on promotion and protection of human rights, particularly past human right abuses.

National impasse toward human rights case will never stop the struggle of victims and family to demand resolution and justice on the case of human right violation. This situation encourages victims and family to request international institution to put pressure to Indonesia government to resolve the case, or take over the case to international level.

We would like to inform you that we will use all international mechanism available, to campaign about our case. We will report the development of Trisakti, Semanggi I and Semanggi II killings to UN Human Rights Council that will have session on March 12-5 April 2007. We will also deliver report to Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance, Committee on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions and Committee against Torture. We also expect that our case will be included on evaluation by Special Rapporteur of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Manfred Nowak, who will conduct official visit on November 2007.

Beside that, we will monitor government’s commitment toward past human rights abuse via government’s official speech during High Level Segment, 13 March 2007.  This commitment will demonstrate their political will to fulfill their promise, as UN Human Rights Council in new election is now approaching, on May 2007.

Jakarta, 8 March 2007

Victims and Family of Disappeared 1997/1998, May 1998, Trisakti, Semanggi I and II
IKOHI-KontraS



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,264 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org