Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Komitmen Setengah Hati Pemerintah Untuk Reformasi TNI

Tgl terbit: Jumat, 15 April 2005
Untitled Document

Komitmen Setengah Hati

Pemerintah Untuk Reformasi TNI

Kami dari Solidaritas Korban Pelanggaran HAM mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat esselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. Pengisian jabatan starategis di Dephan yang meempromosikan TNI aktif bertentangan dengan nilai reformasi TNI. Apalagi tanpa dilakukan pensiunan dini atau pengunduran diri dari dinas kemiliteran TNi.

Pengangkatan ini sebagai sinyal politik kuatnya keninginan untuk mempertahnakan funsi kekaryaan TNI. Pengangkatan ini tidak dilakukan secara cermat (carefulness) sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengangkatan diatas menimbulkan kecurigaan publik bahwa pemerintah, khususnya Presiden dan Wakil Presiden yang terlibat langsung dalam Tim Penilaian Akhir (TPA) tidak tegas dalam penempatan pejabat secara professional dilingkungan. Pergantian pergantian pejabat esselon I dilingkungan Departemen Pertahanan ini juga tidak dapat dilepaskan dari rotasi TNI yang sebelumnya telah dilakukan. Pengangkatan TNI aktif dalam lingkungan departemen ini merupakan bagian skenario lama dipersiapkan oleh TNI lewat pasal 47 UU TNI tentang prajurit aktif dalam jabatan sipil.

Faktor penting yang seharusnya dipertimbangkan adalah kenyataan bahwa Syafrie Sjamsoedin diduga kuat bertanggungjawab atas peristiwa pelanggaran berat HAM dalam kasus penculikan aktifis 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti dan tempat-tempat lainnya, dan kerusuhan Mei 1998. kami menilai pemerintah jelas mengabaikan kenyataan ini, dan justru kian menjauhkan TNI dari akuntabilitas hukum.

Kami menilai pergantian pejabat strategis di lingkungan Dephan adalah akibat dari adanya “lubang” di UU TNI. Pengangkatan aparat TNI sebagai pegawai negeri sama saja mengangkat kembali polemik lama ketika UU No.34/2004 masih berupa draft yang dibahas DPR RI pada 2004.

Ketentuan UU TNI khususnya Pasal 47 tidak jelas mengatur tentang siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan TNI aktif duduk dijabatan sipil. Kepada siapa TNI aktif itu bertanggunjawab, kepada pejabat sipil dimana TNI aktif bekerja atau kepada panglima TNI?

Kondisi diatas adalah wujud dari ketidak konsitenan TNI untuk mereformasi diri ditengah arus demokrasi serta agena penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Jakarta, 14 April 2005

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM

FKKM 1998, Korban Tanjung Priok, Pagubyuban Mei, Korban TSS, Ikohi, KontraS, TRK, Korban 65, PEC, Front Nasional Mahasiswa Papua, MBI, Mathakin, INTI



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,599 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org