Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste
English Version
" data-count="none">Tweet



Tgl terbit: Kamis, 22 Februari 2007

English Version

CTF Mencoreng Citra Indonesia dan Timor Leste

Human Rights Working Groups (HRWG), KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, dan Yayasan HAK serta  Forum Asia, melihat bahwa Proses Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) terbukti menjadi instrumen impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Leste (1999). Dalam konteks ini ada beberapa alasan mendasar yang tidak menguntungkan posisi Indonesia dan Timor Leste dalam  mengaplikasi transitional justice kedua belah negara.

Pertama, MoU yang menjadi landasan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) masih mengabaikan prinsip HAM Internasional, misalnya pemberian amnesti dan tidak adanya tanggungjawab institusi untuk proses selanjutnya. Hal ini akan menyulitkan posisi Indonesia dan Timor Leste di lingkungan Internasional, seperti peran resolusi konflik yang ingin diambil Indonesia dalam demokratisasi Burma. Begitu juga , Materi MOU ini mengingkari janji dan komitment Indonesia dalam keanggotaan Human Rights Council

Kedua, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) kurang serius membongkar kejahatan HAM dengan tidak memprioritaskan pelaku kejahatan HAM untuk dihadirkan dalam hearing process pada 19 hingga 21 Februari 2007. Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) hanya mengkategorikan individu dalam dua bagian;
Kategori konteks: Bpk. Ali Alatas, Bpk. F.X. Lopes da Cruz, Bpk. Mariano Sabino (CNRT), Prof. Dr. Sofian Effendi (Forum Rektor), Bpk. Virgilio Guterres (RENETIL/ASSEPOL).
Kategori Terkait: Mateus Carvalho (terduga kasus Diosis Dili), Emilio Barreto (kasus kasus Gereja Liquica), Manuel Ximenes (korban Cailaco), Florindo de Jesus Brites (korban kasus Kediaman Manuel Carrascalao).

Ketiga, sampai saat ini belum jelas perumusan “persahabatan” dalam kerangka transitional justice. Dalam glossary yang diterbitkan oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) terumus definisi persahabatan sebagai “Hubungan baik antar dua bangsa dan rakyatnya berdasarkan pada pendekatan rekonsiliatif dan berorientasi ke depan serta memajukan kontak antara orang dan orang yang inovatif dan kerjasama untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas”.

Seharusnya, persabahatan yang diproduksi berdasarkan kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) harus bercitrakan pada agenda  transitional justice. Misalnya kerjasama dan tanggungjawab untuk pemulihan (rehabiliitasi) korban, perumusan bersama untuk memastikan para pelaku pelanggaran HAM tidak terlepas dari hukum melalui cara information exchange, saksi dan lain lain.

Oleh karena itu kami, HRWG, KontraS, Elsam, Imparsial, PBHI, FORUM-ASIA dan Yayasan HAK menyatakan sikap tegas kami sebagai berikut:

1.
Mendesak pemerintahan dua negara ini untuk segera mengamendmen MoU dengan menjadikan prinsip HAM internasional sebagai rujukan dan berorientasi pada aspirasi rakyat; keadilan, kebenaran dan perbaikan.
2.
Mendesak Presiden dua negara ini untuk memberikan kekuatan hukum subpoena kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) agar dapat memanggil semua pelaku pelanggaran HAM tanpa alasan remeh yang boleh memperlambatkan proses hukum.
3.
Mendesak Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk memprioritaskan semua pelaku pelanggaran HAM dipanggil dalam hearing process secara terbuka
4.
bahwa otoritas kedua negara termasuk CTF tidak boleh membuat kesimpulan yang bertentangan dengan fakta-fakta resmi yang telah dinyatakan oleh kedua belah pemerintahan melalui; Komnas HAM Indonesia dan CIET.

 

Jakarta, 21 Februari 2007

HRWG, KontraS, Elsam, PBHI, Imparsial, FORUM-ASIA,  Yayasan HAK


Commission of Truth and Friendship (CTF) tarnishing the spirit of “friendship” of both nations

We, Human Rights Working Group (HRWG), KontraS, ELSAM, IMPARSIAL, PBHI, Yayasan HAK and FORUM-ASIA have closely viewed the 19-21 February 2007 hearing process of the Commission of Truth and Friendship (CTF) as an instrument of impunity on cases of human rights violations that occurred in Timor Leste in 1999. In this context, we lay down essential reasons why the CTF process won’t benefit the people of Indonesia and Timor Leste in applying its transitional justice.

Firstly, the Memorandum of Understanding (MOU) that became the baseline of the CTF ignores the international principle of human rights, for instance, on offering amnesty with no due process of law and vague responsibility of the CTF in the future. This jeopardises both countries’ commitment at the international level, such as the conflict resolution taken up by Indonesia on rendering democratisation in Burma. It is also flawed, with the content in the MoU contradicting the pledges and commitments by Indonesia as a member of the UN Human Rights Council.

Secondly, the CTF is not serious in exposing the bitter truth of human rights violations by not prioritising the perpetrators to attend the hearing process, although they have been identified by UN-sanctioned Commission for Reception, Truth and Reconciliation - CAVR and Commission of Inquiry on East Timor - CIET . Instead, in the hearing, the commission categorized individuals into two groups.

Group 1: Mr Ali Alatas (Former Foreign Minister of Indonesia) Mr F.X Lopes da Cruz, Mr Mariano Sabino (both from Timorese National Resistance Council – CNRT), Dr Sofian Effendi (Reactor of FORUM) and Mr Virgilio Guterres (Resistencia Nacional Dos Estudantes De Timor Leste – RENETIL)

Group 2: Mr Mateus Carvalho (Leader of pro-Indonesia militia, AITARAK), Mr Emilio Barreto, Mr Manuel Ximenes and Mr Florindo de Jesus Brites (all survivors of massacres).

Thirdly, until today, there has been no comprehensive explanation of “friendship” in the framework of transitional justice. In the glossary published by the commission, the definition of friendship is: “Good relation between two nations and the people is based on reconciliation and future-oriented as well as to promote contacts between people and people, innovative and cooperation to uphold peace and stability”.

Supposedly, the product of friendship based on the CTF’s work should be excelled upon transitional justice. For example, cooperation and responsibility for victims’ rehabilitation, mutual solutions through information exchange, witnesses etc. to ensure all identified perpetrators of human rights violation are not spared from due process of law. The commission mandate as stipulated in the MoU is neither political nor cultural but based upon facts.

Therefore, We, Human Rights Working Group (HRWG), KontraS, ELSAM, IMPARSIAL, PBHI, Yayasan HAK and FORUM-ASIA express our concern. We:

1.
Demand both governments to reformulate the MoU based on the international principle of human rights as the guide, and taking into account people’s aspiration; justice, truth and reparation.
2.
Demand the presidents of both nations to grant subpoena powers to the Commission of Truth and Friendship to order all identified perpetrators of human rights violations to attend the commission processes without excuses that linger on in the judiciary process.
3.
Demand the Commission of Truth and Friendship to prioritise all identified perpetrators of past human rights violation to participate and cooperate at the hearing processes.
4.
Demand Indonesia and Timor Leste, as well as the Commission of Truth and Friendship to not make any contradicting conclusions upon the hearing process, with the official information provided by both nations through KOMNAS HAM and the Commission of Inquiry in East Timor (CIET).

Jakarta, Bangkok and Dili
23 February 2007

HRWG, KontraS, ELSAM, PBHI, IMPARSIAL, Yayasan HAK and FORUM-ASIA

 

Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste (CAVR) link. http://www.easttimor-reconciliation.org/

International Commission of Inquiry on Timor Leste (CIET) webpage.
http://www.ohchr.org/english/docs/ColReport-English.pdf

Glossary of Terms No. 20, Persahabatan. http://www.ctf-ri-tl.org/ctf1/index.php



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,380 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org