Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia
English Version
" data-count="none">Tweet



Tgl terbit: Rabu, 21 Februari 2007

English Version

Dukungan Internasional Kasus Munir Meluas ke Australia
KELANJUTAN REKOMENDASI DPR DIPERTANYAKAN

 

Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) bersama keluarga korban pelanggaran HAM dan perwakilan ormas kembali mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi DPR RI kepada Presiden SBY menyangkut penuntasan kasus Munir. Sejak rekomendasi tersebut disampaikan Tim Kasus Munir DPR (7/12/06) pada Rapat Paripurna, Presiden belum memberikan sikap resmi dan sebaliknya, DPR RI belum berupaya lebih lanjut agar rekomendasi bisa terlaksana.

Untuk diketahui, merujuk rekomendasi tersebut RI, Presiden belum mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan TPF Kasus Munir. Presiden juga belum membentuk Tim Kepresidenan. Padahal, DPR menilai kedua langkah tersebut sangat diperlukan sebagai bagian dari komitmen dan keseriusan Presiden untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang transparan dan akuntabel dalam pengungkapan kasus kematian Alm. Munir.

Dengan demkian, kendala-kendala penyelidikan karena keterbatasan otoritas institusi dan luasnya  wilayah investigasi dapat diatasi segera. Misalnya, kendala pengungkapan rekaman komunikasi antara Pollycarpus dengan mantan Deputi V BIN, Muchdi PR melalui telepon di ruang kerja Muchdi PR. Pengungkapan ini penting sebab sistem komunikasi yang berlaku di BIN adalah Direct Inward Dialing (DID). Yakni, tidak memungkinkan orang menghubungi langsung nomor anak yang berada di ruang-ruang kerja BIN tanpa melalui nomor induk kecuali diberitahu atau diminta. Apalagi, bukti ini tidak dibantah oleh keduanya dalam persidangan.

Atau kendala untuk mendapatkan bukti rekaman CCTV mengenai situasi saat Munir transit di Bandara Changi. Sejak dua tahun kasus ini terjadi, mestinya kerjasama bantuan hukum (Mutual Legal Assistance/MLA) antara Indonesia-Singapura dapat diselesaikan dengan adanya koordinasi penyelidikan yang melibatkan Dephukham dan Deplu.  

Perkembangan ini, membuat masyarakat internasional, kali ini sejumlah kalangan pegiat HAM di Australia mempertanyakan kelanjutan penyelidikan. Atas inisiatif mereka, Suciwati diundang untuk menjelaskan perkembangan kasus kepada Parlemen Australia, mengingat beberapa anggota parlemen Australia menaruh perhatian pada kasus ini. Melalui kunjungan tersebut, para pegiat HAM di Australia berharap pemerintah Australia aktif mendukung upaya pengungkapan konspirasi yang membunuh Munir pada 7 September 2004 lalu.

Lepas dari apapun yang dihasilkan dalam kunjungan pada 21 Februari – 1 Maret 2007 tersebut, upaya ini harus dihargai. Hal ini menunjukkan meluasnya perhatian Internasional, setelah sebelumnya masyarakat ASEAN, Uni Eropa, AS dan sejumlah pejabat PBB pada tahun 2006 lalu.

 

Jakarta, 21 Februari 2007


Lampiran: REKOMENDASI TIM KASUS MUNIR DPR RI

International Concern over Munir Case Spreads to Australia
Parliament Recommendation Questioned

 

Solidarity Action for Munir (KASUM) in joint action with family of victims of human rights and another civil organization once again question the follow-up of the Parliament’s recommendation towards Munir’s case. Since recommendation has been delivered to Parliament’ Special Team for Munir Case (7/12/06) in their final meeting, President doesn’t take official respond yet to the case. On the contrary, Indonesian Parliament doesn’t show any effort to push the follow up of their recommendation.

Regarding above-mentioned recommendation, Indonesian President doesn’t announce publicly about the finding of the Munir Investigation Team. President also doesn’t establish special team on behalf his mandate.  While Parliament has stated that both steps are very necessary to show the commitment and seriousness of the President to implement more transparent and accountable system to resolve the asassination of Munir.

Therefore, any constraint regarding limited institutional authority and the extent of the area investigation shall be overcame soon. For instance, problem relating to telephone conversation between Pollycarpus and former Deputy V, National Intellegence Agency, Muchdi PR before the incident.  The telephone conversation should be revealed publicly. This conversation arouses suspicious because National Intellegence Agency uses Direct Inward Dialing (DID) system that doesn’t enable officer to call directly to the staff’s room without any permit from central telephone system. This evidence fortunately is not denied by both parties in the trial.

Another problem arouses on behalf of CCTV record that showed the situation when Munir was in transit in Changi Airport, Singapore. Two years after the incident happened, Indonesia and Singapore have signed Mutual Legal Assistance/MLA that enables cooperation to resolve such case under joint-investigation involved Ministry of Law and Human Rights and Department of Foreign Affairs.   

The lack of progress towards this case pushes international community, now several Australian human rights defenders, question over the Munir’s case. Based on their initiative, Suciwati was invited to explain the development of Munir case to Australian Parliament. Many of the Australian Parliament members have shared deep concerns to the Munir case.  Australian human rights activists hope that Australia government takes active role on supporting the procecution of Munir case.

Suciwati’s visit will take place from 21 February to 1 March 2007. Aside unpredictable result she will gain, this initiative shall be respected. Invitation by Australian community shows the extention of the concern of the  international community, after ASEAN community, European Community, US and UN have supported us in resolving Munir’s case in 2006.

Jakarta, 21 February 2007


Appendix: RECOMMENDATION OF PARLIAMENT’S MUNIR TEAM


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,333 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org