Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
PERLAKUAN NARAPIDANA
English Version
" data-count="none">Tweet



Tgl terbit: Kamis, 15 Februari 2007

English Version

PERLAKUAN NARAPIDANA

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan perlakuan atas terpidana Suyitno Landung, mantan Kabareskrim Polri yang menjalankan vonis penjara di tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok. Keputusan ini adalah keputusan yang cacat hukum.

Pertama, vonis telah berkekuatan hukum tetap serta sistem hukum Indonesia menganut sistem pemasyarakatan. Karena itu seharusnya dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kedua, alasan pemenjaraan di luar LP tidak dibenarkan dan praktek semacam ini tidak pernah ada. Sehingga menjadi preseden buruk bagi masa yang akan datang.

Alasan bahwa LP penuh, sulit diterima mengingat ada narapidana dengan kualifikasi kasus serupa yang baru masuk LP. Sedangkan alasan takut dianiaya masih bersifat abstrak, belum menjadi ancaman nyata.

Namun jika benar ada ancaman nyata berupa penganiayaan terhadap seorang narapidana, hal ini amat memalukan. Siapapun yang menjadi narapidana pasti enggan menjalankan hukuman. Jika itu benar, maka hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menjamin siapapun bebas dari kekerasan. Ini adalah cermin lemahnya sistim pemenjaraan dan pemasyarakatan.

Menurut Kontras, seorang yang sudah divonis menjadi narapidana, memiliki serangkaian hak-hak yang fundamental. Hak-hak itu wajib dilindungi dan dipenuhi negara, yaitu otoritas yang relevan, dalam hal ini Menhukham. Meski demikian, perlakuan terhadap seorang narapidana tidak boleh merupakan suatu praktek yang diskriminatif. Ini menciderai rasa keadilan publik.

Kontras juga menyesalkan sikap Kapolri, termasuk dengan tidak memberi sanksi administratif yang setimpal terhadap aparatnya yang terbukti bersalah. Seharusnya Kapolri tegas melawan korupsi ditubuhnya. Karena itulah intisari Pasal 7 Kode Etik Aparatur Penegak Hukum (Resolusi Majelis Umum 34/169 tahun 1979.

Sebagai negara yang mengklaim punya komitmen besar atas HAM wajib memenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan standar universal, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Basic Principles for the Treatment of Prisoners, dan Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.

Ketiga standar HAM tersebut menyatakan seorang narapidana atau tahanan meski sebagian dari haknya dirampas/dibatasi (kebebasan untuk berpindah tempat/bepergian), namun ia masih memiliki sebagian dari hak-hak sipil-politik (khususnya atas non-derogable rights) dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (dari kesehatan, pakaian, berkomunikasi dengan orang lain, dan sebagainya).

Perlakuan khusus hanya bisa diterapkan untuk kondisi tertentu, pemisahan laki-laki dengan perempuan, orang dewasa dan anak-anak, pemisahan atas kategori kejahatan, atau pemisahan antara mereka yang sudah divonis dengan yang masih menjalankan proses persidangan. Namun serangkaian standar perlindungan HAM tersebut tidak boleh dijalankan atas dasar suatu praktek yang diskriminatif.

Persoalan perlakuan diskriminatif inilah yang masih akut dalam sistem keadilan di Indonesia, yang masih belum bisa mengobati kepercayaan publik. Penundaan penahanan Suyitno Landung ke LP Cipinang hanya mengakumulasi praktek diskriminasi yang juga terjadi pada kasus penahanan dan remisi Tommy Soeharto. Tommy Soeharto –sebelum diberikan remisi- juga mendapat perlakukan istimewa di LP Batu, Nusakambangan. Sementara ingatan publik belum juga luntur membandingkan keistimewaan tersebut dengan perlakuan keji aparat hukum di negeri ini atas Raju, seorang bocah terdakwa kasus penganiayaan ringan di Langkat, Sumatra Utara. Raju yang saat itu berusia 9 tahun ditahan di Rumah Tahanan Pangkalan Brandan, bersama-sama dengan tahanan dewasa lainnya.

Jakarta, 15 Februari 2007
Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

 

Edwin Partogi  
Papang Hidayat  
Abusaid Pelu

TREATMENT FOR PRISONERS

Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) regrets treatment over suspect, Suyitno Landung, former Criminal section head of Indonesian Police Corps, in Brimob prison in Kelapa Dua, Depok. Decision on arrest of this suspect is an illegal procedure.

First, according law system in Indonesia, punishment over prisoner should be in civil penitentiary. Such arrest on Brimob (military prison) is considered against the law system in Indonesia.

Second, punishment outside the law system is forbidden. An Indonesian constitution contains explicit guarantees for the protection of the inmate population. Reasons provided by Military Corps that civil prison is already full, the fear of being tortured by another inmates are not plausible.  

But if there is such threat to inmate population, it will be shameful for Indonesian authority not to take urgent measure on issues of the treatment of prisoner. Government should take responsibility to protect the inmate from threat and violence.  Government should ensure that prison system is fair and secure for all prisoners.

Prisoners are having several fundamental and non-derogable rights. Those rights should be protected and fulfilled by government, Law and Human rights department. Prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. There shall be no discrimination on the grounds of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Therefore Kontras regrets that Chief of Police Corps doesn’t treat administrative sanction to his officer regarding the guilty pledged. This treatment is against Article 7 Law Enforcer’s Ethic of Conduct (under UN General Assembly Resolution No. 34/169 of 1979).

Indonesia government shall obey international mechanism on human rights and treatment of prisoners, such as, Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Basic Principles for the Treatment of Prisoners, dan Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.

Those standards set provisions that despite their limitation as prisoners (they don’t have rights to travel for instance), prisoners are still entitled for political rights (particularly non-derogable rights and social-economic and cultural rights (rights for health, clothes, communication with other persons, etc).

Special treatments only employ in special situation: separated institution between men and women, adult and child/juvenile/young, criminal record, the legal reason for their detention and the necessities of their treatment, untried or convicted prisoners.

Discrimination is a serious issue in legal system in Indonesia. The delayed of Suyitno Landung’s arrest in Cipinang penitentiary. Few weeks ago has only state strong discriminative process that happened since Tommy Soeharto’s case. Tommy Soeharto –before receiving remission – has got special treatment in Batu penitentiary. Nusakambangan.

This special treatment is very far different comparing to the treatment of law enforcer to the common people. Raju, a nine years old child who was suspected of molestation case, was tortured with anothers adult inmates in Pangkalan Bradan penitentiary, Langkat North Sumatra.  

Jakarta, 15 February 2007

Executive Committee
Edwin Partogi, Papang Hidayat, Abusaid Pelu



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,352 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org