Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok
English
" data-count="none">Tweet



Tgl terbit: Rabu, 14 Februari 2007

English Version

Sidang Pertama Penetapan Eksekusi Kompensasi untuk Korban Tanjung Priok

Setelah 22 tahun berlalu, keadilan bagi korban peristiwa Tanjung Priok belum juga dipenuhi. Setelah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung membebaskan Pranowo, RA Butar-Butar, Sriyanto, dan Sutrisno Mascung CS sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, hak-hak korban juga tidak dipenuhi. Putusan Pengadilan HAM Adhoc pada tahun 20 Agustus 2004 yang menetapkan negara harus memberikan kompensasi kepada 13 orang korban Tanjung Priok berupa kompensasi materil sejumlah Rp.658.000.000,- dan imateril sejumlah Rp.357.500.000,- tidak juga dipenuhi.

Negara seolah tak peduli terhadap nasib para korban. Padahal, penderitaan tidak hanya menimpa kepada  korban saja, tetapi keluarga korban pun terkena dampaknya. Terutama istri dan anak-anak yang harus merelakan suami atau ayahnya dipenjara, dihilangkan  sampai saat ini belum kembali, cacat akibat disiksa, serta kehilangan tulang punggung keluarga. Tidak hanya itu, stigmasisasi dan perlakukan diskriminasi diterima oleh keluarga korban hingga saat ini.

Berangkat dari abainya negara, korban dan keluarga korban melakukan langkah hukum berupa pengajuan permohonan penetapan eksekusi putusan kompensasi, yang telah didaftarkan pada 31 Januari 2007 dengan No. Perkara 18/PDT.P/2007 Jakarta Pusat.

Hal ini didasarkan pada kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang juga dijamin oleh prinsip-prinsip internasional. Jaminan pemenuhan hak-hak korban ini diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi tentang Hak Anak, Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasinal, Konvensi Penghilangan Paksa serta Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of Ienternational Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.  

Apalagi, sejak 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 2006. Hal ini menunjukkan bahwa negara terikat secara penuh untuk menjalankan kewajiban asasi dalam penghormatan dan pemenuhan HAM, sesuai janji yang dikumandangkan selama ini.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Negara untuk mengabaikan pemulihan atas hak-hak korban Tanjung Priok 1984. Penderitaan yang sudah berkepanjangan harus diakhiri, salah satunya dengan memenuhi kompensasi secepatnya. Pengadilan Negeri harus membuat penetapan yang mewajibkan negara memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Pelaksanaan pemenuhan hak akan menjadi cermin apakah Indonesia taat pada kewajiban konsitutsi. Menunjukkan bahwa negara tunduk dengan kesepakatan-kesepakatan internasional. Menunjukkan bahwa negara mau berubah atau tidak.

Jakarta, 14 Februari 2007


Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKKAPRI),
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta


First Agenda of the Court to Order Compensation for Tanjung Priok Victims


After 22 years of struggle, justice for Tanjung Priok case is not yet achieved. After District Court and Supreme Court released Pranowo, RA Butar-Butar, Sriyanto, and Sutrisno Mascung CS as persons who held responsible for Tanjung priok case, rights of victims are not yet fulfilled. Adhoc human rights court’s verdict on 20 August 2004 that stipulated, government should pay compensation to the 13 victims of Tanjung Priok case, ie material compensation worth 658 million rupiah and immaterial compensation worth 357.5 million rupiah are not fulfilled yet.


Government seems doesn’t care on the fate of the victims. Despite, the suffering of the victims as well as their family, particularly wife and the children who let their husband and father being prisoner by government, disappeared, disable due to the torture bore, and lost of their breadwinners. Moreover, right now, family still faces stigmatization and discrimination.
Confronting the rejection and ignorance of the government, victims and family of the victims took legal action ie. suing over final v on compensation, as registered on 31 January 2007 with case number: 18/PDT.P/2007, Central Jakarta.


Our argument is based on government’s constitutional obligation to fulfill the rights of the HR violation’s victims as stipulated on international human rights instruments. Indemnity for the rights of victims have been stipulated in Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention Against Torture, Convention on Children’s Rights, Rome Statute on International Criminal Court, Convention on Protection of All Persons from Enforced Disappearance, and Basic Principles and Guidelines on The Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.  


Moreover, since 2005 Indonesia has ratified International Covenant on Civil and Political Rights and becomes member of UN Human Rights Council since 2006. This signified that Indonesia government has tied in international mechanism to fulfill its obligation toward protection and upholding of human rights, as promised.


Therefore, there is no reason for Indonesia government to deny the rights for remedy of the Tanjung Priok victims. Their long suffering should be ended by fulfilling the rights of compensation for them.  District court should order the government to give the compensation for Tanjung Priok victims. This action will mark the seriousness of the government to carry on their constitutional obligation. It will show that Indonesia government obeys the international mechanism. It will signify how Indonesia government has conducted a change and internal reform. 


Jakarta, 14 February 2007


The Commission for Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
Assosiation of Victims and Family of Tanjung Priok Case (IKAPRI)
Jakarta Legal Aid Foundation (LBH Jakarta)



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,233 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org