Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mempertanyakan Komitmen Pemerintah untuk Reformasi TNI

Tgl terbit: Kamis, 14 April 2005
Untitled Document

Pers Release

Nomor:14/SP-KontraS/IV/05

Mempertanyakan Komitmen Pemerintah untuk Reformasi TNI

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. Pengisian jabatan strategis di Dephan yang mempromosikan TNI aktif bertentangan dengan nilai reformasi TNI. Apalagi tanpa dilakukan pensiunan dini atau pengunduran diri dari dinas kemiliteran TNI.

KontraS memandang pengangkatan ini sebagai sinyal politik kuatnya keinginan untuk mempertahankan fungsi kekaryaan TNI. Pengangkatan ini juga menandakan tidak berjalan reformasi TNI secara maksimal.   Pengangkatan ini tidak dilakukan secara cermat ( carefulness ) sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengangkatan diatas menimbulkan kecurigaan publik bahwa pemerintah, khususnya Presiden dan Wakil Presiden yang terlibat langsung dalam Tim Penilaian Akhir (TPA)- tidak tegas dalam penempatan pejabat secara profesional dilingkungan.   Pergantian pergantian penjabat eselon 1 dilingkungan Departemen Pertahanan ini juga tidak dapat dilepaskan dari rotasi TNI yang sebelumnya telah dilakukan. Pengangkatan TNI aktif dalam   lingkungan departemen ini merupakan bagian skenario lama dipersiapakan oleh TNI lewat pasal 47 UU TNI tentang prajurit aktif dalam jabatan sipil.   

Faktor penting yang seharusnya dipertimbangkan adalah kenyataan bahwa Syafrie Sjamsoedin diduga kuat bertanggungjawab atas peristiwa pelanggaran berat HAM dalam kasus penculikan aktifis 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti dan tempat-tempat lainnya, dan kerusuhan Mei 1998. Kami menilai pemerintah jelas mengabaikan kenyataan ini, dan justru kian menjauhkan TNI dari akuntabilitas hukum.

KontraS menilai pergantian pejabat strategis di lingkungan Dephan adalah akibat dari adanya “lubang” di UU TNI   Sehingga secara formal, tindakan ini memang dibenarkan oleh UU TNI. Pengangkatan aparat TNI sebagai pegawai negeri sama saja mengangkat kembali polemik lama ketika UU No.34/2004 masih berupa draft yang dibahas DPR RI pada 2004.

Ketentuan UU TNI khususnya Pasal 47 tidak jelas mengatur tentang   siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan TNI aktif duduk dijabatan sipil. Kepada siapa TNI aktif itu bertanggungjawab, kepada pejabat sipil dimana TNI aktif bekerja atau kepada panglima TNI?  

Jakarta, 14 April 2005

Badan Pekerja KontraS

Edwin Partogi

Kepala Bidang Operasional



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,448 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org