Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Markas Kopassus di Cijantung Harus Segera Diinspeksi Tim Penyelidikan Komnas HAM

Tgl terbit: Jumat, 08 April 2005
Untitled Document

PERNYATAAN PERS BERSAMA

MARKAS KOPASSUS DI CIJANTUNG HARUS SEGERA DIINSPEKSI TIM PENYELIDIKAN KOMNAS HAM

Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Penculikan Aktifis oleh Tim Mawar yang dibentuk Komnas HAM sudah hampir tiga bulan bekerja. Namun, Tim Penyelidikan tersebut belum menghasilkan kerja yang memuaskan. Desakan-desakan yang kami berikan agar Tim melakukan inspeksi dan penyelidikan ke tempat-tempat penyekapan dan penyiksaan sampai saat ini tidak pernah dilakukan.

Desakan untuk memeriksa para saksi pelaku yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut juga sama sekali belum dilakukan. Yang baru akan dilakukan oleh Tim mulai hari Senin 11 / 4 (merupakan minggu-minggu terakhir masa tugasnya) hanyalah memeriksa para saksi korban. Menurut kami, hal ini menunjukkan bahwa anggota Tim masih tetap tidak memiliki keseriusan dalam menguak kebenaran diseputar misteri penculikan dan penghilangan orang pada peristiwa tersebut.

Selain masih tidak adanya keseriusan anggota Tim Penyelidikan, kami juga melihat adanya usaha-usaha sistematis Komnas HAM untuk menggagalkan proses penyelidikan kasus ini, yaitu dengan memberi nama “Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Penculikan Aktifis oleh Tim Mawar”. Pemberian nama “Penculikan Aktifis oleh Tim Mawar” menurut kami hanya akan mempersempit sasaran penyelidikan dan memberikan alibi yang kuat bagi para pelaku untuk melepaskan tanggung jawab atas mereka yang sampai sekarang masih hilang, dan memberikan permakluman ( apologi ) bagi Tim Penyelidik untuk tidak menyelidiki pelaku dan korban diluar Tim Mawar. Penamaan Tim menurut kami harus didasarkan pada peristiwa dan korban dan bukan pada pelaku.

Dengan nama seperti diatas, kami khawatir proses penyelidikan ini tidak akan mampu mengungkap pola, nasib, dan keberadaan korban, serta menyeret para penanggungjawab ke meja pengadilan. Kami tidak menginginkan proses penyelidikan ini memang diniatkan untuk gagal ( intended to fail ), sesuatu yang sama sekali bertentangan denagn semangat mewujudkan keadilan.

Atas hal-hal yang kami sebutkan diatas, kami mendesak Komnas HAM untuk melakukan hal penting sebagai berikut :

  • segera melakukan inspeksi dan penyelidikan ke tempat-tempat penyekapan dan penyiksaan (terutama markas Kopassus di Cijantung), melakukan rekonstruksi (terutama pada kasus Andi Arief, Mugiyanto, Aan Rusdianto dan Nezar Patria) dan memeriksa para saksi pelaku.

Tindakan melakukan penyelidikan ke lokasi penyekapan dan penyiksaan adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk mengungkap pola penculikan dan penghilangan, mengidentifikasi pelaku dan penanggungjawab, serta mengetahui nasib dan keberadaan mereka yang sampai saat ini masih hilang.

Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka pergantian sejumlah anggota Tim Penyelidikan, dengan orang-orang yang punya kapasitas dan komitmen menegakkan HAM dan tidak memiliki rekam jejak buruk dalam penegakan HAM, adalah sesuatu yang harus segera dilakukan.

Perubahan nama Tim Penyelidikan menjadi “Tim Penyelidikan untuk Kasus Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa pada periode 1997-1998” juga perlu dilakukan supaya tujuan mengungkap peristiwa secara tuntas bisa terjadi.

Bila tuntutan kami diatas tidak ditanggapi Komnas HAM secara positif, kami mengkhawatirkan Komnas HAM telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari institusi yang menghalangi proses keadilan ( obstructing justice ) dan karenanya menjadi bagian dari rantai panjang impunitas di Indonesia.

Jakarta, 8 April 2005

Mugiyanto,                                                                 Edwin Partogi,

Ketua IKOHI                                                             Kabid Operasional KontraS



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,422 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org